Paradoks Kekuasaan dan Spiritualitas: Analisis Komprehensif Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi (661–714 M)

Dinamika politik kekhalifahan Islam pada abad pertama Hijriah ditandai dengan ketegangan yang konstan antara dorongan untuk sentralisasi kekuasaan dan resistensi dari fragmentasi kesukuan yang berakar kuat. Dalam pusaran konflik ini, muncul sosok Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang administrator dan jenderal yang peran historisnya melampaui sekadar penegakan ketertiban militer. Al-Hajjaj mewakili kemunculan tipe baru pejabat negara: teknokrat militer yang setia tanpa syarat kepada dinasti, yang mampu mengintegrasikan kekerasan ekstrem dengan reformasi birokrasi dan standarisasi religius yang mendalam. Sebagai gubernur Irak dan wilayah Timur selama dua dekade di bawah Khalifah Abd al-Malik dan Al-Walid I, ia menjadi arsitek utama yang memastikan kelangsungan hidup Dinasti Umayyah setelah kehancuran hampir total pada masa Fitnah Kedua.

Formasi Identitas dan Kenaikan Kekuasaan di Bawah Marwanid

Latar belakang Al-Hajjaj memberikan wawasan tentang bagaimana mobilitas sosial dalam kekhalifahan awal sering kali bergantung pada kombinasi kompetensi militer dan literasi agama. Lahir di Ta’if sekitar tahun 661 M, Al-Hajjaj berasal dari suku Thaqif, sebuah kelompok yang secara historis memiliki hubungan dekat dengan Quraysh dan sering kali menyediakan tenaga administratif bagi negara Islam yang baru lahir. Ayahnya, Yusuf ibn al-Hakam, adalah seorang guru yang mengajarkan pembacaan dan penyalinan Al-Qur’an, sebuah profesi yang juga dijalani Al-Hajjaj di masa mudanya.

Latar belakang sebagai guru sekolah (mu’allim) sering kali digunakan oleh para pencelanya di kemudian hari sebagai bahan hinaan untuk meremehkan martabat militernya. Namun, pendidikan awal ini secara fundamental membentuk oratori dan pemahaman linguistiknya yang superior. Transisi Al-Hajjaj dari ruang kelas ke medan tempur terjadi selama masa pemerintahan Yazid I, ketika ia bergabung dengan militer untuk menekan oposisi di Hejaz. Karir birokratisnya benar-benar dimulai ketika ia pindah ke Damaskus dan memasuki shurta (pasukan keamanan elit) di bawah perintah Aban ibn Marwan atau Rawh ibn Zinba al-Judhami. Di sinilah Al-Hajjaj menunjukkan kemampuannya dalam mendisiplinkan tentara yang tidak patuh, sebuah atribut yang membuatnya mendapatkan kepercayaan penuh dari Khalifah Abd al-Malik.

Tabel 1: Garis Waktu Kehidupan dan Karir Politik Al-Hajjaj bin Yusuf

Pengepungan Mekkah: Penyatuan Negara di Atas Kerusakan Fisik

Krisis legitimasi paling akut bagi Umayyah adalah eksistensi klaim kekhalifahan tandingan oleh Abd Allah ibn al-Zubayr di Mekkah. Bagi Abd al-Malik, penguasaan atas tanah suci bukan hanya masalah geografis, tetapi syarat mutlak bagi kedaulatan religius dinasti. Al-Hajjaj ditugaskan untuk memimpin ekspedisi ini pada akhir tahun 691 M dengan instruksi awal untuk mencoba negosiasi diplomatik demi menghindari pertumpahan darah di Masjid al-Haram.

Namun, kegagalan diplomasi mendorong Al-Hajjaj untuk menerapkan strategi pengepungan yang brutal selama tujuh hingga sembilan bulan mulai Maret 692 M. Penempatan manjanik (katapult) di Gunung Abu Qubays yang membombardir pusat kota, termasuk area sekitar Ka’bah, menunjukkan bahwa bagi Al-Hajjaj, kelangsungan otoritas politik Umayyah melampaui kesakralan fisik situs tersebut. Pengepungan ini menyebabkan kelaparan hebat di dalam kota dan deserti massal dari pendukung Ibnu al-Zubayr, termasuk putra-putranya sendiri.

Pembunuhan Ibnu al-Zubayr pada tahun 692 M secara efektif mengakhiri Fitnah Kedua. Sebagai gubernur wilayah yang baru ditaklukkan, Al-Hajjaj tidak hanya membersihkan sisa-sisa pertempuran tetapi juga mengambil langkah simbolis dengan merobohkan renovasi Ka’bah yang dilakukan Ibnu al-Zubayr dan mengembalikannya ke dimensi asli pada masa Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan ketelitian administratifnya dalam hal-hal teknis keagamaan, bahkan setelah ia melakukan tindakan yang oleh banyak orang sezamannya dianggap sebagai penodaan terhadap kesucian Mekkah.

Otoritas di Irak: Retorika dan Besi

Penunjukan Al-Hajjaj sebagai gubernur Irak pada tahun 694 M merupakan titik balik bagi stabilitas Timur. Irak pada saat itu adalah sarang pemberontakan yang konstan, di mana pasukan lokal sering kali lebih setia kepada suku atau sekte mereka (seperti Syiah atau Khawarij) daripada kepada khalifah di Suriah. Kedatangan Al-Hajjaj di Kufa ditandai dengan orasi yang kini dianggap sebagai mahakarya retorika politik Arab, namun penuh dengan ancaman kekerasan.

Dengan wajah yang tertutup sorban untuk menciptakan efek dramatis dan misterius, ia menaiki mimbar masjid Kufa dan melontarkan kata-kata yang membekukan darah audiensnya. Ia menyatakan telah melihat “kepala-kepala yang telah matang dan siap untuk dipanen” serta “darah yang mengalir di antara sorban dan janggut”. Analisis terhadap pidato ini mengungkapkan penggunaan strategi intimidasi yang sangat canggih, di mana ia menormalisasi kekerasan terhadap mereka yang tidak patuh dengan menyamakan penduduk yang memberontak dengan hewan atau tanaman yang tidak berguna.

Penerapan kebijakan pertamanya adalah memaksa tentara Irak untuk bergabung dengan komandan Muhallab ibn Abi Sufrah dalam menghadapi kaum Khawarij. Ia memberikan ultimatum tiga hari: siapa pun yang ditemukan masih berada di Kufa setelah batas waktu tersebut akan dihukum mati. Ketegasan ini berhasil memulihkan disiplin militer yang telah hilang selama beberapa dekade, namun juga menanamkan benih kebencian mendalam di kalangan elit kesukuan Irak yang merasa harga diri mereka diinjak-injak oleh gubernur asal Ta’if tersebut.

Reformasi Struktural: Transformasi Administrasi dan Ekonomi

Kekuatan Al-Hajjaj tidak hanya terletak pada pedang, tetapi juga pada pena dan hitungan pajak. Ia menyadari bahwa kekaisaran yang stabil memerlukan birokrasi yang efisien dan ekonomi yang mandiri. Masa jabatannya melihat pergeseran fundamental dalam cara negara dikelola, yang menjauh dari ketergantungan pada model birokrasi pra-Islam.

Arabisasi Birowkrasi dan Standarisasi Moneter

Salah satu reformasi paling berjangkauan luas adalah transisi bahasa administrasi diwan (kantor perpajakan dan pendaftaran) dari bahasa Persia (di Irak) menjadi bahasa Arab. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dengan menyatukan bahasa resmi di seluruh kekhalifahan tetapi juga memastikan bahwa posisi-posisi kunci birokrasi diisi oleh mereka yang mahir berbahasa Arab, yang secara tidak langsung memperkuat kontrol elemen Arab-Muslim atas administrasi negara.

Secara paralel, Al-Hajjaj melaksanakan kebijakan standarisasi mata uang yang diinisiasi oleh Khalifah Abd al-Malik. Ia mencetak dirham perak baru di Kufa dan Wasit yang menghapus desain Sasanian (yang menampilkan potret penguasa) dan menggantinya dengan tulisan kaligrafi Arab yang memuat formula agama Islam. Mata uang ini, yang dikenal sebagai Al-Samiriya, berfungsi sebagai alat pemersatu ekonomi dan pernyataan kedaulatan ideologis kekhalifahan Umayyah atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Persia atau Bizantium.

Tabel 2: Komponen Utama Reformasi Administratif Al-Hajjaj

Pembangunan Wasit: Benteng Strategis dan Pusat Industri

Menyadari bahwa mengandalkan Kufa dan Basra yang penuh gejolak adalah risiko keamanan, Al-Hajjaj memutuskan untuk membangun kota baru sebagai pusat administrasinya: Wasit. Nama kota ini secara harfiah merujuk pada lokasinya yang berada “di tengah” antara Basra dan Kufa. Wasit dibangun sebagai kota garnisun eksklusif untuk tentara Suriah yang setia kepada Umayyah, memastikan bahwa mereka terisolasi dari pengaruh politik dan ideologis penduduk lokal Irak.

Arsitektur Wasit mencerminkan visi strategis Al-Hajjaj. Ia membangun istana megah dan masjid agung di jantung kota, sementara wilayah sekitarnya dikembangkan melalui sistem irigasi yang ekstensif. Wasit juga berkembang menjadi pusat industri militer dan perdagangan, terutama dalam pembuatan kapal. Kapal-kapal buatan Wasit dirancang dengan teknologi canggih saat itu, termasuk penggunaan paku untuk memperkuat kerangka, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan di sungai-sungai Irak hingga ke laut lepas untuk tujuan komersial maupun ekspedisi militer.

Kebijakan Agraria dan Manajemen Sumber Daya Alam

Irak selatan secara historis sangat bergantung pada sistem irigasi Tigris dan Eufrat yang kompleks. Perang saudara telah merusak infrastruktur ini, menyebabkan banyak lahan menjadi rawa atau kering. Al-Hajjaj, dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara produktivitas lahan dan pendapatan pajak (kharaj), meluncurkan proyek restorasi agraris yang monumental.

Ia memerintahkan penggalian saluran air baru, termasuk Sungai China di dekat Kaskar, serta sungai-sungai di Zabi, Nil, dan Anbar. Dedikasinya terhadap proyek-proyek ini sangat ekstrem; dalam satu laporan, ketika para pekerja menemui hambatan berupa gunung saat menggali sungai Anbar, Al-Hajjaj memerintahkan mereka untuk terus menggali meskipun biaya per hari setara dengan berat tanah yang dipindahkan. Untuk meningkatkan populasi produktif dan tenaga kerja pertanian, ia mendatangkan ribuan kerbau dan keluarga penggembala dari wilayah Sindh (Pakistan modern) untuk mengelola lahan-lahan di Kaskar.

Namun, kebijakan ekonominya juga memiliki sisi gelap yang memicu kerusuhan sosial. Ia melarang penyembelihan sapi untuk menjaga ketersediaan tenaga bajak dan, yang lebih kontroversial, memerintahkan pengusiran para mualaf non-Arab (mawali) dari kota-kota garnisun kembali ke desa asal mereka. Ia juga tetap menarik pajak jizya (pajak untuk non-Muslim) dari para mualaf tersebut, sebuah langkah yang secara hukum Islam sangat dipertanyakan tetapi secara fiskal dianggap perlu oleh Al-Hajjaj untuk menutup defisit akibat perpindahan massal penduduk dari sektor produktif pertanian ke militer di kota.

Kontribusi Filologis: Pemuliaan Al-Qur’an melalui Bahasa

Salah satu aspek yang paling menonjol dari masa jabatan Al-Hajjaj adalah perannya dalam standarisasi penulisan Al-Qur’an. Meskipun ia dikenal sebagai tiran, ia memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap teks suci, yang kemungkinan besar berakar dari latar belakang keluarganya sebagai pendidik Al-Qur’an. Pada masanya, naskah Al-Qur’an masih ditulis tanpa tanda baca diakritik (i’jam) dan tanda vokal (tashkil), yang menyebabkan ambiguitas besar terutama bagi Muslim baru yang bukan penutur asli bahasa Arab.

Al-Hajjaj menyadari bahwa kesalahan dalam pembacaan (lahn) dapat menyebabkan penyimpangan makna teologis yang fatal. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah teknis berikut:

1. Kodifikasi I’jam: Ia memerintahkan pemberian titik pada huruf-huruf yang memiliki bentuk dasar yang sama (seperti membedakan ba, ta, tha) untuk menghilangkan keraguan dalam pembacaan konsonan.
2. Pengembangan Tashkil: Bersama dengan murid-murid Abu al-Aswad al-Du’ali, ia mempromosikan sistem tanda vokal untuk memastikan pelafalan gramatikal yang tepat.
3. Audit Naskah: Ia membentuk komite sarjana, termasuk tokoh besar seperti Al-Hasan al-Basri dan Nasr bin Asim, untuk memverifikasi naskah-naskah Al-Qur’an di Irak dan memastikan kesesuaiannya dengan kodeks resmi Utsmani yang dikirim dari Madinah.

Meskipun terdapat narasi kontroversial dalam beberapa literatur polemik yang mengklaim bahwa Al-Hajjaj “mengubah” sebelas tempat dalam Al-Qur’an, analisis modern menunjukkan bahwa klaim ini adalah misinterpretasi dari upayanya untuk melakukan standarisasi ortografi. Sebagian besar sejarawan setuju bahwa Al-Hajjaj tidak mengubah kata-kata dalam teks, melainkan memilih pembacaan tunggal yang paling otoritatif untuk mengakhiri variasi dialektal yang membingungkan.

Krisis Internal: Pemberontakan Ibn al-Ash’ath dan Perang Suku

Puncak perlawanan terhadap otoritas Al-Hajjaj terjadi melalui pemberontakan Abd al-Rahman ibn al-Ash’ath antara tahun 700 dan 703 M. Pemberontakan ini bukan sekadar konflik militer, melainkan refleksi dari ketegangan sosial yang mendalam antara kebijakan sentralisasi negara Umayyah dengan struktur kesukuan Arab tradisional di Irak.

Ibnu al-Ash’ath adalah seorang bangsawan Kufa yang dikirim oleh Al-Hajjaj dengan pasukan besar yang dilengkapi persenjataan mewah, yang dikenal sebagai “Tentara Merak” (Jaysh al-Tawawis), untuk menaklukkan wilayah Zabulistan. Namun, sikap Al-Hajjaj yang sombong dan instruksinya yang menuntut penaklukan tanpa henti memicu kemarahan pasukan. Ibnu al-Ash’ath akhirnya membalikkan pasukannya melawan gubernur Irak tersebut.

Pemberontakan ini didukung oleh berbagai elemen yang tidak puas, termasuk mualaf non-Arab yang membenci pajak tambahan dan para qurra (penghafal Al-Qur’an) yang memandang Al-Hajjaj sebagai penguasa yang tidak shaleh. Perang saudara ini sangat menguras energi kekhalifahan; Al-Hajjaj bahkan sempat terpukul mundur sebelum akhirnya memenangkan pertempuran menentukan di Dayr al-Jamajim pada tahun 701 M. Kekalahan Ibnu al-Ash’ath menandai akhir dari signifikansi politik elit suku Irak dan memastikan dominasi militer tentara Suriah atas wilayah timur kekhalifahan selama beberapa dekade berikutnya.

Tragedi Said bin Jubayr dan Dimensi Moral Kekuasaan

Di pengujung hidupnya, reputasi Al-Hajjaj tercemar oleh eksekusi Said bin Jubayr, salah satu ulama dan juris paling dihormati pada zamannya. Said telah bergabung dalam pemberontakan Ibnu al-Ash’ath dan, setelah kekalahan pemberontak, hidup dalam persembunyian di Mekkah selama sepuluh tahun sebelum akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Al-Hajjaj di Wasit pada tahun 714 M.

Dialog antara Al-Hajjaj dan Said bin Jubayr sebelum eksekusi telah menjadi legenda dalam sejarah Islam sebagai simbol konfrontasi antara kebenaran moral dan tirani kekuasaan. Al-Hajjaj mencoba untuk mengintimidasi Said dengan retorika dan ancaman hukuman mati yang kejam, namun Said menanggapi dengan ketenangan teologis, menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Al-Hajjaj di dunia ini akan dibalas dengan hukuman setimpal di akhirat.

Eksekusi Said bin Jubayr dianggap oleh banyak ulama sezamannya sebagai “bencana terakhir” yang dikirim oleh Al-Hajjaj. Doa Said sebelum meninggal, yang memohon agar Al-Hajjaj tidak diberi kemampuan untuk membunuh siapa pun lagi setelahnya, sering dikutip sebagai alasan mengapa Al-Hajjaj jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Peristiwa ini menggarisbawahi paradoks utama Al-Hajjaj: seorang pria yang mendedikasikan hidupnya untuk standarisasi Al-Qur’an namun mengabaikan kesucian nyawa mereka yang merupakan penjaga teks suci tersebut.

Kematian, Warisan, dan Reevaluasi Historiografi

Al-Hajjaj bin Yusuf wafat pada Juni 714 M di Wasit dalam kondisi fisik yang sangat menyedihkan. Laporan sejarah menggambarkan penderitaannya yang melibatkan infeksi internal dan rasa dingin yang luar biasa yang tidak dapat diredakan oleh pemanas mana pun. Hingga napas terakhirnya, ia tetap mempertahankan kesetiaan mutlaknya kepada Umayyah, namun ia juga mengungkapkan penyesalan atas pertumpahan darah yang dilakukannya, meskipun ia berargumen bahwa itu semua demi kestabilan umat.

Warisan Al-Hajjaj dalam historiografi Islam sangat terpolarisasi. Sebagian besar sumber primer, yang disusun pada masa kekuasaan Abbasiyah (lawan politik Umayyah), menggambarkan Al-Hajjaj sebagai arketipe penguasa zalim yang haus darah. Di sisi lain, beberapa sejarawan modern mencoba melihat Al-Hajjaj melalui lensa realisme politik, sebagai seorang administrator ulung yang berhasil menyelamatkan kekhalifahan dari disintegrasi total.

Analisis Paradoks: Ulama yang Menumpahkan Darah

Paradoks Al-Hajjaj terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di dua dunia yang tampak saling eksklusif: dunia teknis religius dan dunia kekerasan politik. Sebagai orator, ia menggunakan keindahan bahasa Al-Qur’an untuk membenarkan tindakan brutal; sebagai administrator, ia memperbaiki cara penulisan kitab suci untuk umat manusia, sementara ia mengeksekusi para penghafalnya demi kepentingan negara.

Beberapa poin penting dalam warisannya meliputi:

• Sentralisasi Negara: Ia mengubah model pemerintahan dari konfederasi suku menjadi monarki birokratis modern pada zamannya.
• Penyatuan Budaya: Melalui Arabisasi birokrasi dan standarisasi mata uang, ia menciptakan fondasi identitas visual dan bahasa bagi dunia Islam.
• Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan kota Wasit dan sistem irigasi di Irak selatan memberikan kontribusi ekonomi yang bertahan lama hingga masa Abbasiyah.
• Standarisasi Al-Qur’an: Inovasi diakritik yang ia sponsori tetap menjadi standar dasar dalam penulisan Al-Qur’an hingga hari ini, memudahkan miliaran orang untuk membacanya dengan benar.

Kesimpulan: Cermin Kekuasaan Umayyah

Al-Hajjaj bin Yusuf bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan representasi dari proses transformasi menyakitkan sebuah masyarakat kesukuan menjadi sebuah imperium yang terorganisir. Kekejamannya, meskipun tidak dapat dibenarkan secara moral, sering kali dilihat sebagai sarana yang diperlukan untuk menghentikan perang saudara yang lebih merusak. Sebaliknya, pengabdiannya pada Al-Qur’an menunjukkan bahwa ia melihat perannya bukan hanya sebagai penjaga tahta khalifah, tetapi juga sebagai penjaga integritas bahasa dan agama yang mendasari negara tersebut.

Pada akhirnya, sejarah Al-Hajjaj adalah pengingat akan ambivalensi kekuasaan. Bagi para pendukung stabilitas, ia adalah pahlawan yang menyatukan kembali umat di bawah satu panji; bagi para pengkritik moral, ia adalah tiran yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi ambisi politik. Namanya akan terus bergema dalam sejarah Islam sebagai “Pedang Umayyah” yang mengkilap karena pemuliaan terhadap teks ilahi, namun selamanya ternoda oleh darah mereka yang ia korbankan atas nama ketertiban duniawi.