Krisis Geopolitik dan Sosio-Ekonomi Amerika Tengah: Meninjau Perang Sepak Bola 1969 sebagai Fenomena Disposisi dan Kegagalan Integrasi Regional

Istilah Perang Sepak Bola, yang secara populer dikenal dalam diskursus sejarah sebagai Soccer War atau La Guerra del Fútbol, sering kali dianggap sebagai salah satu anomali paling tragis dalam hubungan internasional abad ke-20. Meskipun narasi populer cenderung menyederhanakan konflik bersenjata antara El Salvador dan Honduras pada Juli 1969 ini sebagai ledakan emosional akibat hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1970, analisis mendalam menunjukkan bahwa realitasnya jauh lebih kompleks dan berakar pada ketegangan struktural yang telah membara selama beberapa dekade. Konflik yang hanya berlangsung selama kurang lebih 100 jam ini sebenarnya merupakan manifestasi dari krisis disposisi lahan, ledakan demografis yang tidak terkelola, ketimpangan ekonomi regional, dan manipulasi nasionalisme oleh rezim militer di kedua negara.

Akar Struktural Konflik: Asimetri Demografis dan Kelangkaan Lahan

Untuk memahami mengapa sebuah pertandingan olahraga dapat memicu invasi militer, pengamat harus menilik kondisi internal El Salvador dan Honduras pada pertengahan abad ke-20. Amerika Tengah pada periode tersebut dicirikan oleh struktur agraria yang sangat tidak merata, warisan dari era kolonial Spanyol yang terus diperburuk oleh dominasi oligarki lokal dan perusahaan multinasional.

El Salvador, sebagai negara terkecil di daratan Amerika Tengah, menghadapi tantangan demografis yang sangat akut. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 21.041 kilometer persegi, negara ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kawasan tersebut. Di sisi lain, struktur kepemilikan tanah di El Salvador bersifat sangat eksklusif. Sebagian besar lahan subur dikuasai oleh segelintir elit pemilik tanah, yang sering disebut sebagai “14 Keluarga”, sementara mayoritas penduduk desa hidup dalam kemiskinan tanpa akses terhadap tanah pertanian. Data historis menunjukkan bahwa 5% dari unit pertanian di El Salvador menguasai hampir 70% dari total lahan, menyisakan sebagian besar petani dalam kondisi landless atau memiliki lahan kurang dari 3 hektar yang tidak mencukupi untuk kebutuhan subsisten.

Kondisi ini menciptakan tekanan internal yang memaksa ratusan ribu warga Salvador untuk bermigrasi melintasi perbatasan menuju Honduras. Honduras, yang memiliki luas wilayah lima kali lebih besar namun dengan populasi yang lebih sedikit, dipandang sebagai “katup penyelamat” bagi tekanan demografis El Salvador. Para migran Salvador ini menetap di Honduras, bekerja di perkebunan pisang milik United Fruit Company, atau menjadi petani penggarap di lahan-lahan yang belum dikembangkan secara formal.

Migrasi dan Nasionalisme: Kebijakan Repatriasi Honduras

Hingga akhir 1960-an, diperkirakan lebih dari 300.000 warga Salvador tinggal di Honduras, yang mencakup sekitar 10% hingga 12% dari total populasi Honduras pada waktu itu. Kehadiran mereka awalnya diterima karena menyediakan tenaga kerja murah bagi sektor agrikultur. Namun, seiring meningkatnya tekanan politik domestik di Honduras, kehadiran migran Salvador mulai dipolitisasi.

Presiden Honduras, Jenderal Oswaldo López Arellano, menghadapi ketidakpuasan rakyat akibat kondisi ekonomi yang buruk dan konflik perburuhan. Untuk mempertahankan kekuasaan dan mengalihkan kritik, rezim Arellano mulai menggunakan sentimen nasionalis dengan menjadikan migran Salvador sebagai kambing hitam atas pengangguran dan rendahnya upah bagi pekerja asli Honduras. Pemerintah Honduras kemudian mengimplementasikan Undang-Undang Reformasi Agraria tahun 1962, yang secara ketat mulai ditegakkan pada tahun 1967. Undang-undang ini memerintahkan redistribusi lahan yang diduduki secara ilegal oleh migran Salvador kepada warga asli Honduras, tanpa memandang berapa lama migran tersebut telah menetap atau apakah mereka telah menikah dengan warga lokal.

Pengusiran massal yang menyusul kebijakan ini sering kali bersifat brutal. Puluhan ribu warga Salvador dipaksa meninggalkan rumah mereka, sering kali hanya dengan pakaian yang melekat di badan, setelah mengalami intimidasi fisik dan kekerasan oleh kelompok-kelompok vigilante seperti Mancha Brava yang didukung secara implisit oleh otoritas lokal. Eksodus ini menciptakan krisis kemanusiaan di perbatasan dan menekan sumber daya pemerintah El Salvador yang terbatas, yang merasa terancam oleh kembalinya ratusan ribu petani miskin yang berpotensi memicu revolusi sosial di dalam negeri.

Dinamika Ekonomi Regional dan Kegagalan CACM

Selain masalah agraria, hubungan kedua negara juga diperumit oleh dinamika ekonomi dalam kerangka Pasar Bersama Amerika Tengah (Central American Common Market atau CACM). CACM didirikan sebagai upaya integrasi regional untuk mendorong pertumbuhan melalui perdagangan bebas, namun dalam praktiknya, ia menciptakan ketimpangan baru.

El Salvador, yang memiliki sektor industri lebih maju dibandingkan tetangganya, menjadi penerima manfaat utama dari CACM. Produk-produk manufaktur El Salvador membanjiri pasar Honduras, sementara Honduras tetap bergantung pada ekspor komoditas primer seperti pisang dan kopi. Hal ini menyebabkan defisit perdagangan yang signifikan bagi Honduras dan menimbulkan rasa eksploitasi ekonomi. Elit bisnis Honduras mulai menekan pemerintah mereka untuk melindungi industri nasional yang baru tumbuh dari persaingan produk Salvador. Dengan demikian, pengusiran migran Salvador juga berfungsi sebagai bentuk proteksionisme ekonomi terselubung untuk melemahkan dominasi El Salvador di kawasan tersebut.

Katalisator Lapangan Hijau: Seri Pertandingan Kualifikasi 1969

Dalam atmosfer yang sudah sangat volatil ini, seri pertandingan kualifikasi Piala Dunia 1970 antara tim nasional El Salvador dan Honduras menjadi saluran bagi frustrasi nasionalis yang terakumulasi. Olahraga, dalam konteks ini, bukan lagi sekadar permainan, melainkan metafora bagi kedaulatan dan kehormatan nasional yang sedang terancam.

Pertandingan Pertama: Tegucigalpa (8 Juni 1969)

Pertandingan pertama diadakan di ibu kota Honduras. Ketegangan sudah terasa sejak kedatangan tim nasional El Salvador. Sepanjang malam sebelum pertandingan, pendukung Honduras mengepung hotel tempat pemain El Salvador menginap, melemparkan batu ke jendela, dan membunyikan petasan serta klakson untuk memastikan para pemain lawan tidak bisa beristirahat. Dalam kondisi fisik yang kelelahan, El Salvador kalah dengan skor 1-0 melalui gol di menit terakhir.

Insiden yang paling mengguncang publik El Salvador terjadi pasca-pertandingan. Seorang gadis muda Salvador bernama Amelia Bolaños melakukan bunuh diri dengan menembakkan pistol ke jantungnya sesaat setelah peluit akhir berbunyi. Kematiannya dieksploitasi oleh media El Salvador sebagai pengorbanan suci bagi martabat bangsa yang dihina oleh “barbarisme” Honduras. Pemakaman Amelia dihadiri oleh ribuan orang, termasuk presiden dan pejabat tinggi militer, yang mengubah duka olahraga menjadi kemarahan politik.

Pertandingan Kedua: San Salvador (15 Juni 1969)

Pertandingan balasan di San Salvador berlangsung dalam pengamanan militer yang ketat. Pendukung El Salvador membalas intimidasi yang mereka terima dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Hotel tim nasional Honduras diserang, dan para pemain harus dievakuasi menggunakan kendaraan lapis baja ke stadion. Selama upacara pembukaan, bendera Honduras dihina dan diganti dengan kain kotor yang compang-camping, sementara lagu kebangsaan mereka dicemooh.

El Salvador memenangkan pertandingan ini dengan skor 3-0. Namun, kekerasan tidak berhenti di lapangan. Kerusuhan besar pecah di luar stadion, menargetkan warga Honduras yang tinggal di El Salvador dan merusak properti milik pemerintah Honduras. Pemerintah Honduras melaporkan adanya tindakan agresi tidak manusiawi terhadap warga negaranya kepada Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS).

Pertandingan Ketiga: Kota Meksiko (27 Juni 1969)

Karena kedua tim masing-masing memenangkan satu pertandingan, laga penentuan diadakan di tempat netral, yaitu Estadio Azteca di Kota Meksiko. Dalam pertandingan yang dramatis dan penuh ketegangan, El Salvador menang 3-2 setelah perpanjangan waktu. Namun, kemenangan ini tidak lagi relevan bagi diplomasi regional. Pada hari yang sama dengan pertandingan tersebut, El Salvador secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Honduras.

Pemerintah El Salvador menyatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki pilihan selain membela warga negaranya yang mengalami “pembersihan etnis” di Honduras. Tuduhan genosida dilemparkan secara resmi kepada pemerintah Honduras. Di sisi lain, Honduras menuduh El Salvador menggunakan masalah migran sebagai dalih untuk melakukan agresi militer demi memperluas wilayah dan mengamankan dominasi ekonominya.

Menuju Konflik Bersenjata: Kegagalan Diplomasi Juni-Juli 1969

Setelah pemutusan hubungan diplomatik pada 26-27 Juni, eskalasi menuju perang terbuka menjadi hampir tidak terhindarkan. Meskipun OAS dan negara-negara tetangga seperti Guatemala, Nikaragua, dan Kosta Rika berusaha melakukan mediasi melalui apa yang disebut sebagai “Prosedur Mediasi Amerika Tengah,” upaya tersebut gagal meredam retorika perang di kedua ibu kota.

Intelijen Amerika Serikat, melalui catatan dari Penasihat Keamanan Nasional Henry Kissinger kepada Presiden Nixon, melaporkan bahwa kemungkinan terjadinya serangan militer oleh El Salvador sangat tinggi. Kissinger mencatat bahwa meskipun Washington berharap ada penyelesaian damai, posisi resmi AS adalah menganggap ini sebagai masalah internal Amerika Tengah yang harus diselesaikan melalui mekanisme regional. Namun, sikap apatis atau ketidakseriusan dari Departemen Luar Negeri AS—yang sempat meremehkan konflik ini sebagai sekadar pertengkaran “republik pisang” atas permainan sepak bola—terbukti merupakan kesalahan kalkulasi yang fatal.

Kronologi Militer: Perang 100 Jam (14-18 Juli 1969)

Perang pecah secara resmi pada sore hari tanggal 14 Juli 1969, sekitar pukul 18.00 waktu setempat. Strategi El Salvador didasarkan pada prinsip serangan kilat (blitzkrieg) untuk menghancurkan kekuatan udara lawan dan menduduki wilayah kunci sebelum komunitas internasional sempat mengintervensi.

Kampanye Udara: Duel Pesawat Piston Terakhir

Angkatan Udara El Salvador (FAS) meluncurkan serangan mendadak ke bandara-bandara militer dan sipil di Honduras. Target utamanya adalah Bandara Internasional Toncontín di Tegucigalpa, di mana sebagian besar kekuatan udara Honduras dipusatkan. FAS menggunakan campuran pesawat tempur P-51 Mustang dan pesawat angkut C-47 Skytrain yang secara kasar dimodifikasi menjadi pembom dengan menjatuhkan bom melalui pintu kargo.

Meskipun serangan awal mengejutkan, dampak kerusakannya tidak cukup untuk melumpuhkan Angkatan Udara Honduras (FAH). FAH segera melakukan reorganisasi dan meluncurkan serangan balasan pada 15 Juli. Menggunakan pesawat F4U Corsair yang lebih tangguh, pilot-pilot Honduras menyerang infrastruktur vital El Salvador, termasuk kilang minyak di Acajutla dan pelabuhan Cutuco. Serangan ini terbukti sangat efektif karena menghancurkan sekitar 20% cadangan bahan bakar nasional El Salvador, yang secara drastis menghambat mobilitas pasukan darat mereka.

Pertempuran udara ini mencatat sejarah sebagai konflik terakhir di mana pesawat tempur bermesin piston dari era Perang Dunia II saling bertempur dalam dogfight. Captain Guillermo Reynaldo Cortez dari El Salvador tewas dalam duel udara pada 17 Juli, menjadi perwira tinggi yang menjadi korban dalam perang ini.

Invasi Darat dan Pendudukan Wilayah

Di darat, Angkatan Darat El Salvador yang berjumlah sekitar 8.000 personel meluncurkan invasi melalui dua front utama:

1. Front Utara: Pasukan bergerak menuju lembah Sula yang makmur, sebuah pusat agrikultur penting di Honduras.
2. Front Timur: Pasukan bergerak sepanjang Jalan Raya Pan-American menuju Tegucigalpa.

Didukung oleh tank ringan M3A1 Stuart dan kendaraan sipil yang diperkuat secara improvisasi, pasukan Salvador awalnya membuat kemajuan signifikan. Mereka berhasil merebut beberapa kota perbatasan seperti Nueva Ocotepeque dan mendekati target strategis lainnya. Namun, logistik El Salvador mulai runtuh dengan cepat. Kekurangan amunisi, suku cadang, dan bahan bakar akibat serangan udara Honduras, dikombinasikan dengan perlawanan sengit dari militer dan milisi sipil Honduras, membuat momentum invasi terhenti pada 17 Juli.

Intervensi OAS dan Proses Gencatan Senjata

Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) bertindak dengan cepat untuk mencegah perang berkepanjangan yang dapat mengundang intervensi kekuatan luar di tengah konteks Perang Dingin. OAS mengadakan sidang darurat pada 15 Juli, menyerukan penghentian permusuhan segera dan penarikan pasukan ke posisi semula (status quo ante bellum).

Honduras, yang secara strategis sedang dalam posisi bertahan dan mengalami tekanan ekonomi, menyetujui seruan gencatan senjata hampir seketika. Namun, El Salvador yang telah menduduki sebagian wilayah Honduras menolak untuk mundur. Presiden Sánchez Hernández bersikeras bahwa penarikan pasukan hanya akan dilakukan jika Honduras memberikan jaminan tertulis di bawah pengawasan internasional untuk melindungi keselamatan warga Salvador yang masih tinggal di sana, serta membayar kompensasi atas kerugian materi yang diderita oleh pengungsi.

Ketegangan diplomatik ini berlangsung selama beberapa hari di markas OAS. Hanya setelah OAS mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi total yang akan menghancurkan ekonomi El Salvador yang sudah rapuh, barulah pemerintah di San Salvador melunak. Gencatan senjata secara resmi mulai berlaku pada malam 18 Juli 1969, mengakhiri pertempuran aktif setelah kurang lebih 100 jam. Penarikan penuh pasukan Salvador baru selesai pada 2 Agustus 1969 di bawah pengawasan Grup Pengamat Militer OAS.

Dampak Kemanusiaan dan Krisis Pengungsi

Meskipun perang secara fisik berlangsung sangat singkat, konsekuensi kemanusiaannya sangat luas dan berjangka panjang. Ribuan orang kehilangan nyawa, dan infrastruktur di sepanjang perbatasan hancur. Estimasi korban tewas bervariasi secara signifikan, mencerminkan kekacauan dalam pelaporan dan propaganda di kedua pihak.

Tragedi yang paling menyakitkan adalah nasib ratusan ribu warga Salvador yang diusir atau melarikan diri dari Honduras. Banyak dari pengungsi ini telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Honduras, membangun komunitas, dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Mereka kembali ke El Salvador dalam kondisi yang memprihatinkan—sering kali setelah dipukuli, dirampok, dan dipaksa berjalan kaki ratusan mil menuju perbatasan. Pemerintah El Salvador, yang tanahnya sudah sangat padat, tidak memiliki kapasitas sosial maupun ekonomi untuk menampung gelombang pengungsi besar ini. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang luar biasa di San Salvador, di mana para pengungsi baru ini harus bersaing memperebutkan lahan dan pekerjaan yang memang sudah langka.

Konsekuensi Ekonomi: Kehancuran Integrasi Regional

Secara ekonomi, Perang Sepak Bola merupakan lonceng kematian bagi proyek integrasi Pasar Bersama Amerika Tengah (CACM). CACM, yang sebelumnya dianggap sebagai model integrasi ekonomi bagi negara berkembang, lumpuh total akibat penutupan perbatasan antara dua anggota utamanya.

Honduras secara resmi menarik diri dari CACM tak lama setelah perang, menuduh organisasi tersebut terlalu memihak pada kepentingan industri El Salvador. Perdagangan regional terhenti, dan rute transportasi utama di kawasan tersebut—Jalan Raya Pan-American—terputus selama bertahun-tahun. Dampak ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh dua negara yang bertikai, tetapi juga oleh Guatemala, Nikaragua, dan Kosta Rika yang kehilangan pasar ekspor penting dan mengalami gangguan rantai pasokan. Program CACM secara efektif ditangguhkan selama lebih dari dua dekade, menghambat pembangunan ekonomi seluruh wilayah Amerika Tengah.

Jalan Menuju Perang Saudara El Salvador

Salah satu dampak jangka panjang yang paling signifikan dari perang 1969 adalah pengaruhnya terhadap politik internal El Salvador. Kemenangan militer taktis yang dirasakan oleh El Salvador, meskipun diikuti oleh penarikan mundur diplomatik yang memalukan, memperkuat peran militer dalam pemerintahan. Nasionalisme ekstrem yang dikobarkan selama perang memberikan legitimasi baru bagi rezim otoriter untuk menekan gerakan reformasi sipil.

Namun, kegagalan pemerintah untuk menangani krisis pengungsi menjadi katalisator bagi gerakan revolusioner. Banyak pengungsi yang kembali dari Honduras membawa pengalaman pengorganisasian komunitas dan kemarahan terhadap elit yang dianggap mengkhianati mereka. Sebagian dari mereka kemudian bergabung dengan faksi-faksi gerilya seperti Farabundo Martí Popular Forces of Liberation (FPL), yang merupakan cikal bakal FMLN. Dengan demikian, ketidakstabilan sosiopolitik yang diciptakan oleh perang 1969 merupakan faktor kontributor utama bagi pecahnya Perang Saudara El Salvador satu dekade kemudian (1979–1992), sebuah konflik yang jauh lebih berdarah dan berlangsung selama 12 tahun.

Proses Rekonsiliasi: Perjanjian Damai 1980

Meskipun permusuhan aktif berakhir pada Juli 1969, keadaan perang secara teknis berlanjut selama bertahun-tahun karena absennya perjanjian damai formal. Hubungan diplomatik baru dipulihkan secara bertahap melalui mediasi internasional yang panjang, yang melibatkan berbagai aktor seperti OAS dan tokoh-tokoh hukum terkemuka Amerika Latin.

Tonggak sejarah rekonsiliasi tercapai pada 30 Oktober 1980, ketika kedua negara menandatangani Perjanjian Damai Umum (General Peace Treaty) di Lima, Peru. Perjanjian ini, yang mulai berlaku pada 10 Desember 1980, secara resmi mengakhiri sengketa yang telah memisahkan kedua negara.

Perjanjian ini juga membentuk Komisi Perbatasan Bersama yang diberi mandat selama lima tahun untuk menyelesaikan sengketa atas wilayah yang tersisa, termasuk pulau-pulau di Teluk Fonseca. Jika komisi gagal mencapai kesepakatan dalam periode tersebut, kedua negara berkomitmen untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Putusan Mahkamah Internasional 1992: Penyelesaian Hukum Terakhir

Karena Komisi Perbatasan Bersama gagal memenuhi mandatnya, sengketa perbatasan darat dan maritim akhirnya dibawa ke Den Haag pada tahun 1986. Setelah proses persidangan yang panjang yang juga melibatkan intervensi dari Nikaragua, Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan final pada 11 September 1992.

ICJ menetapkan pembagian atas enam sektor wilayah yang disengketakan (bolsones) seluas total 436,9 kilometer persegi. Hasilnya, sekitar dua pertiga dari wilayah tersebut diberikan kepada Honduras dan sepertiganya kepada El Salvador. Di wilayah maritim, ICJ memutuskan bahwa Teluk Fonseca merupakan “teluk bersejarah” yang statusnya adalah kondominium di bawah kedaulatan bersama El Salvador, Honduras, dan Nikaragua, kecuali untuk zona pantai 3 mil laut masing-masing negara.

Mengenai kepemilikan pulau, ICJ memberikan kedaulatan atas Pulau El Tigre kepada Honduras, sementara Pulau Meanguera dan Meanguerita diberikan kepada El Salvador. Putusan ini secara hukum menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad, meskipun implementasi teknis demarkasi perbatasan di lapangan terus berlangsung hingga awal abad ke-21 dengan bantuan teknis dari OAS dan Institut Geografi dan Sejarah Pan Amerika (PAIGH).

Warisan Budaya dan Memori Kolektif

Dalam memori kolektif Amerika Tengah, Perang Sepak Bola tetap menjadi pengingat pahit tentang bagaimana gairah olahraga dapat disalahgunakan untuk tujuan politik yang merusak. Sejarawan dan jurnalis sering kali menekankan bahwa julukan “Perang Sepak Bola” cenderung meremehkan penderitaan ribuan petani tak bertanah yang menjadi korban sesungguhnya dari konflik ini. Istilah “Perang 100 Jam” atau “Perang Disposisi” dianggap lebih akurat secara akademis karena menempatkan fokus pada durasi militer dan penyebab sosio-ekonominya.

Secara budaya, sepak bola akhirnya kembali menjadi sarana rekonsiliasi. Pada 23 November 1980, kurang dari sebulan setelah penandatanganan perjanjian damai, kedua tim nasional bertanding kembali dalam suasana yang damai. Para pemain dari kedua tim tahun 1969 bahkan berkumpul kembali puluhan tahun kemudian untuk mempromosikan perdamaian dan menggalang dana bagi korban bencana alam, menunjukkan bahwa olahraga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka yang pernah dibantu diciptakannya.

Tantangan Kontemporer di Teluk Fonseca

Meskipun konflik besar telah berakhir, residu dari perang 1969 dan sengketa perbatasan masih sesekali muncul dalam politik regional Amerika Tengah. Teluk Fonseca tetap menjadi wilayah dengan kepentingan strategis yang tumpang tindih antara El Salvador, Honduras, dan Nikaragua.

Perselisihan atas Pulau Conejo (Isla Conejo)—sebuah islet kecil yang secara teknis tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan ICJ 1992—terus menjadi titik gesekan diplomatik. Honduras mengklaim kedaulatan berdasarkan kedekatan geografis dan prinsip hukum internasional, sementara El Salvador menentang klaim tersebut. Upacara pengibaran bendera militer di pulau itu sering kali digunakan oleh politisi lokal untuk membangkitkan sentimen nasionalis selama masa pemilihan, mencerminkan pola manipulasi yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1969.

Namun, di sisi lain, ada upaya menuju integrasi yang lebih konstruktif. Proyek Master Plan untuk pengembangan Teluk Fonseca yang didukung oleh Bank Amerika Tengah untuk Integrasi Ekonomi (CABEI) bertujuan untuk mengubah wilayah yang dulunya menjadi ajang sengketa menjadi zona perdagangan bebas dan pembangunan berkelanjutan. Masa depan kawasan ini sangat bergantung pada kemampuan para pemimpin di San Salvador, Tegucigalpa, dan Managua untuk belajar dari sejarah tragis 1969 dan memprioritaskan kerja sama ekonomi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di atas retorika nasionalis yang sempit.

Kesimpulan: Analisis Sintesis Perang Sepak Bola

Perang Sepak Bola 1969 bukan sekadar anomali sejarah atau cerita tentang fans olahraga yang fanatik. Ini adalah studi kasus yang mendalam tentang bagaimana tekanan demografis, ketidakadilan agraria, dan kegagalan integrasi ekonomi dapat menciptakan “kotak korek api” geopolitik yang hanya membutuhkan percikan kecil untuk meledak.

Analisis ini menunjukkan bahwa perang tersebut merupakan produk dari kegagalan internal di kedua negara. Di El Salvador, elit oligarki memilih untuk mengekspor masalah sosialnya melalui migrasi daripada melakukan reformasi agraria yang berarti. Di Honduras, kepemimpinan militer memilih untuk menjadikan migran sebagai sasaran kemarahan publik daripada menyelesaikan inefisiensi ekonomi domestik. Sepak bola hanyalah bahasa yang digunakan oleh massa untuk mengekspresikan ketegangan yang sudah lama ada, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka.

Warisan abadi dari konflik ini adalah pengingat bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui gencatan senjata militer atau putusan pengadilan internasional. Perdamaian sejati memerlukan penyelesaian akar masalah sosiopolitik—terutama hak atas tanah dan keadilan ekonomi—yang jika diabaikan, akan terus menjadi sumber potensi konflik di masa depan. Perang Sepak Bola tetap menjadi babak paling instruktif dalam sejarah Amerika Tengah, memberikan pelajaran tentang bahaya nasionalisme yang dimanipulasi dan pentingnya integrasi regional yang adil dan inklusif.