Perang Kata-Kata: Retorika dan Diplomasi Linguistik di Nusantara sebagai Manifestasi Kedaulatan dan Benteng Pertahanan Semiotik

Prolegomena: Bahasa sebagai Instrumen Geopolitik dan Pertahanan

Dalam lanskap sejarah kolonialisme di Nusantara, interaksi antara penguasa lokal dan entitas asing seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sering kali direduksi menjadi sekadar narasi konflik militer atau transaksi ekonomi. Namun, terdapat dimensi yang jauh lebih subtil namun krusial, yakni “Perang Kata-Kata” yang terjadi di ruang-ruang diplomasi linguistik. Fenomena ini mencerminkan sebuah masa ketika retorika, sastra, dan estetika persuratan menjadi benteng pertahanan terakhir sebelum meriam berbicara. Raja-raja di Nusantara, dari Kesultanan Makassar hingga kerajaan-kerajaan di Bali, mengembangkan tradisi komunikasi diplomatik yang sangat canggih, menggunakan bahasa sastra tinggi yang penuh dengan metafora alam dan sindiran halus untuk menunjukkan kekuatan mental dan kedaulatan mereka di hadapan penjajah yang sering kali hanya memahami logika keuntungan komersial.

Diplomasi linguistik dalam sejarah Indonesia bukanlah sekadar alat komunikasi, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan jurang budaya dan hukum yang sangat lebar. Proyek penelitian mengenai ‘Diplomatic Letters’ yang melibatkan lebih dari 4.300 surat yang dikirimkan ke Batavia selama beberapa dekade memberikan wawasan unik mengenai kompleksitas interaksi ini. Surat-surat tersebut bukan hanya dokumen administratif, tetapi merupakan artefak budaya yang menunjukkan bagaimana identitas linguistik digunakan secara strategis untuk menegosiasikan dan menafsirkan perjanjian internasional. Bahasa Indonesia, yang berakar pada bahasa Melayu sebagai lingua franca, telah lama berfungsi sebagai instrumen diplomasi yang mendukung kebijakan luar negeri, memfasilitasi pemahaman legal, dan memperkuat kehadiran budaya Nusantara di panggung regional.

Analisis terhadap korespondensi ini mengungkapkan bahwa penguasa lokal sangat menyadari kekuatan kata-kata. Penggunaan metafora seperti membandingkan diri dengan “Matahari” atau “Singa” bukan sekadar hiasan retoris, melainkan sebuah pernyataan filosofis tentang asal-usul kekuasaan yang bersifat sakral dan absolut. Dengan menempatkan diri mereka dalam hierarki alam semesta yang lebih tinggi, para raja ini secara efektif melakukan dekolonisasi terhadap klaim-klaim otoritas Barat yang coba dipaksakan melalui teks-teks hukum formal. Dalam konteks ini, ulasan ini akan membedah bagaimana retorika dan sastra berfungsi sebagai instrumen geopolitik yang mendalam dalam sejarah Nusantara.

Genealogi Diplomasi Linguistik: Dari Inskripsi Sansekerta ke Surat Emas

Akar dari diplomasi linguistik di Nusantara dapat ditarik jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, tepatnya pada masa pengaruh Indianisasi yang membawa sistem pengetahuan, bahasa, dan gaya arsitektur India ke wilayah ini. Penggunaan bahasa Sansekerta dan aksara Tamil dalam prasasti-prasasti dari Thailand hingga Indonesia mencerminkan hubungan linguistik dan ilmiah yang mendalam. Para biksu Buddha, sarjana Hindu, dan seniman memainkan peran krusial dalam menyebarkan doktrin religius dan filosofis yang kemudian diadopsi oleh elit penguasa lokal untuk membangun legitimasi kekuasaan mereka.

Tabel di bawah ini merinci evolusi fungsional bahasa dalam ranah diplomasi di Nusantara sebelum dan selama masa kolonial awal.

Pergeseran dari media batu ke kertas (surat beriluminasi) menandai fase baru dalam diplomasi Nusantara. Surat Melayu tertua yang tercatat, dikirim oleh Sultan Abu Hayat dari Ternate kepada Raja Portugal pada tahun 1521, menunjukkan bahwa tradisi persuratan telah menjadi sarana komunikasi utama selama lebih dari 500 tahun. Salah satu surat paling megah adalah surat Sultan Iskandar Muda dari Aceh kepada Raja James I di Inggris pada tahun 1615, yang menggunakan bahasa puitis dan hiasan emas untuk memproyeksikan kemakmuran dan kekuasaan kesultanan tersebut.

Dalam konteks ini, “Surat Emas” bukan sekadar dokumen, melainkan perwujudan fisik dari otoritas. Iluminasi yang menggunakan motif miniatur seperti kubah, bunga, mahkota, dan bentuk geometris berfungsi untuk memberikan penekanan visual pada pesan kedaulatan yang terkandung dalam teksnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi Nusantara, keindahan bentuk tidak terpisahkan dari kekuatan isi; estetika adalah bagian integral dari strategi negosiasi.

Singa dan Matahari: Dekonstruksi Metafora Otoritas dalam Korespondensi Raja-Raja

Salah satu fitur paling mencolok dalam surat-surat diplomatik raja Nusantara kepada VOC adalah penggunaan metafora alam yang sangat kaya. Penggunaan simbol “Matahari” dan “Singa” berfungsi sebagai jangkar kosmologis yang menempatkan penguasa lokal pada posisi superior secara moral dan spiritual. Metafora ini bukan sekadar alat puitis, melainkan sebuah mekanisme pertahanan mental yang dirancang untuk mengintimidasi lawan bicara yang sering kali dianggap sebagai entitas yang hanya fokus pada materi.

Matahari sebagai Pusat Gravitasi Politik

Dalam filsafat kepemimpinan Jawa dan Melayu, raja sering kali digambarkan sebagai matahari yang memberikan cahaya dan kehidupan kepada rakyatnya. Penggunaan nama surat kabar seperti Sinar Matahari di Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang merupakan kelanjutan dari simbolisme kuno ini, di mana matahari melambangkan kejelasan, kebenaran, dan otoritas yang tidak bisa diganggu gugat. Ketika seorang raja membandingkan dirinya dengan matahari dalam surat diplomatik, ia secara implisit menyatakan bahwa keberadaan pihak asing di wilayahnya hanyalah berkat “cahaya” atau izin yang ia berikan. Jika pihak asing tersebut bertindak tidak patut, mereka dianggap mengganggu keseimbangan kosmos.

Singa sebagai Penjaga Kedaulatan

Simbolisme “Singa” atau “Harimau” melambangkan kekuatan fisik, keberanian, dan kesiapan untuk berperang. Dalam beberapa karikatur dan tulisan, pejabat yang otoriter atau korup terkadang dilukiskan sebagai binatang berbadan singa tetapi berkepala manusia, sebuah sindiran tajam terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bagi raja-raja Nusantara, menyebut diri sebagai singa di hadapan VOC adalah sebuah peringatan: bahwa di balik kesantunan bahasa sastra, terdapat kekuatan militer yang siap menerkam jika kedaulatan dilanggar.

Tabel berikut menganalisis signifikansi politik dari metafora alam utama yang digunakan dalam diplomasi Nusantara.

Integrasi metafora ini menciptakan sebuah narasi di mana raja lokal memegang kendali atas tatanan alam, sementara pihak kolonial diposisikan sebagai anomali atau gangguan yang harus diredam melalui kebijakan yang bijaksana. Ini adalah bentuk “perang kata-kata” di mana kekuatan mental diproyeksikan untuk mengimbangi ketimpangan teknologi persenjataan.

Arena Makassar: Sultan Hasanuddin, Retorika Siri’, dan Dialektika Kelautan

Kasus yang paling fenomenal dalam penggunaan retorika sebagai instrumen pertahanan adalah perlawanan Kesultanan Gowa-Tallo (Makassar) terhadap VOC pada abad ke-17. Sultan Hasanuddin, yang dijuluki sebagai “Ayam Jantan dari Timur”, menggunakan bahasa diplomasi yang tidak hanya tajam tetapi juga berlandaskan pada prinsip hukum alam yang universal. Salah satu pernyataan paling legendaris yang dikaitkan dengan pendahulunya, Sultan Alauddin, dalam merespons tuntutan monopoli Belanda adalah: “Tuhan menciptakan daratan dan lautan: daratan Ia bagi di antara manusia, tetapi lautan Ia berikan untuk semua. Tidak ada yang pernah mencoba melarang manusia menggunakan laut”.

Pernyataan ini merupakan serangan retoris terhadap dasar hukum mare clausum (laut tertutup) yang coba diterapkan oleh VOC melalui kekerasan. Bagi masyarakat Makassar, laut adalah ruang sakral yang tidak bisa diprivatisasi oleh perusahaan dagang mana pun. Konflik ini tercermin dalam teks sastra Sinrilikna Kappalak Tallumbatua (SKT), yang meskipun merupakan artefak sastra, memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kenangan akan perang tersebut dikonstruksi melalui imajinasi historis dan kolektif.

Siri’ dan Pace sebagai Fondasi Retorika

Retorika Makassar sangat dipengaruhi oleh konsep siri’ (harga diri dan rasa malu) serta pace atau pesse (kesatuan spiritual dan empati). Dalam surat-surat dan pesan diplomatiknya, Sultan Hasanuddin tidak hanya bernegosiasi soal rempah-rempah, tetapi soal integritas moral bangsanya. Kegagalan VOC untuk memahami kode etik ini menyebabkan kegagalan diplomasi yang sistematis. Sementara Belanda memandang perjanjian sebagai kontrak legal-teknis, Hasanuddin memandangnya sebagai sumpah sakral yang melibatkan kehormatan leluhur.

Analisis terhadap sinrilik menunjukkan bahwa pembawa cerita (pansinrilik) sering kali “mengindigenisasi” musuh untuk mengurangi aura kekuatannya. Misalnya, Raja Belanda digambarkan mengenakan songkok atau Ratu Belanda diberi nama Islami seperti Sitti Aminah. Ini adalah strategi linguistik untuk membawa konflik ke dalam kerangka pemahaman lokal, sehingga kemenangan atau kekalahan tidak lagi dilihat dari kacamata penjajah, melainkan sebagai bagian dari dialektika internal masyarakat Makassar.

Transendensi Bali: Materialitas Aksara dan Politik Representasi

Di Bali, diplomasi linguistik mengambil bentuk yang sangat ritualistik dan terikat pada hierarki kasta yang ketat. Penelitian Helen Creese mengenai korespondensi diplomatik Bali pada awal abad ke-19 mengungkapkan bagaimana raja-raja Bali menggunakan sastra sebagai perisai terhadap intervensi Belanda. Melalui catatan Pierre Dubois, pejabat kolonial pertama yang tinggal di Bali, kita dapat melihat bagaimana dunia politik Bali sangat didominasi oleh konsep “transendensi” dan kekuatan spiritual.

Surat-surat dari istana Badung atau Klungkung tidak hanya mementingkan isi, tetapi juga “materialitas” dan “efikasi” dari tulisan itu sendiri. Aksara Bali dianggap memiliki kekuatan magis yang dapat mempengaruhi realitas. Oleh karena itu, menulis surat diplomatik adalah sebuah tindakan sakral yang dilakukan dengan protokol yang sangat rumit. Penggunaan bahasa Kawi (Jawa Kuno) yang sangat tinggi dalam surat-surat tersebut berfungsi untuk menciptakan jarak intelektual; pihak Belanda sering kali merasa bingung dan terintimidasi oleh kedalaman budaya yang ditunjukkan oleh para raja Bali.

Gender dan Kekuatan Batin dalam Diplomasi

Menariknya, prestise dalam diplomasi Bali tidak hanya dikaitkan dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan “inner spiritual strength” atau kekuatan batin. Status seorang penguasa sering kali diukur dari kemampuannya untuk tetap tenang dan menjaga harmoni kosmos di tengah tekanan luar. Pandangan Barat yang melihat perempuan di pasar sebagai simbol kemandirian ekonomi sering kali meleset dari pemahaman lokal bahwa menjauhkan diri dari urusan komersial yang duniawi adalah tanda kekuasaan yang sesungguhnya—sebuah nilai yang sering kali dipegang oleh kaum laki-laki bangsawan. Namun, perempuan bangsawan Bali juga memainkan peran aktif di balik layar dalam menjaga integritas ritual dan politik kerajaan.

Keunikan diplomasi Bali terletak pada:

1. Aksara sebagai Senjata: Setiap guratan aksara dalam surat diplomatik dianggap membawa beban spiritual yang dapat menentukan nasib kerajaan.
2. Protokol Kasta: Surat-surat tersebut menggunakan tingkat bahasa yang sangat spesifik untuk menempatkan pihak Belanda pada posisi “orang luar” yang harus menghormati tatanan sosial lokal.
3. Refleksi Moral: Penguasa Bali sering kali memasukkan refleksi moral dan filosofis ke dalam surat mereka, menantang pragmatisme kering yang dibawa oleh pejabat kolonial seperti Dubois.

Dengan mempertahankan standar estetika dan sastra yang begitu tinggi, kerajaan-kerajaan Bali berhasil mempertahankan otonomi budaya mereka jauh lebih lama dibandingkan wilayah lain di Nusantara. Sastra bukan hanya hiburan, melainkan benteng pertahanan yang sangat efektif terhadap penetrasi ideologi asing yang sekuler.

Siasat Banten: Sasapton dan Diplomasi Budaya Cosmopolitan

Kesultanan Banten pada abad ke-16 dan 17 menyajikan model diplomasi linguistik yang berbeda melalui tradisi Sasapton—turnamen ketangkasan berkuda tradisional. Diinisiasi di bawah Sultan Abdul Mufakir dan dikembangkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Sasapton bukan sekadar hiburan istana, melainkan sebuah bentuk “proto-cultural diplomacy” yang dirancang untuk memproyeksikan identitas kosmopolitan Banten kepada para pedagang dan utusan asing.

Melalui pertunjukan ini, Banten mengirimkan pesan non-verbal namun sangat artikulatif mengenai kesiapan militer, kekayaan budaya, dan legitimasi politik sultan. Ini adalah bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas di mana bahasa lisan, tertulis, dan performatif saling melengkapi. Banten, sebagai pelabuhan internasional, menyerap berbagai pengaruh budaya tetapi tetap mempertahankan inti kedaulatannya melalui narasi yang kuat tentang kemandirian ekonomi.

Karakteristik Diplomasi Banten

Dalam korespondensinya dengan VOC, para sultan Banten sering kali menggunakan bahasa yang sangat formal namun tegas, menuntut penghormatan terhadap kedaulatan laut dan darat mereka. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara memungkinkan Banten untuk berkomunikasi dengan berbagai bangsa sekaligus menjaga jarak kultural yang diperlukan untuk mempertahankan wibawa kesultanan.

Satire dan Sindiran: Perang Urat Saraf dalam Estetika Bahasa

Dalam tradisi persuratan Nusantara, “sindiran” atau satire merupakan alat diplomasi yang sangat canggih. Penggunaan bahasa yang tampak sangat sopan di permukaan namun mengandung penghinaan atau kritik tajam di bawahnya adalah cara bagi para raja untuk menyerang mentalitas musuh tanpa melanggar protokol formal. Sindiran ini sering kali dibungkus dalam bahasa pantun, puitis, dan humoris, menciptakan apa yang disebut sebagai “sindiran halus”.

Salah satu contoh paling pedas dapat ditemukan dalam naskah Kidung Sunda, di mana penolakan terhadap upeti diungkapkan dengan membandingkan kata-kata pihak lawan dengan “kentut jangkrik” atau “tahi anjing”. Meskipun ini adalah contoh retorika yang lebih frontal, dalam diplomasi formal dengan Belanda, sindiran biasanya lebih subtil. Misalnya, seorang raja mungkin memuji “kebijaksanaan” seorang pejabat Belanda dalam konteks di mana pejabat tersebut baru saja melakukan kesalahan fatal, sebuah cara untuk menunjukkan bahwa raja tersebut jauh lebih cerdas dan memiliki kontrol situasi yang lebih baik.

Fungsi Sosial dan Politik Satire

1. Alat Kontrol Sosial: Sindiran digunakan oleh pers dan pujangga istana untuk mengkritik ketidakpatutan tindakan para penguasa atau pejabat asing terhadap hak-hak publik.
2. Membangun Narasi Heroik: Melalui penggunaan bahasa yang tajam, raja-raja Nusantara membangun citra diri sebagai pembela harga diri bangsa, lebih memilih “mati mulia daripada menyerah dan menanggung malu”.
3. Kritik terhadap Munafik: Satire sering kali ditujukan kepada mereka yang “sok kuasa” atau “sok pintar”, menggunakan dialog-dialog dalam kesenian rakyat seperti Mamanda untuk mengedukasi masyarakat mengenai kepemimpinan yang baik.

Penggunaan satire ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi Nusantara, bahasa tidak pernah netral. Setiap pilihan kata adalah bagian dari strategi untuk memenangkan “perang kata-kata” sebelum senjata yang sesungguhnya diletuskan. Hal ini menciptakan sebuah dinamika di mana pihak kolonial sering kali merasa tidak nyaman karena mereka tahu sedang dikritik, namun tidak memiliki cara yang sah untuk menanggapi kritik tersebut tanpa terlihat kasar atau tidak berbudaya.

Benturan Epistemik: Kontrak Hukum Barat vs. Sumpah Sakral Timur

Konflik antara kerajaan Nusantara dan VOC pada dasarnya adalah sebuah benturan antara dua kerangka berpikir atau epistemologi yang sangat berbeda mengenai hakikat perjanjian dan kekuasaan. Perbedaan ini menciptakan apa yang disebut sebagai “structural miscommunication” yang sering kali berujung pada peperangan terbuka.

Perspektif VOC: Rasionalitas dan Legalitas

Bagi VOC, perjanjian adalah kontrak hukum tertulis yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional Eropa (seperti pemikiran Grotius). Perjanjian tersebut dianggap sebagai instrumen teknis untuk mengamankan monopoli perdagangan dan harus ditaati secara harfiah. Mereka sering menggunakan taktik “penipuan melalui hukum” (fraud by law) untuk menyelipkan butir-butir yang merugikan penguasa lokal ke dalam teks terjemahan.

Perspektif Nusantara: Sakralitas dan Kehormatan

Bagi raja-raja Nusantara, diplomasi adalah perluasan dari tradisi lisan di mana kata-kata memiliki kekuatan sakral. Perjanjian dipandang sebagai sumpah persaudaraan yang melibatkan saksi-saksi spiritual dan leluhur. Istilah seperti “memberikan janji kehormatan” atau “mendukung kata-kata seseorang” mencerminkan bahwa esensi dari kesepakatan berada pada integritas pribadi penguasa, bukan pada dokumen kertas yang bisa dimanipulasi.

Tabel berikut menunjukkan perbedaan fundamental dalam memahami instrumen diplomasi antara kedua pihak.

Kesenjangan epistemik ini membuat setiap interaksi diplomasi menjadi medan tempur semiotik. Ketika Belanda menuntut pemenuhan butir-butir traktat, raja-raja Nusantara sering kali menanggapi dengan retorika yang menekankan keadilan universal dan kemanusiaan, hal-hal yang bagi VOC dianggap tidak relevan dalam urusan bisnis.

Evolusi Linguistik: Jejak Kolonial dan Negosiasi Identitas

Interaksi panjang dengan VOC dan pemerintah kolonial Belanda tidak hanya menghasilkan perang, tetapi juga perubahan struktural dalam bahasa Indonesia/Melayu itu sendiri. Penyerapan kosakata Belanda (loanwords) ke dalam bahasa Indonesia bukan sekadar proses pasif, melainkan sebuah situs negosiasi dan adaptasi yang aktif.

Istilah-istilah dalam bidang administrasi, hukum, dan birokrasi banyak yang berakar dari bahasa Belanda (seperti afdruk, anteken, atau istilah-istilah di pengadilan). Hal ini mencerminkan bagaimana struktur birokrasi Belanda membentuk birokrasi Indonesia modern. Namun, bangsa Indonesia juga melakukan “lokalisasi” terhadap istilah-istilah tersebut, memberikan makna baru yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Bahasa Indonesia modern, yang diproklamirkan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928, membawa serta memori kolektif tentang perjuangan melawan kolonialisme ini.

Transformasi Bahasa sebagai Alat Diplomasi Modern

1. Dari Lingua Franca ke Bahasa Nasional: Transformasi bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda adalah langkah diplomasi linguistik internal yang paling sukses di Nusantara.
2. Instrumentalisasi Diplomasi: Saat ini, bahasa Indonesia bukan hanya simbol nasional tetapi juga instrumen kebijakan luar negeri. Program seperti BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) digunakan sebagai soft power untuk memperkuat pengaruh Indonesia di kancah internasional.
3. Hukum dan Identitas: Penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional saat ini berfungsi untuk menjaga tradisi hukum nasional sekaligus memfasilitasi integrasi global.

Sejarah “Perang Kata-Kata” menunjukkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa sangat bergantung pada kemampuannya untuk menguasai narasi. Dengan menggunakan bahasa yang berakar pada nilai-nilai luhur Nusantara, para pendahulu kita telah menunjukkan bahwa retorika bisa menjadi senjata yang lebih kuat daripada meriam jika digunakan dengan kecerdasan dan integritas moral yang tinggi.

Konklusi: Relevansi Historis bagi Diplomasi Indonesia Modern

Analisis mendalam terhadap surat-surat diplomatik Nusantara mengungkapkan bahwa sejarah diplomasi kita bukanlah sejarah ketundukan, melainkan sejarah perlawanan intelektual yang canggih. Raja-raja Nusantara telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya “Linguistic Diplomacy”—di mana identitas budaya dan bahasa sastra digunakan untuk menegosiasikan posisi bangsa di tengah tekanan kekuatan global. Metafora alam, sindiran halus, dan penggunaan bahasa sastra tinggi adalah bukti bahwa kedaulatan harus diperjuangkan di setiap level komunikasi.

Di era globalisasi saat ini, di mana batas-batas negara sering kali menjadi kabur oleh arus informasi, pelajaran dari “Perang Kata-Kata” ini tetap relevan. Ketahanan budaya (cultural resilience) dan kemampuan untuk membangun narasi yang kuat adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman modern. Sebagaimana Sultan Hasanuddin menggunakan retorika laut untuk menentang monopoli, atau raja-raja Bali menggunakan transendensi sastra untuk menjaga integritas spiritual, bangsa Indonesia saat ini harus mampu menggunakan bahasanya sebagai instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian di tingkat dunia.

Diplomasi linguistik Nusantara mengingatkan kita bahwa sebelum meriam berbicara, kata-kata telah terlebih dahulu membangun benteng. Dan dalam sejarah panjang kepulauan ini, benteng kata-kata itulah yang sering kali paling sulit ditembus oleh kekuatan asing mana pun. Dengan memahami dan merawat warisan linguistik ini, Indonesia dapat terus melangkah maju dengan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar, yang kedaulatannya tidak hanya dibangun di atas tanah dan air, tetapi juga di atas fondasi kata-kata yang bermartabat.