Perang Tersembunyi di Bawah Laut: Mengamankan Arteri Data Global di Era Digital

Eksistensi peradaban modern saat ini sangat bergantung pada jaringan kabel serat optik bawah laut yang sering kali tidak terlihat oleh publik. Infrastruktur fisik ini merupakan fondasi utama dari interkonektivitas global, yang bertanggung jawab atas pengiriman sekitar 97% hingga 99% dari seluruh lalu lintas data internet antarbenua. Meskipun teknologi satelit sering mendapatkan perhatian luas dalam diskursus teknologi populer, perannya dalam skalabilitas data global tetap bersifat marjinal dibandingkan dengan kapasitas, efisiensi biaya, dan latensi rendah yang ditawarkan oleh jaringan kabel bawah laut. Sejauh ini, terdapat lebih dari 570 sistem kabel komersial yang beroperasi di seluruh dunia, mencakup panjang total lebih dari 1,5 juta kilometer—jarak yang cukup untuk mengelilingi planet bumi sebanyak 37 kali.

Pentingnya jaringan ini melampaui sekadar komunikasi sosial; ia adalah sistem saraf pusat bagi ekonomi global, memfasilitasi transaksi keuangan harian senilai lebih dari 10 triliun dolar, mendukung operasi militer, diplomatik, serta layanan publik kritis seperti pendidikan dan kesehatan. Ketergantungan yang nyaris absolut terhadap infrastruktur ini telah mengubah dasar laut menjadi arena persaingan geopolitik yang sengit. Negara-negara besar kini tidak lagi melihat kabel bawah laut hanya sebagai aset teknis, melainkan sebagai alat strategis yang menentukan dominasi ekonomi dan keamanan nasional di abad ke-21.

Arsitektur dan Evolusi Teknologi Kabel Bawah Laut

Sejarah komunikasi bawah laut mencerminkan ambisi manusia untuk memperkecil jarak dunia. Dimulai dengan kabel telegraf transatlantik pertama pada tahun 1866, teknologi ini telah bertransformasi dari pengiriman sinyal elektrik sederhana melalui kawat tembaga menjadi transmisi fotonika melalui serat optik yang mampu bergerak secepat cahaya. Kabel serat optik modern biasanya memiliki struktur yang sangat kompleks namun tetap mempertahankan diameter yang relatif kecil, sering kali tidak lebih tebal dari selang taman biasa. Di balik ukurannya yang ramping, terdapat lapisan perlindungan berlapis yang mencakup polietilen, pita Mylar, kawat baja yang dipilin, penghalang air dari aluminium, serta tabung tembaga atau aluminium yang membungkus serat kaca pusat.

Efisiensi transmisi data ditingkatkan melalui penggunaan teknologi Wavelength-Division Multiplexing (WDM) dan Dense Wavelength-Division Multiplexing (DWDM), yang memungkinkan pengiriman beberapa aliran data secara bersamaan melalui satu pasang serat dengan menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Untuk memastikan sinyal tetap kuat selama perjalanan ribuan kilometer di bawah laut, stasiun pengulang atau repeaters dipasang pada interval tertentu di sepanjang jalur kabel untuk memperkuat sinyal cahaya secara optik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas data, terutama dengan meledaknya pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan, investasi dalam infrastruktur ini diperkirakan akan berlipat ganda. Antara tahun 2025 dan 2027, total investasi global untuk proyek kabel bawah laut baru diproyeksikan mencapai 13 miliar dolar. Kebutuhan akan latensi yang sangat rendah dalam aplikasi AI memaksa para pengembang untuk membangun rute yang lebih langsung dan meningkatkan densitas serat dalam setiap kabel.

Pergeseran Paradigma Ekonomi: Dominasi Raksasa Teknologi

Dalam dekade terakhir, struktur kepemilikan industri kabel bawah laut telah mengalami perubahan fundamental. Secara historis, kabel bawah laut dimiliki dan dioperasikan oleh konsorsium perusahaan telekomunikasi multinasional yang berbagi biaya dan risiko. Namun, saat ini, raksasa teknologi atau yang sering disebut sebagai “hyperscalers” seperti Google, Meta, Amazon, dan Microsoft, telah mengambil peran dominan. Perusahaan-perusahaan ini sekarang mewakili sekitar 50% hingga 70% dari total pasar investasi kabel bawah laut global.

Dorongan utama di balik pergeseran ini adalah kebutuhan akan kontrol penuh atas infrastruktur data mereka sendiri. Dengan memiliki kabel secara langsung, raksasa teknologi dapat mengoptimalkan rute untuk menghubungkan pusat data mereka secara global tanpa harus bergantung pada kapasitas yang disewa dari operator pihak ketiga. Google, misalnya, telah berinvestasi di lebih dari 30 sistem kabel bawah laut secara global, sementara Meta sedang memimpin pengembangan “Project Waterworth,” sebuah sistem sepanjang 50.000 km yang dirancang untuk menghubungkan lima benua dan akan menjadi sistem kabel pribadi terpanjang di dunia.

Perubahan model bisnis ini juga mengubah dinamika kompetisi. Operator telekomunikasi tradisional kini berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan layanan mereka dari penjualan bandwidth grosir standar menjadi kemitraan strategis jangka panjang dengan penyedia konten. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi besar menimbulkan kekhawatiran mengenai konsentrasi kekuasaan atas infrastruktur internet global, di mana keputusan mengenai rute dan akses data kini lebih banyak ditentukan oleh kepentingan korporasi transnasional daripada kepentingan publik atau kebijakan nasional.

Rivalitas Geopolitik: Amerika Serikat dan Strategi Eksklusi China

Kabel bawah laut kini telah menjadi garis depan dalam persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China. Di bawah laut, perang ini tidak melibatkan tembakan senjata, melainkan penggunaan sanksi, tekanan diplomatik, dan kontrol ekspor untuk membatasi akses lawan terhadap teknologi sensitif serta untuk mencegah potensi pengumpulan intelijen melalui infrastruktur komunikasi. Washington memandang keterlibatan perusahaan China dalam jaringan kabel bawah laut sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional, dengan kekhawatiran bahwa Beijing dapat menggunakan kontrolnya atas kabel untuk melakukan spionase atau sabotase di masa konflik.

Pemerintah Amerika Serikat, melalui inisiatif “Clean Network,” secara aktif berupaya untuk mengeluarkan vendor China dari proyek-proyek kabel internasional yang melibatkan data warga atau kepentingan AS. HMN Technologies (sebelumnya Huawei Marine Networks) telah menjadi target utama dalam kampanye ini. Sebagai pemasok kabel yang sedang naik daun, HMN Tech menawarkan harga yang sangat kompetitif, sering kali didukung oleh subsidi dari pemerintah China, yang memungkinkannya memenangkan kontrak di berbagai wilayah berkembang. Namun, AS telah menempatkan HMN Tech dalam “Entity List,” yang secara efektif melarang perusahaan tersebut untuk mengakses teknologi komponen Amerika dan membuat bank-bank internasional ragu untuk mendanai proyek yang melibatkannya.

Persaingan ini telah menyebabkan fragmentasi dalam pembangunan infrastruktur global. Proyek-proyek kabel kini cenderung terbagi ke dalam blok-blok politik. Di satu sisi, terdapat sistem kabel yang didominasi oleh perusahaan Barat dan Jepang yang sengaja menghindari koneksi langsung ke daratan China atau Hong Kong. Di sisi lain, China mempromosikan “Digital Silk Road” (DSR) sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road-nya, membangun rute alternatif seperti kabel PEACE (Pakistan & East Africa Connecting Europe) yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui infrastruktur yang sepenuhnya dikuasai oleh vendor China.

Studi Kasus SeaMeWe-6: Titik Balik Diplomasi “Hardball”

Salah satu episode paling dramatis dalam persaingan ini adalah perselisihan mengenai proyek kabel SeaMeWe-6 (Southeast Asia-Middle East-Western Europe 6). Proyek sepanjang 19.000 km ini dirancang untuk menghubungkan Singapura ke Prancis melalui Terusan Suez, melewati banyak negara berkembang di Asia dan Timur Tengah. Pada pertengahan tahun 2020, konsorsium proyek ini awalnya telah memberikan persetujuan verbal kepada HMN Technologies untuk membangun kabel tersebut dengan tawaran bid sebesar 500 juta dolar, yang jauh lebih murah dibandingkan tawaran SubCom sebesar 600 juta dolar.

Namun, Pemerintah AS melakukan kampanye tekanan diplomatik yang luar biasa intensif melalui Departemen Luar Negeri dan kedutaan-kedutaannya di Asia. Pejabat AS memberikan peringatan kepada anggota konsorsium—termasuk perusahaan telekomunikasi besar seperti Singtel dan Orange—bahwa penggunaan peralatan China akan membawa risiko sanksi yang melumpuhkan. AS juga berargumen bahwa kabel yang dibangun oleh China tidak akan diizinkan untuk membawa data perusahaan Amerika, yang secara finansial akan membuat proyek tersebut tidak berkelanjutan karena kehilangan pelanggan terbesar.

Akibat tekanan tersebut, bidding dibuka kembali pada Februari 2021. Kali ini, SubCom mengajukan penawaran yang didukung oleh jaminan kredit dari US Export-Import Bank. Meskipun HMN Tech menurunkan harganya menjadi 475 juta dolar, konsorsium akhirnya memutuskan untuk memberikan kontrak kepada SubCom pada Februari 2022 karena menganggap risiko geopolitik dari vendor China terlalu besar. Keputusan ini memicu kemarahan dari pihak China, yang mengakibatkan penarikan investasi sebesar 20% dari proyek tersebut oleh China Mobile dan China Telecom. Kasus SeaMeWe-6 menjadi bukti nyata bahwa keputusan teknis dalam infrastruktur internet kini sepenuhnya tunduk pada kalkulasi keamanan nasional dan loyalitas geopolitik.

Ancaman Fisik dan Keamanan di Kedalaman Laut

Meskipun persaingan politik sering menjadi pusat perhatian, ancaman paling persisten terhadap integritas kabel bawah laut sebenarnya bersifat fisik dan sering kali tidak disengaja. Data industri menunjukkan bahwa sekitar 75% hingga 80% dari seluruh insiden kerusakan kabel disebabkan oleh aktivitas manusia di perairan dangkal, terutama penangkapan ikan komersial dengan pukat harimau dan kapal yang menyeret jangkar di area terlarang. Selain faktor manusia, fenomena alam seperti gempa bumi bawah laut, tsunami, dan tanah longsor di lereng benua menyumbang sekitar 14% dari kerusakan fisik.

Namun, ancaman sabotase yang disengaja oleh aktor negara kini dipandang dengan kekhawatiran yang jauh lebih serius. Dalam konteks “perang hibrida,” kerusakan kabel bawah laut menawarkan cara yang efektif untuk melumpuhkan ekonomi lawan dengan tingkat penyangkalan yang tinggi (plausible deniability). Operasi “zona abu-abu” ini melibatkan penggunaan kapal sipil atau komersial untuk merusak kabel secara fisik, sehingga sulit untuk membuktikan apakah insiden tersebut merupakan kecelakaan murni atau tindakan sengaja oleh intelijen asing.

Salah satu contoh paling menonjol dari ancaman ini adalah aktivitas kapal Rusia, terutama kapal penelitian “Yantar,” yang sering diamati berada di dekat jalur kabel bawah laut yang kritis di Atlantik Utara dan Mediterania. Yantar secara resmi diklasifikasikan sebagai kapal oseanografi, namun intelijen NATO meyakini bahwa kapal tersebut berfungsi sebagai kapal induk bagi kapal selam mini tak berawak yang mampu beroperasi hingga kedalaman 6.000 meter untuk memetakan jalur kabel atau bahkan memasang perangkat penyadap. Meskipun belum ada bukti publik yang mengonfirmasi penyadapan aktif pada serat optik di dasar laut yang sangat sulit secara teknis, keberadaan kapal-kapal ini menciptakan ketidakpastian strategis yang besar.

Spionase dan Teknologi Penyadapan Bawah Laut

Ketakutan akan spionase melalui kabel bawah laut bukanlah hal baru. Selama Perang Dingin, Angkatan Laut AS melalui operasi “Ivy Bells” berhasil memasang perangkat penyadap pada kabel komunikasi militer Uni Soviet di Laut Okhotsk. Di era modern, kekhawatiran beralih ke penyadapan data digital yang melintasi kabel komersial. Terdapat tiga titik utama di mana data dapat disadap: di dasar laut, di stasiun pendaratan kabel (Cable Landing Stations), atau melalui kompromi pada sistem manajemen jaringan.

Penyadapan langsung di dasar laut dianggap sebagai tantangan teknis yang sangat besar. Serat optik modern menggunakan deteksi koheren yang sangat sensitif; setiap gangguan fisik pada kabel untuk mengekstrak cahaya biasanya akan memicu alarm seketika karena perubahan redaman atau pantulan sinyal. Namun, Amerika Serikat dilaporkan memiliki kapal selam khusus, USS Jimmy Carter, yang memiliki modifikasi berupa ruang tambahan untuk menarik kabel ke dalam lingkungan yang terkendali guna melakukan pemasangan perangkat penyadap tanpa terdeteksi. Rusia juga dicurigai mengembangkan kemampuan serupa melalui Main Directorate of Deep-Sea Research (GUGI) mereka.

Meskipun demikian, metode spionase yang paling efektif dan umum adalah melalui kontrol atas stasiun pendaratan kabel di darat. Di lokasi inilah kabel keluar dari laut dan terhubung ke peralatan transmisi yang jauh lebih mudah untuk diakses secara fisik maupun siber. Inilah alasan utama mengapa Amerika Serikat sangat menentang keterlibatan perusahaan China seperti HMN Tech atau Huawei dalam membangun stasiun pendaratan kabel; kekhawatirannya adalah adanya “pintu belakang” (backdoors) dalam perangkat keras atau lunak yang memungkinkan intelijen Beijing memantau trafik data global.

Chokepoints Strategis: Kerentanan Geografi Maritim

Geografi bawah laut menciptakan apa yang disebut sebagai “titik sempit” atau chokepoints digital, di mana ratusan kabel berkumpul di area yang sangat kecil karena batasan topografi dasar laut atau kebutuhan ekonomi untuk mendarat di pusat perdagangan besar. Wilayah-wilayah seperti Selat Malaka, Terusan Suez, Selat Luzon, dan Selat Hormuz adalah beberapa titik paling kritis di dunia. Kerusakan pada satu area sempit di lokasi-lokasi ini dapat memutus konektivitas internet untuk seluruh wilayah regional atau bahkan benua.

Pada September 2025, sebuah insiden di Laut Merah dekat Jeddah menonjolkan risiko ini. Setidaknya 15 kabel bawah laut terputus secara bersamaan, mengakibatkan gangguan internet besar-besaran di Timur Tengah dan Asia Selatan, termasuk penurunan drastis pada layanan awan Microsoft Azure. Meskipun penyebab pastinya masih diselidiki, insiden tersebut menunjukkan bagaimana konsentrasi geografis infrastruktur menciptakan kerentanan sistemik yang dapat dimanfaatkan oleh aktor yang berniat buruk.

Selat Malaka, yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, merupakan koridor yang sangat padat baik oleh lalu lintas kapal permukaan maupun kabel dasar laut. Sebagai arteri utama bagi data antara Eropa, India, dan Asia Tenggara, Selat Malaka sering kali mengalami gangguan kabel akibat aktivitas jangkar kapal. Risiko ini diperburuk oleh ketegangan di Laut China Selatan, di mana klaim teritorial China sering menghalangi atau memperlambat pembangunan kabel baru. Pemerintah China dilaporkan memperketat proses perizinan bagi kapal survei asing di dalam area “sembilan garis putus-putus,” yang memaksa banyak konsorsium internasional untuk mencari rute alternatif yang lebih panjang dan mahal melalui perairan Indonesia atau Filipina guna menghindari wilayah sengketa.

Peran Strategis Indonesia: “Digital Swing State” dan Hub Regional

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan dua samudra, Indonesia memegang posisi yang sangat unik dalam geopolitik kabel bawah laut. Indonesia bukan hanya sekadar jalur transit bagi kabel yang menghubungkan Australia ke Asia atau Eropa ke Amerika Serikat, tetapi juga merupakan pasar data yang masif dengan lebih dari 280 juta penduduk. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk bertindak sebagai “Digital Swing State”—sebuah negara yang keputusannya dalam memilih mitra infrastruktur dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan digital di kawasan.

Pemerintah Indonesia telah mulai menyadari pentingnya mengamankan infrastruktur ini sebagai bagian dari kedaulatan digital nasional. Kabel bawah laut kini diklasifikasikan sebagai Objek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 63/2004, yang berarti gangguan terhadap aset ini dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Kota Medan di Sumatera Utara telah lama berfungsi sebagai gerbang utama bagi kabel internasional yang masuk dari arah Barat, seperti SeaMeWe-3 dan SeaMeWe-5. Sementara itu, Jakarta dan Batam menjadi pusat konektivitas yang menghubungkan Indonesia ke Singapura dan seterusnya ke pusat data global.

Meskipun memiliki potensi besar, Indonesia menghadapi tantangan internal yang signifikan dalam mengelola infrastruktur bawah lautnya. Salah satu isu utama adalah tumpang tindih regulasi antara berbagai kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas keamanan maritim. Selain itu, prosedur perizinan untuk pemasangan dan perbaikan kabel sering kali dianggap birokratis dan memakan waktu lama, yang dapat menghambat daya tarik Indonesia sebagai hub pusat data bagi perusahaan teknologi global.

Dilema Kebijakan Kabotase dan Ketahanan Perbaikan Kabel

Salah satu poin gesekan paling sensitif dalam manajemen kabel bawah laut di Indonesia adalah penerapan kebijakan kabotase (cabotage). Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 100/2016 dan revisi selanjutnya, setiap kegiatan di perairan Indonesia wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kru lokal. Dalam teori, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri pelayaran nasional dan meningkatkan kedaulatan maritim. Namun, dalam praktik perbaikan kabel bawah laut, kebijakan ini menciptakan kendala serius.

Industri perbaikan kabel bawah laut memerlukan kapal yang sangat terspesialisasi dan kru dengan keahlian teknis tinggi yang jumlahnya sangat terbatas di dunia. Saat ini, hanya ada sekitar 63 kapal perbaikan kabel di seluruh dunia, dan Indonesia kekurangan kapal milik domestik yang mampu menangani perbaikan di laut dalam secara cepat. Akibatnya, ketika terjadi kerusakan kabel internasional di perairan Indonesia, proses mendapatkan izin bagi kapal asing untuk melakukan perbaikan sering kali memakan waktu berminggu-minggu karena persyaratan administratif yang ketat.

Contoh nyata terjadi pada April 2024, ketika kabel SeaMeWe-5 mengalami kerusakan di Selat Malaka dalam wilayah Indonesia. Perbaikan yang seharusnya bisa dilakukan dalam hitungan hari tertunda selama berminggu-minggu karena kendala birokrasi perizinan kapal, yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas internet di negara tetangga seperti Bangladesh yang sangat bergantung pada kabel tersebut. Situasi ini menonjolkan perlunya Indonesia untuk bersikap lebih fleksibel atau berinvestasi secara serius dalam membangun armada kapal perbaikan kabel nasional guna memperkuat ketahanan digitalnya sekaligus memenuhi tanggung jawab internasionalnya sebagai penjaga jalur komunikasi global.

Kerangka Hukum Internasional: Antara UNCLOS dan Realitas Kedaulatan

Perlindungan hukum terhadap kabel bawah laut secara global didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS mengakui bahwa kabel bawah laut adalah komponen vital dari komunikasi internasional dan memberikan hak kepada semua negara untuk memasang kabel di laut lepas dan di landas kontinen. Pasal 113 UNCLOS secara khusus mewajibkan setiap negara untuk memberlakukan undang-undang yang membuat perusakan kabel bawah laut secara sengaja atau akibat kelalaian besar sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

Namun, kerangka hukum ini memiliki celah yang signifikan dalam menghadapi ancaman modern. UNCLOS dirancang di era di mana ancaman utama adalah kecelakaan fisik sederhana, bukan perang hibrida atau sabotase terkoordinasi oleh negara. Masalah utama terletak pada yurisdiksi; di laut lepas, hanya negara bendera kapal yang memiliki otoritas untuk menuntut pelaku kerusakan kabel. Hal ini berarti jika sebuah kapal yang terlibat dalam sabotase terdaftar di negara yang tidak kooperatif atau bahkan mendukung tindakan tersebut, tidak ada mekanisme internasional yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban.

Selain itu, UNCLOS memberikan hak kepada negara pantai seperti Indonesia untuk menetapkan peraturan demi melindungi kabel di perairan teritorialnya. Namun, tantangannya adalah menyeimbangkan antara hak berdaulat untuk mengatur wilayah laut dengan kewajiban untuk tidak menghalangi kebebasan pemasangan kabel internasional yang menjadi kepentingan bersama masyarakat dunia. Beberapa pakar hukum menyarankan perlunya perjanjian internasional baru atau protokol tambahan di bawah International Telecommunication Union (ITU) yang secara khusus mengatur standar keamanan minimum dan kerja sama penegakan hukum untuk melindungi infrastruktur bawah laut di era digital.

Masa Depan: Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Proaktif

Masa depan keamanan kabel bawah laut akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang sama yang mengancamnya. Seiring dengan pertumbuhan AI, sistem pemantauan kabel akan menjadi lebih cerdas dan proaktif. Operator kini mulai menggunakan kabel itu sendiri sebagai sensor melalui teknologi Distributed Acoustic Sensing (DAS), yang mampu mendeteksi getaran kecil di dasar laut yang disebabkan oleh kapal, aktivitas penggalian, atau bahkan upaya penyadapan.

Pemanfaatan wahana bawah laut tak berawak (Autonomous Underwater Vehicles / AUVs) dan drone maritim juga akan menjadi standar baru dalam patroli dan inspeksi rute kabel. Inisiatif seperti Seabed Security Experimentation Centre (SeaSEC) di Eropa telah mendemonstrasikan bagaimana jaringan sensor terintegrasi, yang menggabungkan data satelit, radar permukaan, dan drone bawah laut, dapat menciptakan kesadaran situasional maritim (Maritime Domain Awareness) yang jauh lebih baik untuk mendeteksi anomali di sekitar infrastruktur vital.

Bagi Indonesia, mengadopsi teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengimbangi kompleksitas ancaman di perairan Nusantara. Langkah-langkah menuju ketahanan nasional harus mencakup modernisasi armada Angkatan Laut dengan kemampuan deteksi bawah laut, penyederhanaan izin untuk kapal perbaikan darurat melalui skema jalur cepat, serta peningkatan kerja sama multilateral di tingkat ASEAN untuk menciptakan pusat informasi keamanan kabel regional.

Perang tersembunyi di bawah laut tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Selama internet tetap menjadi tulang punggung kehidupan modern, penguasaan atas jalur-jalur data bawah laut akan terus menjadi obsesi negara-negara besar. Di tengah rivalitas ini, keamanan global bergantung pada kemampuan kita untuk menjaga integritas arteri digital yang rapuh namun sangat berharga ini. Masa depan dunia yang terhubung secara digital tidak ditentukan di langit oleh satelit, melainkan jauh di kedalaman samudra, di mana ribuan kilometer serat kaca terus membawa denyut nadi peradaban kita.