Hak untuk Mati atau Kegagalan Sistem Pendukung Sosial? Dilema Etika di Balik Kebijakan MAiD Kanada

Evolusi kebijakan Bantuan Medis untuk Kematian (Medical Assistance in Dying atau MAiD) di Kanada telah menjadi salah satu eksperimen hukum dan bioetika yang paling diawasi secara ketat di dunia. Sejak dilegalkan melalui putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015, kerangka kerja ini telah bergeser dari prosedur yang ditujukan bagi mereka yang menghadapi kematian alami dalam waktu dekat menjadi sistem yang memungkinkan individu dengan penyakit kronis dan disabilitas non-terminal untuk mengakhiri hidup mereka. Perluasan ini, khususnya rencana pemberian akses MAiD bagi individu dengan gangguan mental sebagai satu-satunya kondisi medis dasar (Mental Disorder as the Sole Underlying Medical Condition atau MD-SUMC), telah memicu perdebatan nasional yang intens mengenai batas otonomi individu, kewajiban negara untuk melindungi warga negara yang rentan, dan apakah sistem ini secara tidak sengaja telah menjadi solusi bagi kegagalan sistemik dalam dukungan sosial dan ekonomi.

Transformasi Hukum: Dari Carter hingga Bill C-7

Latar belakang legalisasi MAiD di Kanada bermula dari tantangan konstitusional terhadap Pasal 241(b) KUHP Kanada yang melarang bunuh diri berbantuan. Pada tahun 1993, dalam kasus Rodriguez v. British Columbia, Mahkamah Agung Kanada pada awalnya mempertahankan larangan tersebut dengan alasan bahwa perlindungan terhadap kehidupan manusia adalah nilai yang fundamental dan mutlak. Namun, pandangan yurisprudensi dan norma sosial berubah secara drastis dalam dua dekade berikutnya. Pada tahun 2015, dalam putusan Carter v. Canada (Attorney General), Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa pelarangan bantuan medis untuk kematian bagi orang dewasa yang kompeten secara mental melanggar Pasal 7 Piagam Hak dan Kebebasan Kanada, yang menjamin hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang.

Mahkamah Agung dalam kasus Carter berpendapat bahwa larangan tersebut justru dapat memaksa individu untuk mengakhiri hidup mereka lebih awal secara prematur dan dengan cara yang tidak aman karena ketakutan bahwa mereka akan kehilangan kapasitas fisik untuk melakukannya sendiri di masa depan ketika penderitaan mereka sudah benar-benar tidak tertahankan. Sebagai tindak lanjut, Parlemen Kanada mengesahkan Bill C-14 pada Juni 2016, yang melegalkan MAiD bagi individu yang kematian alaminya “dapat diprediksi secara wajar” (Reasonably Foreseeable Natural Death atau RFND).

Pembatasan RFND ini kemudian ditantang kembali di Quebec dalam kasus Truchon v. Attorney General of Canada pada tahun 2019. Pengadilan Tinggi Quebec memutuskan bahwa membatasi akses MAiD hanya bagi mereka yang mendekati ajal adalah tindakan inkonstitusional dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas kronis yang menderita namun tidak segera meninggal. Pemerintah federal Kanada memilih untuk tidak mengajukan banding atas putusan ini dan merespons dengan Bill C-7 pada Maret 2021, yang secara resmi menghapus persyaratan kematian yang dapat diprediksi secara wajar dan memperkenalkan sistem dua jalur (dual track) untuk penilaian kelayakan.

Analisis Perbandingan Struktur Penilaian MAiD Kanada

Sistem dua jalur yang diperkenalkan melalui Bill C-7 memisahkan pelamar berdasarkan apakah kematian alami mereka sudah dekat atau tidak. Perbedaan ini menciptakan lapisan perlindungan yang berbeda untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar bersifat sukarela dan terinformasi, terutama bagi mereka yang memiliki harapan hidup yang panjang.

Sumber data dirangkum dari literatur pemerintah dan analisis hukum.

Perluasan bagi Gangguan Mental: Antara Hak dan Kesiapan Sistem

Implementasi Bill C-7 pada awalnya menyertakan ketentuan bahwa individu yang menderita gangguan mental sebagai satu-satunya kondisi medis (MD-SUMC) akan memenuhi syarat untuk MAiD setelah periode transisi dua tahun yang berakhir pada Maret 2023. Namun, seiring mendekatnya tenggat waktu tersebut, muncul keberatan masif dari komunitas psikiatri, pakar etika, dan pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa sistem perawatan kesehatan Kanada belum siap untuk menangani kompleksitas penilaian ini.

Akibatnya, pemerintah federal mengesahkan Bill C-39 pada tahun 2023 untuk menunda kelayakan hingga Maret 2024, yang kemudian diikuti oleh Bill C-62 pada Februari 2024 yang kembali menunda implementasi tersebut hingga 17 Maret 2027. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi provinsi dan wilayah guna mengembangkan standar praktik klinis, kurikulum pelatihan bagi psikiater, dan pedoman untuk membedakan antara permintaan MAiD yang rasional dan keinginan untuk bunuh diri yang merupakan gejala dari penyakit itu sendiri.

Dilema “Irremediability” dalam Psikiatri

Salah satu tantangan teknis terbesar dalam memperluas MAiD untuk gangguan mental adalah penerapan konsep “tidak tersembuhkan” (irremediable). Dalam penyakit fisik seperti kanker stadium lanjut, sifat tidak tersembuhkan dapat diverifikasi melalui data klinis objektif. Namun, dalam psikiatri, gangguan seperti depresi berat, gangguan bipolar, atau gangguan kepribadian sering kali memiliki lintasan yang sulit diprediksi.

Para ahli menekankan bahwa prognosis dalam kesehatan mental bersifat probabilistik. Sebuah kondisi yang tampak tidak tersembuhkan setelah beberapa kegagalan pengobatan mungkin saja merespons intervensi baru atau perubahan dalam lingkungan sosial pasien di masa depan. Panel pakar independen yang ditunjuk pemerintah mengakui bahwa tidak ada “aturan tetap” untuk menentukan kapan suatu gangguan mental benar-benar tidak dapat disembuhkan, yang menyerahkan keputusan tersebut pada penilaian subjektif praktisi dan persepsi pasien tentang penderitaan yang dapat diterima. Risiko moral di sini adalah bahwa pelabelan medis terhadap penderitaan seseorang sebagai “tidak tersembuhkan” dapat menghancurkan sisa harapan pasien, yang merupakan elemen kunci dalam pemulihan kesehatan mental.

Otonomi Individu vs. Kegagalan Sistem Sosial

Argumen utama pendukung MAiD bagi gangguan mental berakar pada prinsip otonomi dan nondiskriminasi. Organisasi seperti Dying With Dignity Canada berpendapat bahwa mengecualikan individu berdasarkan diagnosis mental mereka adalah tindakan yang merendahkan martabat dan melanggar hak kesetaraan. Mereka menegaskan bahwa penderitaan psikologis bisa sama tak tertahankannya dengan penderitaan fisik, dan individu yang memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan medis harus diizinkan untuk menentukan akhir hidup mereka sendiri.

Namun, perspektif ini ditentang keras oleh mereka yang melihat MAiD melalui lensa sosiopolitik. Kritik muncul bahwa otonomi sejati tidak dapat ada dalam ruang hampa sosial. Jika seseorang memilih mati karena mereka tidak mampu membayar biaya hidup, tidak memiliki rumah yang layak, atau tidak mendapatkan akses ke psikoterapi yang memadai, maka keputusan tersebut bukanlah hasil dari kebebasan memilih, melainkan hasil dari keputusasaan akibat kegagalan sistemik.

Statistik Tren MAiD dan Indikator Kerentanan Sosial

Data terbaru dari Health Canada menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam jumlah kematian melalui MAiD, dengan peningkatan sebesar 31% antara tahun 2021 dan 2022 saja. Meskipun mayoritas besar (sekitar 95,6%) dari penerima MAiD adalah individu dalam Jalur 1, data mengenai Jalur 2 (non-terminal) menunjukkan pola demografis yang mengkhawatirkan.

Tingginya angka pelaporan kesepian dan perasaan menjadi beban pada pasien Jalur 2 menunjukkan bahwa faktor-faktor psikososial memainkan peran yang jauh lebih signifikan daripada sekadar rasa sakit fisik dalam memotivasi permintaan untuk mengakhiri hidup. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa MAiD mungkin berfungsi sebagai penutup bagi isolasi sosial kronis dan kurangnya komunitas pendukung bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Studi Kasus: Manifestasi Kegagalan Jaring Pengaman

Kontroversi MAiD di Kanada sering kali dipicu oleh laporan media mengenai individu yang tampaknya didorong ke arah bantuan kematian karena alasan ekonomi. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bagi para kritikus bahwa kebijakan MAiD yang liberal telah melampaui tujuannya yang semula untuk memberikan kematian bermartabat bagi mereka yang sedang sekarat.

Kasus “Sophia”: Tragedi Perumahan dan Sensitivitas Kimia

Salah satu kasus yang paling mengguncang publik adalah kasus seorang wanita berusia 51 tahun di Toronto dengan nama samaran “Sophia”. Sophia menderita Multiple Chemical Sensitivity (MCS), sebuah kondisi yang membuatnya sangat reaktif terhadap asap rokok, parfum, dan bahan kimia pembersih. Selama dua tahun, ia memohon kepada berbagai tingkat pemerintahan untuk membantunya mendapatkan perumahan yang terjangkau dengan sirkulasi udara yang bersih agar gejalanya tidak memburuk. Setelah upayanya gagal dan kondisinya menjadi tak tertahankan karena lingkungan apartemennya yang penuh polutan, ia disetujui untuk MAiD dan meninggal pada Februari 2022.

Dokter yang menangani Sophia menyatakan dalam surat mereka kepada pejabat pemerintah bahwa kondisi tersebut “dapat diperbaiki dengan mudah” melalui solusi perumahan, dan menyebutnya sebagai “tindakan yang tidak masuk akal” bahwa satu-satunya solusi yang ditawarkan negara adalah bantuan medis untuk kematian. Kasus ini menyoroti paradoks di mana di Kanada saat ini, lebih mudah untuk mendapatkan akses ke prosedur kematian yang dibiayai publik daripada mendapatkan akses ke perumahan yang aman bagi penyandang disabilitas.

Kasus Amir Farsoud dan Paksaan Ekonomi

Amir Farsoud, seorang pria berusia 54 tahun yang menderita nyeri punggung kronis yang melumpuhkan, menjadi berita utama pada akhir tahun 2022 ketika ia mengungkapkan bahwa ia sedang dalam proses mendaftar MAiD bukan karena penyakitnya, tetapi karena ia menghadapi penggusuran dan takut menjadi tunawisma. Farsoud menyatakan bahwa hidup dengan rasa sakit adalah sesuatu yang bisa ia tanggung, tetapi hidup tanpa rumah adalah sesuatu yang tidak mungkin ia hadapi dengan martabat.

Meskipun dokter yang menilainya mengetahui bahwa alasan utamanya adalah kemiskinan dan ketidakamanan perumahan, ia tetap mendapatkan persetujuan awal karena kondisi fisik kronisnya memenuhi kriteria hukum. Permintaan Farsoud akhirnya ditarik setelah kampanye penggalangan dana publik berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menjamin tempat tinggalnya, sebuah fakta yang secara eksplisit membuktikan bahwa penderitaannya bersifat sosial, bukan medis yang tidak tersembuhkan.

Les Landry dan “Kemiskinan Legislatif”

Les Landry, seorang pensiunan dengan disabilitas, menggambarkan situasinya sebagai korban “kemiskinan legislatif”. Ketika ia mencapai usia 65 tahun, tunjangan disabilitasnya dipotong dan digantikan oleh dana pensiun hari tua yang jauh lebih kecil, membuatnya tidak mampu menutupi biaya kebutuhan dasar medis dan perumahan. Landry secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak ingin mati, tetapi sistem bantuan sosial Kanada telah membuatnya merasa bahwa kematian adalah satu-satunya pilihan yang rasional secara finansial.

Kritik dari para ahli seperti Dr. Naheed Dosani menekankan bahwa bagi pasien-pasien ini, MAiD bukanlah ekspresi otonomi, melainkan bentuk pengabaian terorganisir. Dalam sistem kesehatan yang kekurangan dana, menawarkan kematian sebagai pilihan ketika dukungan hidup (seperti perawatan rumah atau perumahan khusus) tidak tersedia adalah bentuk paksaan struktural.

Perspektif Internasional dan Teguran PBB

Kebijakan MAiD Kanada yang ekspansif telah menarik perhatian dunia, termasuk dari badan-badan internasional. Kanada sering dibandingkan dengan Belgia dan Belanda, yang merupakan pelopor dalam legalisasi eutanasia psikiatri. Namun, ada perbedaan fundamental dalam cara pengamanan diterapkan di masing-masing yurisprudensi tersebut.

Analisis Perbandingan Pengamanan Psikiatri

Sumber data dikompilasi dari laporan perbandingan yurisprudensi.

Pada Maret 2025, Komite PBB untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) merilis laporan kritis terhadap Kanada. Komite tersebut secara tegas mengarahkan Kanada untuk mencabut ketentuan Jalur 2 MAiD bagi non-terminal. PBB berargumen bahwa kebijakan ini didasarkan pada persepsi diskriminatif bahwa kehidupan dengan disabilitas kurang berharga dan penderitaan adalah sesuatu yang melekat pada disabilitas itu sendiri, alih-alih melihat bahwa diskriminasi dan kurangnya dukungan sosiallah yang menyebabkan penderitaan tersebut.

Krista Carr, CEO dari Inclusion Canada, dalam kesaksiannya di depan PBB, menyatakan bahwa MAiD Jalur 2 adalah bentuk “eugenika modern” yang secara efektif menghilangkan populasi penyandang disabilitas di bawah kedok otonomi. PBB juga mendesak Kanada untuk meningkatkan nilai Tunjangan Disabilitas Kanada (Canada Disability Benefit) yang saat ini dianggap “sangat tidak memadai” dan menjadi pendorong utama warga negara mencari MAiD karena kemiskinan.

Tantangan Profesional dan Kurangnya Konsensus Psikiatri

Di tingkat praktisi, perluasan MAiD bagi gangguan mental telah menciptakan krisis identitas di kalangan psikiater Kanada. Dr. Jitender Sareen dari University of Manitoba menekankan bahwa kewajiban utama komunitas kesehatan adalah pencegahan bunuh diri, dan MAiD bagi gangguan mental secara fundamental bertentangan dengan misi tersebut.

Masalah Kapasitas dan Penilaian Subjektif

Penilaian kapasitas mental dalam kasus gangguan jiwa jauh lebih kompleks daripada dalam kasus penyakit fisik. Pasien dengan depresi berat atau gangguan kepribadian ambang mungkin menunjukkan tanda-tanda kompetensi kognitif (memahami fakta dan konsekuensi), namun proses pengambilan keputusan mereka mungkin secara emosional terdistorsi oleh keputusasaan yang merupakan bagian dari penyakit mereka.

Ada pula kekhawatiran tentang “kelelahan pengobatan” (treatment fatigue), di mana pasien merasa putus asa bukan karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan, tetapi karena proses pengobatan yang panjang dan melelahkan. Dalam konteks ini, penyediaan MAiD bisa dianggap sebagai tindakan menyerah oleh sistem medis sebelum semua kemungkinan pemulihan dieksplorasi secara mendalam.

Selain itu, kurikulum nasional yang dikembangkan oleh Canadian Association of MAID Assessors and Providers (CAMAP) dikritik karena tidak memberikan panduan yang cukup kuat tentang cara membedakan keinginan untuk mati sebagai gejala (suicidality) dan keinginan untuk mati sebagai pilihan otonom (MAiD). Dr. Sonu Gaind, seorang psikiater terkemuka, menunjukkan bahwa klaim kurikulum tersebut bahwa penilai dapat secara akurat memisahkan kedua hal ini tidak memiliki dukungan bukti empiris yang kuat.

Konteks Politik dan Masa Depan MAiD di Kanada

Perdebatan mengenai MAiD telah menjadi isu politik yang membelah Parlemen Kanada. Pemerintahan Liberal saat ini, meskipun menunda implementasi bagi gangguan mental, tetap mempertahankan komitmen pada prinsip otonomi yang mendasari kebijakan tersebut. Sebaliknya, Partai Konservatif telah memposisikan diri sebagai penentang keras perluasan MAiD bagi penderita gangguan jiwa.

Bill C-218 dan Upaya Penghentian Permanen

Pada awal tahun 2026, Partai Konservatif memperkenalkan kembali Bill C-218, sebuah rancangan undang-undang inisiatif anggota dewan yang bertujuan untuk membatalkan secara permanen kelayakan MAiD bagi gangguan mental sebagai kondisi dasar satu-satunya. Bill ini mencerminkan pandangan bahwa MAiD seharusnya tetap menjadi opsi akhir hayat, bukan alternatif bagi dukungan kesehatan mental yang memadai.

Peninjauan parlemen yang dijadwalkan pada Februari 2026 akan menjadi medan pertempuran krusial bagi masa depan kebijakan ini. Hasil dari peninjauan ini, dikombinasikan dengan tekanan internasional dari PBB dan laporan yang terus muncul tentang “kasus-kasus kemiskinan”, dapat memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali apakah batas-batas MAiD saat ini telah melangkah terlalu jauh.

Sintesis: Antara Hak untuk Mati dan Kewajiban untuk Hidup

Kanada saat ini berada pada persimpangan jalan etika yang unik. Di satu sisi, negara ini telah berhasil menciptakan sistem yang sangat responsif terhadap penderitaan individu dan menghormati otonomi tubuh pada tingkat yang jarang terlihat di yurisprudensi lain. Di sisi lain, kemudahan akses ke MAiD bagi mereka yang tidak dalam kondisi terminal telah mengungkap kerapuhan jaring pengaman sosial Kanada.

Dilema ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperketat kriteria medis. Masalah sebenarnya sering kali terletak di luar klinik, yaitu dalam kegagalan sistemik untuk menyediakan perumahan yang layak, pendapatan minimum yang bermartabat, dan dukungan komunitas yang kokoh bagi mereka yang paling rentan. Selama pilihan untuk mati adalah satu-satunya pilihan yang disediakan secara efisien oleh negara, maka “otonomi” pasien akan tetap menjadi retorika yang menyembunyikan realitas pengabaian sosial.

Kesimpulan dan Arah Kebijakan ke Depan

Kebijakan MAiD bagi gangguan mental di Kanada bukan hanya ujian bagi sistem kesehatan, tetapi juga ujian bagi hati nurani nasional. Tantangan yang dihadapi menuju Maret 2027 mencakup kebutuhan untuk:

1. Sinkronisasi Dukungan Hidup: Memastikan bahwa setiap permintaan MAiD di Jalur 2 melalui proses verifikasi di mana semua alternatif dukungan sosial (bukan hanya medis) telah benar-benar disediakan dan dicoba.
2. Transparansi Kurikulum dan Pelatihan: Membuka kurikulum pelatihan praktisi untuk peninjauan publik guna memastikan bahwa kriteria penilaian kapasitas mental benar-benar kuat dan berbasis bukti.
3. Penguatan Palliative Care dan Dukungan Sosial: Mengatasi ketimpangan di mana akses ke prosedur MAiD lebih cepat dan merata daripada akses ke perawatan paliatif berkualitas dan tunjangan disabilitas yang memadai.
4. Dialog dengan PBB dan Komunitas Disabilitas: Menanggapi serius rekomendasi PBB untuk menghindari normalisasi kematian bagi penyandang disabilitas dan memastikan prinsip “Nothing Without Us” (Tidak ada tentang kami tanpa kami) benar-benar diterapkan dalam revisi kebijakan.

Kebijakan MAiD yang benar-benar bermartabat seharusnya tidak pernah menjadi default bagi kegagalan negara dalam memenuhi hak asasi manusia warganya. Sebagai salah satu negara paling maju di dunia, Kanada memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak untuk mati dengan martabat tidak pernah menggantikan hak untuk hidup dengan martabat. Tanpa reformasi sosial yang berjalan seiring dengan perluasan medis ini, MAiD bagi gangguan mental berisiko menjadi monumen bagi hilangnya harapan dalam masyarakat yang lebih memilih untuk memfasilitasi kematian daripada memperbaiki sistem yang memicu penderitaan tersebut.