JAKARTA, LB.COM— DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Seribu menyoroti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) pada kegiatan alat berat di Pelabuhan Pulau Pramuka. Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi perhatian serius, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong efisiensi dan mencegah kebocoran keuangan negara.
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhamad Rodin, mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya meminta informasi kepada pihak UPPD Dinas Perhubungan dan Pihak Kontraktor pelaksana terkait penggunaan BBM pada kegiatan tersebut. Namun, hingga sampai hari ini belum ada respons yang diterima.
“Kalau penggunaan BBM sudah sesuai aturan, seharusnya tidak ada yang perlu di tutup-tutupi, tentu harus bisa dijelaskan secara terbuka. Kami ingin memastikan jenis BBM yang digunakan, mekanisme pengadaannya, serta pertanggungjawabannya sesuai ketentuan,” tegas Rodin.
Menurutnya, arahan Presiden mengenai efisiensi dan pencegahan kebocoran tidak boleh berhenti sebagai wacana. Prinsip tersebut harus tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, termasuk penggunaan BBM untuk operasional alat berat.
“Jangan sampai semangat efisiensi digaungkan di tingkat pusat, tetapi ketika ada pertanyaan mengenai pelaksanaannya di lapangan, justru tidak ada penjelasan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip yang dijalankan, bukan sekadar slogan,” ujarnya.
Rodin menegaskan bahwa DPC Gerindra Kepulauan Seribu berkomitmen menjalankan peran kontrol sosial, mengawal aspirasi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab
DPC Gerindra Kepulauan Seribu mendorong pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka. Apabila tidak ada kejelasan, persoalan tersebut dapat diteruskan melalui mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kewenangan lembaga terkait.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menuduh pihak tertentu. Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Jika memang sudah benar, sampaikan penjelasannya. Kepentingan publik harus dijaga dan setiap penggunaan sumber daya dalam proyek pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Rodin.