Analisis Mendalam tentang Perusahaan Monopoli di Indonesia

Latar Belakang dan Konteks Makro Ekonomi

Isu monopoli di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik dan ekonomi bangsa, terutama pasca-Orde Baru. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami transisi besar dari sistem ekonomi yang terpusat dan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menuju sistem yang lebih terbuka dan kompetitif. Rezim Orde Baru, meskipun mengamanatkan pembangunan ekonomi, justru membiarkan praktik monopoli dan oligopoli meluas melalui pemberian hak istimewa dan lisensi kepada segelintir pengusaha yang memiliki kedekatan dengan elit politik. Fenomena ini menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi yang merugikan masyarakat, mendistorsi persaingan, dan menghambat efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Krisis ekonomi global yang melanda pada akhir tahun 1990-an dan keruntuhan rezim Orde Baru menciptakan momen krusial yang menggarisbawahi kerapuhan struktur ekonomi Indonesia. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyadari bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, negara akan kembali rentan terhadap eksploitasi pasar dan pengulangan masalah ekonomi masa lalu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan respons fundamental terhadap kondisi tersebut. Regulasi ini bukan sekadar alat ekonomi, melainkan fondasi hukum yang vital untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, serta menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa. Oleh karena itu, hukum persaingan di Indonesia adalah manifestasi dari “pilihan hukum” (choice of law) yang disengaja untuk mereformasi struktur ekonomi yang cacat secara historis.

Definisi Monopoli: Perspektif Ekonomi dan Hukum Indonesia

Pemahaman tentang monopoli memerlukan pendekatan dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu ekonomi dan hukum, yang keduanya saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Dari perspektif ekonomi, monopoli adalah suatu kondisi pasar di mana seluruh output suatu industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan tunggal, yang dikenal sebagai monopolis. Situasi ini terjadi karena tidak ada barang pengganti (substitusi) yang dekat, sehingga perusahaan tersebut memiliki kendali penuh atas harga dan jumlah produk yang ditawarkan di pasar. Karakteristik utama monopoli mencakup fakta bahwa perusahaan bertindak sebagai penentu harga (price maker), dan adanya hambatan masuk pasar yang sangat tinggi, yang bisa berupa kebutuhan modal besar, penguasaan sumber daya inti, atau hak paten atas teknologi yang sulit ditiru. Dengan posisi uniknya, monopolis dapat menetapkan harga di atas biaya marginal, yang berpotensi menghasilkan laba abnormal (supernormal profit) demi kepentingannya sendiri.

Sementara itu, perspektif hukum Indonesia, khususnya dalam UU No. 5/1999, memberikan definisi yang lebih spesifik dan berorientasi pada tindakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5/1999, “monopoli” didefinisikan sebagai “penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”. Definisi ini kemudian diperdalam oleh Pasal 1 angka 2, yang merumuskan “praktik monopoli” sebagai “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Pemilihan diksi ini menunjukkan perbedaan fundamental yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Hukum persaingan di Indonesia membedakan antara “monopoli” sebagai suatu kondisi atau struktur pasar, dan “praktik monopoli” sebagai tindakan ilegal yang menyalahgunakan posisi monopoli tersebut. Ini berarti bahwa tidak semua perusahaan yang secara struktural bersifat monopoli otomatis dianggap melanggar hukum. Pendekatan ini dikenal sebagai prinsip rule of reason, di mana suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika dan hanya jika perbuatan tersebut secara nyata terbukti mengakibatkan kerugian pada persaingan dan kepentingan umum. Adanya frasa “dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat” dalam pasal-pasal larangan, seperti Pasal 17 dan Pasal 18, secara eksplisit mendukung pendekatan ini. Hal ini memberikan ruang bagi pengecualian, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan monopoli untuk hajat hidup orang banyak atau perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual, yang akan dibahas lebih lanjut di bab-bab berikutnya.

Landasan Hukum Utama dan Terminologi Kunci

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan hukum utama yang mengatur isu monopoli di Indonesia. UU ini mengidentifikasi dan melarang serangkaian perjanjian dan kegiatan yang dianggap menghambat persaingan yang sehat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan publik, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua skala usaha, dari besar hingga kecil.

UU ini membedakan antara “perjanjian yang dilarang” (Pasal 4 s/d 16) dan “kegiatan yang dilarang” (Pasal 17 s/d 24). Beberapa praktik terlarang yang paling relevan dalam konteks monopoli dan dominasi pasar meliputi:

• Oligopoli: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa secara bersama-sama, yang dapat mengakibatkan praktik monopoli.
• Penetapan Harga: Dilarang membuat perjanjian dengan pesaing untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar konsumen.
• Kartel: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang atau jasa.
• Monopsoni: Ini adalah kegiatan yang dilarang, di mana satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal dalam pasar, yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dugaan monopsoni dapat muncul jika satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar sebagai pembeli.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur, berikut adalah ringkasan terminologi kunci dan landasan hukumnya dalam UU No. 5/1999:

Tabel 1.1: Definisi Monopoli, Monopsoni, dan Praktik Terlarang Lainnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Akar Monopoli Modern di Indonesia: Era Orde Baru

Untuk memahami lanskap monopoli di Indonesia saat ini, penting untuk menelusuri akarnya pada masa Orde Baru. Meskipun rezim ini mengklaim mengadopsi “demokrasi ekonomi” yang diamanatkan oleh GBHN, implementasi kebijakan ekonomi pada praktiknya justru melahirkan sistem yang jauh dari prinsip-prinsip persaingan sehat. Sistem ini sering disebut sebagai “kapitalisme konco” (crony capitalism) , di mana kesuksesan bisnis tidak ditentukan oleh efisiensi atau inovasi, melainkan oleh kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Praktik monopoli dan oligopoli menyebar luas di berbagai sektor ekonomi melalui pemberian lisensi dan hak istimewa, bahkan subsidi, kepada kroni-kroni tertentu yang dekat dengan elit politik dan elit negara. Fenomena ini menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi yang ekstrem dan merugikan masyarakat luas. Hubungan timbal balik antara penguasa dan pengusaha ini, di mana pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa, melahirkan kecenderungan monopolistik yang merusak perekonomian.

Struktur ekonomi yang rapuh ini menjadi gejala sentral dari kegagalan tata kelola pemerintahan yang parah. Monopoli yang terbentuk pada masa itu bukan didasarkan pada alasan-alasan teknis-ekonomis yang rasional, seperti skala ekonomi atau keunggulan teknologi, melainkan pada “pemberian” atau “hadiah” politik. Bahkan, beberapa pakar ekonomi pada masa itu berpendapat bahwa Undang-Undang Anti-Monopoli tidak mendesak bagi ekonomi Indonesia karena praktik monopoli yang ada adalah akibat dari otoritas politik, bukan dari persaingan pasar yang murni. Ini menunjukkan bahwa masalah monopoli di Indonesia memiliki akar yang lebih dalam dari sekadar kegagalan pasar, yaitu kegagalan institusional yang sistemik.

Studi Kasus Monopsoni: Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC)

Salah satu contoh paling ikonik dari praktik monopsoni yang merusak pada era Orde Baru adalah kasus Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC). Didirikan melalui keputusan presiden pada tahun 1992, BPPC, yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), diberikan hak monopsoni untuk membeli seluruh hasil panen cengkeh dari petani.

Meskipun tujuannya secara resmi adalah untuk menstabilkan harga dan melindungi petani kecil dari fluktuasi harga yang rendah, implementasinya justru berbalik menjadi praktik eksploitasi. BPPC memaksa para petani untuk menjual cengkeh mereka dengan harga murah yang telah ditentukan oleh badan tersebut. Praktik ini secara nyata merugikan petani sebagai penjual, yang dipaksa berhadapan dengan satu pembeli dominan yang mendikte harga secara sepihak, sebuah definisi klasik dari monopsoni. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kebobrokan dan kejatuhan ekonomi Orde Baru yang diwarnai nepotisme dan penipuan.

Kasus ini juga disorot karena dugaan korupsi dan penyalahgunaan pinjaman besar dari Bank Indonesia yang dialirkan ke BPPC. Namun, yang paling signifikan adalah bagaimana kasus ini dihentikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan “tidak ditemukannya kerugian negara” setelah pinjaman tersebut dilunasi. Penghentian kasus ini, terlepas dari indikasi penyalahgunaan dana dan dampak ekonomi yang merugikan masyarakat, memperlihatkan betapa rentannya sistem hukum saat itu terhadap intervensi kekuasaan. Hal ini memperkuat narasi bahwa masalah ekonomi yang berakar pada KKN tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang bias. Oleh karena itu, lahirnya UU No. 5/1999 yang menciptakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen menjadi respons langsung dan sangat penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Monopoli Berdasarkan Undang-Undang: Peran dan Batasan BUMN

Di Indonesia, tidak semua monopoli dilarang. Ada beberapa perusahaan yang secara sah diberikan hak monopoli oleh negara, terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor-sektor strategis. Landasan filosofis dari monopoli ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. UU No. 5/1999 mengakui pengecualian ini dalam Pasal 50 huruf a.

Contoh-contoh utama dari monopoli negara adalah:

• PT Perusahaan Listrik Negara (PLN): Memiliki monopoli dalam penyediaan dan distribusi listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, dominasi PLN membatasi peran swasta kecuali dalam kondisi tertentu.
• PT Pertamina (Persero): Memiliki posisi dominan dalam industri minyak dan gas. Meskipun monopoli untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi telah dihapus sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001, yang membuka kesempatan bagi perusahaan swasta seperti Shell dan BP , Pertamina masih memegang monopoli atas penyaluran BBM bersubsidi dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga dan pasokan di dalam negeri.
• PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI): Monopoli dalam penyediaan layanan transportasi kereta api, termasuk layanan penumpang dan kargo, serta pengelolaan infrastruktur rel.

Meskipun teori ekonomi menyebutkan bahwa monopoli dapat mencapai skala ekonomi besar yang berpotensi menurunkan biaya produksi, implementasi monopoli BUMN di Indonesia seringkali menghadapi kritik. Ketiadaan persaingan dapat menghambat inovasi dan menyebabkan inefisiensi. Sebagai contoh, monopoli PLN dinilai memperlambat adopsi energi bersih dan mempertahankan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, yang menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi. Hal ini menciptakan paradoks di mana model yang seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat justru menyimpang dari amanat konstitusi karena kurangnya tekanan kompetitif.

BUMN di Indonesia berada dalam posisi hibrida yang unik; mereka adalah monopolis yang terikat oleh kewajiban sosial dan politik, bukan semata-mata penentu harga murni seperti monopoli dalam teori ekonomi klasik. Data harga BBM non-subsidi di Indonesia menunjukkan bahwa kehadiran pesaing swasta seperti Shell dan BP membuat harga Pertamina tetap berada dalam kisaran yang kompetitif. Sebaliknya, harga BBM bersubsidi tetap di bawah harga pasar karena adanya intervensi harga oleh pemerintah, yang menunjukkan peran BUMN sebagai instrumen kebijakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3.1: Perbandingan Perusahaan Monopoli/Dominan BUMN dan Sektor yang Dikuasai

Dominasi Pasar oleh Perusahaan Swasta: Strategi Bisnis dan Persaingan Sehat

Berbeda dengan monopoli BUMN yang berakar pada regulasi pemerintah, dominasi pasar oleh perusahaan swasta di Indonesia sering kali dicapai melalui strategi bisnis yang sah dan efektif, yang merupakan ciri khas dari persaingan sehat. Contoh-contoh perusahaan ini termasuk Indofood, Unilever, dan Sinar Mas Group, yang memegang pangsa pasar signifikan di sektornya masing-masing.

Dominasi mereka dapat dikategorikan sebagai “monopoly by nature”. Mereka tidak melarang pesaing masuk ke pasar, tetapi keunggulan produk dan strategi mereka menciptakan hambatan alami yang sulit diatasi oleh pendatang baru. Keberhasilan mereka dibangun di atas pondasi inovasi, branding, dan distribusi yang kuat:

• Indofood: Menguasai pasar mi instan dengan strategi inovasi produk yang tiada henti, seperti menciptakan varian rasa baru yang terinspirasi dari masakan daerah. Selain itu, mereka membangun branding yang kuat melalui
  tagline ikonik “Indomie Seleraku” yang mudah melekat di benak masyarakat. Strategi distribusi yang masif, termasuk kemitraan dengan
  Warmindo (warung makan Indomie), memungkinkan mereka menjangkau seluruh pasar domestik.
• Unilever: Mendominasi berbagai kategori produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) melalui diversifikasi produk dan portofolio merek yang luas. Perusahaan ini secara konsisten berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar, serta memanfaatkan media sosial untuk terhubung langsung dengan konsumen.
• Sinar Mas Group: Terintegrasi dari hulu ke hilir di sektor agribisnis dan pulp & paper, yang memberikan mereka kendali penuh atas rantai pasokan dan biaya produksi.

Dominasi yang dicapai melalui keunggulan kompetitif ini bukanlah “praktik monopoli” yang merugikan. Sebaliknya, upaya mereka untuk terus berinovasi dan beradaptasi justru menguntungkan konsumen dengan menyediakan pilihan produk yang beragam dan terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pasar yang sangat terkonsentrasi masih dapat berfungsi secara efisien berkat dinamika internal dan eksternal, yang berbeda dengan monopoli yang terbentuk akibat kolusi politik dan menghambat inovasi.

Tabel 3.2: Pangsa Pasar dan Strategi Kunci Perusahaan Dominan di Industri Konsumen 

Tantangan Monopoli di Era Digital: E-Commerce dan Raksasa Teknologi Global

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan jenis monopoli dan dominasi pasar yang baru, yang tidak lagi berfokus pada penguasaan produksi fisik, melainkan pada penguasaan platform, data, dan network effect. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi regulator persaingan usaha di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah aktif menginvestigasi beberapa kasus dominasi di sektor digital:

• Akuisisi TikTok-Tokopedia: KPPU melakukan investigasi terhadap transaksi akuisisi ini karena dinilai berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Berdasarkan temuan investigator, transaksi ini berpotensi meningkatkan konsentrasi pasar dan menimbulkan risiko
  tying (mengikat), bundling (menggabungkan), predatory pricing (menjual di bawah harga modal), dan self-preferencing (memprioritaskan produk sendiri). Praktik-praktik ini dapat merugikan UMKM dan konsumen yang menjadi basis ekosistem
  e-commerce.
• Google: KPPU menginvestigasi dugaan monopoli Google terkait kebijakan yang mewajibkan penggunaan sistem pembayaran Google Pay Billing (GPB) untuk pembelian dalam aplikasi tertentu. Kebijakan ini dinilai dapat menghambat pengembangan konten lokal yang didorong oleh pemerintah.
• Lazada: KPPU mengindikasikan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Lazada yang berpotensi menghambat persaingan dan merugikan pelanggan.

Kasus-kasus ini menunjukkan pergeseran fokus KPPU dari monopoli tradisional (BUMN atau kroni politik) ke model bisnis berbasis platform dan data yang lebih kompleks. Tantangan utama bagi KPPU adalah menerapkan UU No. 5/1999, yang dirancang di era pra-digital, pada model-model bisnis ini. Regulator harus mengembangkan metodologi baru, seperti analisis network effect dan evaluasi praktik predatory pricing. Keputusan KPPU untuk memberikan “persetujuan bersyarat” (conditional approvals) dalam kasus TikTok-Tokopedia menunjukkan pendekatan yang adaptif, di mana alih-alih melarang total, KPPU menetapkan serangkaian persyaratan untuk memastikan persaingan tetap terjaga.

Dampak terhadap Efisiensi, Inovasi, dan Kesejahteraan Ekonomi

Dampak monopoli terhadap perekonomian bersifat paradoks, di mana terdapat sisi positif dan negatif yang berlawanan. Secara umum, monopoli menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan. Monopoli dapat menyebabkan penyimpangan alokasi sumber daya, di mana monopolis dengan sengaja membatasi tingkat outputnya untuk memaksimalkan laba. Hal ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan berkurangnya kuantitas barang di pasar, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen.

Ketiadaan persaingan juga dapat menghambat inovasi. Tanpa adanya tekanan dari pesaing, perusahaan monopoli mungkin tidak memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat menghambat kemajuan teknologi di sektor yang dikuasai. Selain itu, monopoli yang tidak efisien dapat menyerap biaya sosial yang tinggi. Sebagai contoh, ketergantungan PLN pada pembangkit batu bara menimbulkan kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat, meskipun secara jangka pendek dianggap lebih murah.

Di sisi lain, terdapat argumen bahwa monopoli dapat memiliki dampak positif. Monopoli dapat mencapai skala ekonomi yang besar dengan menurunkan biaya produksi per unit. Selain itu, monopoli yang diatur oleh pemerintah dapat lebih efisien dalam pengadaan barang publik. Keuntungan abnormal yang diperoleh monopolis, yang dikenal sebagai

supernormal profit, dapat diinvestasikan kembali dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan inovasi baru yang menguntungkan konsumen. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa monopoli yang diatur dapat menetapkan harga sama dengan biaya rata-rata untuk mengurangi keuntungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Ini menegaskan bahwa peran pemerintah dan regulator, seperti KPPU, sangat krusial dalam mengendalikan dampak negatif monopoli dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dampak terhadap UMKM dan Persaingan yang Sehat

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun mereka sangat rentan terhadap praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar. Praktik monopoli dan dominasi pasar dapat menghambat UMKM untuk berkembang, terutama ketika pasar dikuasai oleh pemain besar yang dapat menekan harga atau membatasi akses pasar.

Dalam ekonomi digital, tantangan bagi UMKM menjadi semakin kompleks. Monopoli platform dapat merugikan UMKM melalui praktik seperti predatory pricing, di mana produk dijual di bawah harga modal untuk mematikan pesaing. Selain itu, praktik self-preferencing pada platform e-commerce dapat merugikan UMKM dengan cara memprioritaskan produk dari perusahaan afiliasi sambil menyembunyikan produk dari UMKM lainnya. Permasalahan ekonomi mikro ini secara langsung merusak semangat UMKM untuk bereksplorasi dan bersaing.

Oleh karena itu, peran KPPU tidak hanya terbatas pada pengawasan anti-monopoli, tetapi juga sebagai pelindung UMKM untuk memastikan terciptanya pemerataan ekonomi.  KPPU memiliki mandat khusus untuk mengawasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM untuk mencegah praktik yang tidak adil dan memastikan iklim persaingan yang sehat.

Kewenangan, Fungsi, dan Mandat KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan sifat independennya secara eksplisit diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 5/1999. Kemandirian ini merupakan landasan filosofis yang sangat penting, karena merupakan respons langsung terhadap praktik KKN di era Orde Baru di mana hubungan antara penguasa dan pengusaha menciptakan hubungan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kemandirian KPPU dari pengaruh pemerintah dan pihak lain menjadi sangat krusial dalam menjalankan mandatnya.

Tugas dan wewenang KPPU sangat luas, mencakup empat fungsi utama:

1. Pencegahan dan Pengawasan: KPPU melakukan kajian dan monitoring terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli. Mereka juga berwenang meminta data dan informasi dari instansi pemerintah dan pelaku usaha untuk melakukan penelitian dan sosialisasi nilai-nilai persaingan sehat.
2. Penegakan Hukum: KPPU berwenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan investigasi dan pemeriksaan, memanggil saksi dan ahli, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
3. Penilaian Merger dan Akuisisi: KPPU menilai rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
4. Pemberian Saran Kebijakan: KPPU berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang berpotensi memengaruhi persaingan usaha.

Dalam menjalankan fungsinya, KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam menilai dugaan pelanggaran, terutama yang terkait dengan Pasal 17 UU No. 5/1999. Pendekatan ini memungkinkan KPPU untuk melakukan analisis yang mendalam tentang dampak suatu tindakan terhadap persaingan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan keputusan yang diambil akurat dan proporsional.

Putusan-Putusan Strategis dan Tantangan Penegakan Hukum

Sejak didirikan, KPPU telah menangani berbagai kasus persaingan usaha yang signifikan. Antara tahun 2002 hingga 2020, KPPU telah menindak sebanyak 49 kasus yang melibatkan BUMN, menunjukkan bahwa BUMN tidak sepenuhnya kebal dari pengawasan hukum persaingan. Beberapa putusan strategis yang pernah dihasilkan KPPU mencakup kasus kartel SMS yang melibatkan operator seluler dan pembatalan penetapan tarif batas atas tiket pesawat oleh Asosiasi Angkutan Penerbangan Nasional. Putusan KPPU ini menunjukkan efektivitasnya dalam menjaga persaingan di sektor-sektor kunci.

Namun, penegakan hukum persaingan tidak selalu mulus. KPPU menghadapi berbagai kendala:

• Kendala Internal: KPPU sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia yang ahli, anggaran, maupun infrastruktur. Kompleksitas kasus, terutama yang melibatkan teknologi digital, juga membutuhkan keahlian khusus yang tidak selalu tersedia.
• Kendala Eksternal: KPPU sering menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam proses peradilan, KPPU tidak memiliki daya paksa untuk menghadirkan pihak terlapor ke persidangan, yang dapat menghambat efektivitas pemeriksaan perkara. Proses pembuktian, terutama untuk kasus kartel, juga sulit karena para pelaku sering menghindari pembuatan perjanjian tertulis.

Proses hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa putusan KPPU tidak selalu menjadi akhir dari suatu kasus. Beberapa putusan dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan pengadilan, seperti yang terlihat dalam kasus PT Pelabuhan Indonesia III dan PT Great Giant Pineapple, dapat membatalkan putusan KPPU. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum persaingan di Indonesia melibatkan sistem peradilan yang lebih luas dan tidak terpusat hanya pada KPPU.

Ringkasan Temuan Kunci dan Saling Keterkaitan Isu

Analisis mendalam mengenai monopoli di Indonesia mengungkapkan beberapa temuan kunci. Pertama, monopoli modern di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dari era Orde Baru, di mana KKN menciptakan praktik-praktik monopoli yang tidak rasional secara ekonomis. Praktik seperti monopsoni oleh BPPC bukan sekadar efek samping, melainkan gejala sentral dari kegagalan tata kelola pemerintahan yang parah. Kedua, saat ini terdapat dua jenis utama monopoli dan dominasi pasar: monopoli negara yang dilindungi undang-undang untuk sektor hajat hidup orang banyak, dan dominasi pasar yang dicapai secara kompetitif oleh perusahaan swasta di sektor konsumsi dan digital.

Ketiga, dampak monopoli bersifat paradoks. Meskipun secara teori monopoli dapat membawa manfaat seperti efisiensi skala dan pendanaan riset, dalam praktiknya di Indonesia sering kali menyebabkan inefisiensi, eksploitasi konsumen, dan penghambatan inovasi, seperti yang terlihat pada keterlambatan transisi energi bersih oleh PLN. Keempat, KPPU sebagai lembaga independen menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum persaingan di tengah dinamika pasar yang kompleks dan kendala institusional. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dalam menindak berbagai kasus, efektivitasnya dibatasi oleh keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan tantangan pembuktian, terutama di era ekonomi digital.

Rekomendasi Strategis untuk Kebijakan dan Regulasi

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, diperlukan serangkaian rekomendasi strategis untuk memperbaiki lanskap persaingan usaha di Indonesia, yang menyeimbangkan antara liberalisasi pasar dan kontrol negara.

• Reformasi Model Monopoli BUMN: Alih-alih menghapuskan monopoli BUMN, yang terikat pada amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, perlu ada reformasi mendalam. Pemerintah harus mengevaluasi kembali pengecualian monopoli untuk sektor-sektor non-kritis dan mendorong model kompetisi yang terkelola. Contohnya, untuk sektor kelistrikan, dapat diadopsi model
  Independent Power Producer (IPP) di mana PLN tetap mengelola jaringan transmisi sebagai aset strategis negara, sementara pengembang swasta diberikan akses untuk berinvestasi dalam pembangkit listrik, terutama energi terbarukan. Hal ini akan mendorong efisiensi dan inovasi tanpa mengorbankan kedaulatan energi.
• Pembaruan Regulasi untuk Ekonomi Digital: UU No. 5/1999 dan peraturan pelaksananya perlu disesuaikan agar relevan dengan model bisnis di era digital. Regulasi harus lebih spesifik dalam mengatur praktik-praktik seperti tying, bundling, predatory pricing, dan self-preferencing yang dapat merugikan UMKM dan konsumen di platform digital.
• Penguatan KPPU: KPPU perlu diberikan kewenangan hukum yang lebih kuat, termasuk daya paksa untuk memanggil pihak-pihak terkait, dan perlindungan dari tekanan politik. Peningkatan anggaran dan sumber daya manusia juga sangat krusial untuk memastikan KPPU dapat menjalankan tugasnya secara efektif, terutama dalam menangani kasus-kasus yang semakin kompleks.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat membangun sistem persaingan usaha yang adil dan efisien. Perbandingan dengan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, yang juga memiliki kerangka hukum persaingan, dapat memberikan pelajaran berharga untuk mengadaptasi praktik terbaik sambil tetap mempertahankan kedaulatan ekonomi.

Penutup: Prospek Masa Depan Hukum Persaingan di Indonesia

Masa depan hukum persaingan di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan liberalisasi pasar, tantangan monopoli dan dominasi akan terus berkembang, dari bentuk-bentuk tradisional hingga model berbasis data yang lebih kompleks. Hukum persaingan bukan lagi sekadar instrumen untuk menghukum pelanggaran, melainkan fondasi vital untuk memastikan keadilan, efisiensi, dan pemerataan ekonomi. Dengan reformasi yang tepat dan penguatan institusional, Indonesia dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya.

Daftar Pustaka :

1. MONOPOLI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PRAKTIK MONOPOLI YANG MENGHALANGI PELAKU USAHA TERTENTU UNTUK MELAKUKAN – E-Journal UNSRAT, accessed September 5, 2025, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/40792/36498/88387
2. URGENSI AMANDEMEN UU TENTANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGAN – UI Scholars Hub, accessed September 5, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1166&context=jhp
3. POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, accessed September 5, 2025, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/323/282/979
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN …, accessed September 5, 2025, https://www.regulasip.id/book/1466/read
5. Zaini Ibrahim – KAJIAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI, accessed September 5, 2025, https://fsy.uinbanten.ac.id/journal/index.php/ahkm/article/download/2829/2046/7519
6. Mengenal Pasar Monopoli: Pengertian, Karakteristik, Dampak, dan Contohnya, accessed September 5, 2025, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7036559/mengenal-pasar-monopoli-pengertian-karakteristik-dampak-dan-contohnya
7. BUMN, Monopoli, dan Pajak, accessed September 5, 2025, https://pajak.go.id/id/artikel/bumn-monopoli-dan-pajak
8. https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/download/7029/6822/59170
9. PRAKTEK MONOPOLI JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN BENIH BENING LOBSTER – E-Journal Hukum Universitas Krisnadwipayana, accessed September 5, 2025, https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/459/136/801
10. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat – JDIH BKN, accessed September 5, 2025, https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/1856
11. HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN … – E-Journal UNUJA, accessed September 5, 2025, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/download/2859/1050
12. Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia – The SMERU Research Institute, accessed September 5, 2025, https://smeru.or.id/id/file/449/download?token=YOjvT5nI
13. Hendarman: Kasus BPPC Tak Rugikan Negara – KOMPAS.com, accessed September 5, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2008/10/09/1550034/hendarman.kasus.bppc.tak.rugikan.negara
14. Contoh Pasar Monopoli di Indonesia dan Luar Negeri – Bee.id, accessed September 5, 2025, https://www.bee.id/blog/contoh-pasar-monopoli/
15. 7 Contoh Pasar Monopoli di Indonesia yang Produknya Biasa Kita Pakai – Kompas Money, accessed September 5, 2025, https://money.kompas.com/read/2024/02/22/065659426/7-contoh-pasar-monopoli-di-indonesia-yang-produknya-biasa-kita-pakai?page=all
16. Alasan BUMN Memiliki Hak Monopoli Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam, accessed September 5, 2025, https://kumparan.com/berita-bisnis/alasan-bumn-memiliki-hak-monopoli-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-alam-21inOa8ezJI
17. PASAL 50 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 – Business Law, accessed September 5, 2025, https://business-law.binus.ac.id/2023/04/14/pasal-50-huruf-a-undang-undang-nomor-5-tahun-1999/
18. Monopoli PLN dan hambatan energi bersih: Saatnya mereformasi demi masa depan berkelanjutan – Legal Hub, accessed September 5, 2025, https://legalhub.asia/news/monopoli-pln-dan-hambatan-energi-bersih-saatnya-mereformasi-demi-masa-depan-berkelanjutan
19. Meninjau Hak Monopoli Pasca Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Ditinjau dari Undang, accessed September 5, 2025, https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1790/1094/
20. Perbandingan Harga BBM di Indonesia Vs Luar Negeri, Murah Mana? – detikFinance, accessed September 5, 2025, https://finance.detik.com/energi/d-6985099/perbandingan-harga-bbm-di-indonesia-vs-luar-negeri-murah-mana
21. Seluk-Beluk Pasar Monopoli: Karakteristik, Dampak, dan Contohnya – Reku, accessed September 5, 2025, https://reku.id/campus/apa-itu-pasar-monopoli
22. Tinjauan Ekonomi Mikro : Dampak Monopoli terhadap PT Pertamina, accessed September 5, 2025, https://pe.feb.unesa.ac.id/post/tinjauan-ekonomi-mikro-dampak-monopoli-terhadap-pt-pertamina
23. Pengelolaan BUMN Menyimpang dari UUD 1945 – Universitas Gadjah Mada, accessed September 5, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/8993-pengelolaan-bumn-menyimpang-dari-uud-1945/
24. Perbandingan Harga BBM di RI Vs Luar Negeri, Negara Ini Paling Mahal – CNBC Indonesia, accessed September 5, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201203343-4-511007/perbandingan-harga-bbm-di-ri-vs-luar-negeri-negara-ini-paling-mahal
25. 100 Perusahaan Terbesar Indonesia : BUMN Masih Dominan – Afandri Adya, accessed September 5, 2025, https://afandriadya.com/2023/11/25/100-perusahaan-terbesar-indonesia-bumn-masih-dominan/
26. 10 Perusahaan FMCG Terbesar di Indonesia – MileApp, accessed September 5, 2025, https://mile.app/id/blog/perusahaan-fmcg-terbesar
27. 5 Strategi Indomie Kuasai Pasar Mie Instan di Indonesia – Sampoerna University, accessed September 5, 2025, https://program.sampoernauniversity.ac.id/id/5-strategi-indomie-kuasai-pasar-mie-instan-di-indonesia/
28. 5 Strategi Indomie Kuasai Pasar Mie Instan di Indonesia – UKMINDONESIA.ID, accessed September 5, 2025, https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/5-strategi-indomie-kuasai-pasar-mie-instan-di-indonesia
29. 10 Strategi Pemasaran Perusahaan Unilever: Panduan Lengkap untuk Bisnis FMCG, accessed September 5, 2025, https://toffeedev.com/blog/business-and-marketing/strategi-pemasaran-perusahaan-unilever/
30. Unilever Indonesia | Unilever, accessed September 5, 2025, https://www.unilever.co.id/en/
31. Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat – Universitas Muhammadiyah Palu, accessed September 5, 2025, https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6360/4646
32. Investigator KPPU Temukan Potensi Monopoli Dalam Akuisisi …, accessed September 5, 2025, https://validnews.id/ekonomi/investigator-kppu-temukan-potensi-monopoli-dalam-akuisisi-tokopedia-oleh-tiktok
33. Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital – E-Journal Hukum Universitas Krisnadwipayana, accessed September 5, 2025, https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/646/212
34. Belajar dari Kasus Dugaan Monopoli Google Indonesia – Prolegal, accessed September 5, 2025, https://prolegal.id/belajar-dari-kasus-dugaan-monopoli-google-indonesia/
35. KPPU Investigasi Dugaan Monopoli E-Commerce – Metro TV, accessed September 5, 2025, https://www.metrotvnews.com/play/Ky6CPLa8-kppu-investigasi-dugaan-monopoli-e-commerce
36. Analisis Dampak Pasar Monopoli terhadap Konsumen dan Ekonomi – Kompasiana.com, accessed September 5, 2025, https://www.kompasiana.com/kerennayoan7659/653a7bd9110fce7d496bacc2/analisis-dampak-pasar-monopoli-terhadap-konsumen-dan-ekonomi
37. Dampak Pasar Monopoli terhadap UMKM – Kompasiana.com, accessed September 5, 2025, https://www.kompasiana.com/devianinda/61e20e5c4b660d2a575c1642/dampak-pasar-monopoli-terhadap-umkm
38. Peran KPPU Dalam Memajukan UMKM Indonesia – Prodi Ekonomi Pembangunan, accessed September 5, 2025, https://ekonomipembangunan.unja.ac.id/index.php/2020/11/13/peran-kppu-dalam-memajukan-umkm-indonesia/
39. PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN … – Peraturan BPK, accessed September 5, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/252984/Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2014.pdf
40. Sejak Tahun 2002, KPPU Tindak 49 Kasus Monopoli Usaha Melibatkan BUMN – Kumparan, accessed September 5, 2025, https://kumparan.com/kumparanbisnis/sejak-tahun-2002-kppu-tindak-49-kasus-monopoli-usaha-melibatkan-bumn-1vs39HMGvjt
41. Problema ka Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepas an Hukum, accessed September 5, 2025, https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/9339/4279
42. Perbandingan Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Dan Malaysia Competition Commission Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, accessed September 5, 2025, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11348
43. Jurnal Pendidikan dan Konseling, accessed September 5, 2025, https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/10312/7857/31050
44. HARMONISASI PENGATURAN SAHAM PERUSAHAAN DALAM REZIM HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PASAR TUNGGAL ASEAN, accessed September 5, 2025, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/5717/3613/17485