Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), sebuah gejolak historis yang terjadi pada 1958 hingga 1961. Gerakan ini, yang sering disandingkan dengan Permesta di Sulawesi, bukanlah sekadar pemberontakan separatis, melainkan manifestasi dari ketidakpuasan multidimensi yang berakar pada masalah politik, ekonomi, dan militer. Latar belakangnya meliputi ketidakmerataan pembangunan ekonomi, kekecewaan di tubuh militer daerah, dan krisis politik yang memuncak di era Demokrasi Terpimpin. PRRI memproklamasikan sebuah pemerintahan tandingan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kunci, termasuk Sjafruddin Prawiranegara, seorang pahlawan nasional yang melihat gerakan ini sebagai upaya koreksi terhadap penyimpangan konstitusional.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konflik PRRI juga merupakan arena pertarungan geopolitik Perang Dingin, dengan intervensi tersembunyi dari pihak asing, khususnya Amerika Serikat. Insiden jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh pilot CIA, Allen Pope, menjadi titik balik yang mengakhiri dukungan asing dan melemahkan kekuatan pemberontak secara signifikan. Meskipun gerakan ini berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat, dan amnesti secara resmi diberikan, realitas yang dialami para pemimpin dan pengikutnya adalah penahanan dan tekanan sosial. Meskipun gagal secara militer, tuntutan PRRI—terutama mengenai otonomi daerah dan pembagian sumber daya yang adil—meninggalkan warisan yang relevan dan menjadi preseden penting bagi kebijakan desentralisasi di Indonesia di masa depan. Laporan ini berargumen bahwa PRRI adalah sebuah episode kompleks yang menyoroti ketegangan fundamental dalam hubungan pusat-daerah yang terus membentuk lanskap politik Indonesia hingga saat ini.

Pendahuluan

Periode pasca-kemerdekaan Indonesia pada 1950-an ditandai oleh ketidakstabilan politik dan tantangan besar dalam membangun kesatuan bangsa dari ribuan pulau yang beragam. Di tengah kondisi pemerintahan yang belum mapan, muncul gejolak internal yang mengancam keutuhan negara. Salah satu yang paling serius adalah Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang berpusat di Sumatera dan bersekutu dengan Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Meskipun sering kali disebut sebagai “pemberontakan separatis” oleh narasi resmi, pandangan yang lebih mendalam menunjukkan bahwa PRRI sejatinya adalah sebuah gerakan koreksi dan deklarasi politik yang bertujuan untuk menuntut reformasi dari pemerintah pusat di Jakarta.

Laporan ini berargumen bahwa Gerakan PRRI/Permesta, alih-alih berupaya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan ke jalur konstitusional dan desentralistik yang dinilai telah menyimpang. Dengan menganalisis akar konflik, tujuan yang dideklarasikan, motivasi para tokoh kuncinya, dan dimensi internasional yang terlibat, laporan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang peristiwa tersebut. Pendekatan analitis-historis digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi hubungan sebab-akibat lintas sektor, menyoroti bagaimana masalah ekonomi, militer, dan politik saling memperkuat untuk menciptakan sebuah krisis berskala nasional. Dengan mengupas lapisan-lapisan narasi sejarah yang ada, laporan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa PRRI tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah pemberontakan militer, melainkan sebuah perjuangan ideologis yang memiliki warisan abadi bagi dinamika hubungan pusat-daerah di Indonesia.

Akar Konflik dan Latar Belakang Multidimens

Ketidakadilan Ekonomi dan Pembangunan

Akar utama dari Gerakan PRRI adalah ketidakpuasan mendalam di daerah, khususnya di Sumatera, terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Sentimen yang meluas ini berawal dari persepsi bahwa pemerintah pusat di Jakarta, yang didominasi oleh elit Jawa, lebih memprioritaskan pembangunan di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain. Disparitas ini terasa sangat tajam karena wilayah seperti Sumatera, yang kaya akan sumber daya alam, adalah penyumbang terbesar bagi kas negara dari sektor ekspor, sementara pembangunan di daerah tersebut tidak mengalami kemajuan signifikan. Kondisi ekonomi nasional yang memang kurang baik pasca-kemerdekaan semakin memperparah ketimpangan ini, memicu olok-olok dan rasa frustrasi di kalangan masyarakat dan elit daerah. Tuntutan ini selaras dengan Gerakan Permesta di Sulawesi, yang juga menyerukan pembagian pendapatan negara yang lebih adil dan percepatan pembangunan di wilayah mereka untuk menghilangkan kesenjangan yang mencolok. Ketidakseimbangan struktural ini menjadi pemicu utama yang mendorong para tokoh sipil dan militer di daerah untuk mengambil tindakan.

Kekecewaan di Tubuh Militer

Masalah ekonomi dan politik kemudian merembet ke sektor militer. Para perwira dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah merasakan langsung dampak dari ketidakadilan pembangunan dan alokasi anggaran. Mereka menghadapi tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, sebuah kondisi yang dianggap tidak sebanding dengan perjuangan yang telah mereka korbankan untuk kemerdekaan. Kekecewaan ini diperparah oleh kebijakan restrukturisasi militer pemerintah pusat. Divisi Banteng di Sumatera, yang telah berjuang keras dalam Perang Kemerdekaan, diperkecil hingga hanya menyisakan satu brigade saja, yang kemudian diperkecil lagi menjadi Resimen Infanteri 4 TT I BB. Hal ini menimbulkan rasa pengkhianatan di kalangan para pejuang, yang merasa perjuangan mereka telah diabaikan. Akibatnya, para perwira militer yang kecewa di Sumatera berinisiatif membentuk dewan-dewan militer daerah, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan-dewan ini menjadi wadah perjuangan untuk menuntut perbaikan dan menyuarakan ketidakpuasan militer yang berakar dari masalah ekonomi dan politik.

Krisis Politik dan Konstitusional

Situasi politik di tingkat nasional turut berkontribusi secara signifikan. Periode 1950-an adalah masa Demokrasi Parlementer, yang ditandai oleh pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. UUDS ini menciptakan sistem politik yang tidak stabil, dengan seringnya pergantian kabinet dan perdebatan yang tak kunjung selesai di lembaga Konstituante. Di tengah kekacauan ini, para tokoh di daerah menyoroti penyimpangan konstitusi yang dianggap terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kekhawatiran ini diperparah oleh kecenderungan Soekarno untuk merangkul Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah langkah yang memicu ketidaksenangan besar di kalangan tokoh-tokoh anti-komunis, termasuk para pemimpin Masyumi dan militer. Bagi mereka, penguatan pengaruh PKI dalam pemerintahan pusat adalah ancaman serius bagi masa depan ideologis bangsa. Gabungan dari ketidakstabilan politik, ketidakmerataan ekonomi, dan kekecewaan militer menciptakan sebuah kondisi yang matang untuk terjadinya sebuah gejolak, yang kemudian bermanifestasi dalam Gerakan PRRI.

Tujuan, Tuntutan, dan Proklamasi PRRI

Piagam Perjuangan dan Ultimatum

Klimaks dari ketidakpuasan yang terakumulasi adalah pertemuan para tokoh sipil dan militer di Sungai Dareh, Sumatera Barat, pada 9 Januari 1958. Pertemuan ini menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta” dan sebuah ultimatum yang tegas kepada pemerintah pusat. Ultimatum tersebut, yang dikeluarkan oleh Letkol Ahmad Husein, menuntut tiga hal utama yang harus dipenuhi dalam waktu 5×24 jam.

Tuntutan-tuntutan tersebut adalah:

• Pembubaran Kabinet Djuanda.
• Penugasan Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk pemerintahan sementara hingga pemilihan umum berikutnya dapat dilaksanakan.
• Kembalinya Presiden Soekarno pada posisi konstitusionalnya yang dianggap telah menyimpang.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa tujuan utama gerakan ini bukanlah untuk memisahkan diri, melainkan untuk mereformasi pemerintahan pusat yang dianggap melanggar konstitusi dan gagal dalam menjalankan amanah rakyat.

Proklamasi Pemerintahan Tandingan

Karena ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, Letkol Ahmad Husein dan para pemimpin dewan militer daerah memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958 di Padang. Proklamasi ini secara efektif mendirikan sebuah pemerintahan tandingan yang tidak mengakui otoritas Kabinet Djuanda. Dalam kabinet PRRI, Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan. Langkah ini menunjukkan bahwa gerakan ini memiliki legitimasi politik yang kuat, didukung oleh tokoh-tokoh nasional terkemuka yang berpengalaman dalam pemerintahan dan perjuangan kemerdekaan.

Tabel 1: Tuntutan Utama PRRI dan Hubungannya dengan Permesta 

Profil Tokoh Kunci dan Nuansa Motivasi Mereka

Sjafruddin Prawiranegara: Dari Penyelamat Republik Menjadi Pemberontak

Sjafruddin Prawiranegara adalah salah satu figur paling menonjol dalam Gerakan PRRI. Latar belakangnya sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang heroik menjadikannya sosok yang kompleks dalam narasi ini. Ia dikenal sebagai pimpinan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menyelamatkan eksistensi Republik saat para pemimpinnya, Soekarno dan Hatta, ditawan oleh Belanda dalam Agresi Militer II pada 1948. Perannya yang krusial ini memberinya reputasi sebagai penyelamat bangsa. Selain itu, ia juga menjabat berbagai posisi penting, termasuk Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Indonesia pertama.

Melihat rekam jejaknya, muncul pertanyaan mengapa seorang tokoh yang begitu loyal pada Republik justru bergabung dengan gerakan yang dianggap memberontak. Penjelasan yang mendalam mengungkapkan bahwa keputusan Sjafruddin bukanlah pengkhianatan, melainkan perpanjangan dari integritas dan konsistensi prinsipnya. Ia bergabung dengan PRRI karena ia sangat tidak puas dengan sikap Demokrasi Terpimpin yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno. Baginya, kebijakan yang otoriter dan cenderung menyimpang dari konstitusi itu merupakan ancaman serius bagi cita-cita Republik yang ia perjuangkan mati-matian. Dari sudut pandang ini, Sjafruddin melihat dirinya sedang “menyelamatkan” Republik untuk kedua kalinya, kali ini dari pemerintahan yang ia anggap telah menyimpang dari jalurnya. Ia tetap kritis dan vokal bahkan setelah rezim Soekarno lengser, menunjukkan bahwa ia adalah seorang idealis yang berjuang untuk nilai-nilai yang ia yakini, bukan kekuasaan semata.

Letkol Ahmad Husein: Pemimpin Lapangan yang Kecewa

Letkol Ahmad Husein merupakan figur militer sentral yang menjadi pemimpin taktis PRRI di Sumatera. Sebagai mantan pejuang kemerdekaan yang pernah memimpin Divisi Banteng, kekecewaannya terhadap pemerintah pusat sangatlah personal. Ia merasa perjuangan para pejuang di luar Jawa tidak dihargai dan pembangunan di daerah asalnya, Sumatera Barat, diabaikan. Sebagai komandan Dewan Banteng, ia menjadi juru bicara utama bagi kekecewaan militer dan masyarakat sipil di wilayahnya. Ahmad Husein-lah yang secara resmi mengumumkan proklamasi PRRI setelah ultimatumnya tidak digubris, menandai dimulainya konflik bersenjata.

Tokoh Kunci Lainnya

Gerakan PRRI juga didukung oleh aliansi tokoh sipil dan militer terkemuka lainnya. Figur-figur sipil yang bergabung mencakup Mohammad Natsir, Mr. Assaat, Burhanuddin Harahap, dan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Kehadiran tokoh-tokoh sipil dengan kredibilitas tinggi ini menunjukkan bahwa PRRI bukan semata-mata “pemberontakan militer,” melainkan sebuah gerakan yang didukung secara luas oleh berbagai kalangan yang berpandangan bahwa pemerintah pusat telah gagal memenuhi harapan rakyat. Gabungan antara ketidakpuasan militer di bawah Letkol Ahmad Husein dan idealisme politik tokoh-tokoh sipil seperti Sjafruddin dan Natsir menjadi kekuatan pendorong di balik PRRI.

Tabel 2: Profil Tokoh Kunci PRRI 

Jalannya Konflik dan Dimensi Internasional

Respon Pemerintah Pusat: Dari Diplomasi ke Operasi Militer

Pemerintah pusat di Jakarta melihat proklamasi PRRI sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI. Respon awal yang dilakukan adalah melalui jalur diplomasi, namun karena tidak membuahkan hasil, pemerintah kemudian mengambil tindakan tegas dengan melancarkan serangkaian operasi militer. Penumpasan PRRI membutuhkan kekuatan militer yang terpadu dan menyeluruh, sehingga diputuskan untuk melancarkan operasi gabungan yang melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Langkah ini diambil karena gerakan PRRI menguasai wilayah yang luas dan bergeografi sulit di Sumatera dan Sulawesi, memerlukan pendekatan multi-matra untuk mengamankan perairan, jalur logistik, dan memberikan dukungan udara.

Operasi Militer Penumpasan Utama

Untuk menumpas gerakan PRRI, TNI meluncurkan beberapa operasi militer kunci:

• Operasi Tegas: Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution dan bertujuan mengamankan wilayah Riau yang kaya minyak. Keberhasilan operasi ini sangat penting untuk mencegah PRRI mendapatkan kontrol atas sumber daya ekonomi strategis. Salah satu taktik unik yang digunakan adalah komunikasi antar prajurit dengan menggunakan bahasa Jawa untuk mengelabui penyadapan dari tentara asing, yang menunjukkan adanya kesadaran akan potensi intervensi luar negeri.
• Operasi 17 Agustus: Dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, operasi ini menjadi penumpasan utama di wilayah Sumatera Barat. Operasi ini berhasil merebut kembali Padang pada April 1958, yang merupakan pusat kekuasaan PRRI.
• Operasi Sadar: Operasi ini dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo untuk menumpas sisa-sisa perlawanan di Sumatera Selatan.
• Operasi Merdeka/Sapta Marga: Operasi ini secara khusus diluncurkan untuk menumpas Gerakan Permesta di Sulawesi yang bersekutu dengan PRRI.

Keterlibatan Pihak Asing dan Titik Balik Konflik

Analisis terhadap konflik PRRI tidak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik Perang Dingin. Berbagai bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak asing, terutama Amerika Serikat, yang memberikan dukungan militer rahasia kepada PRRI. Dukungan ini dilakukan melalui agen-agen CIA dengan tujuan membendung pengaruh komunis di Indonesia yang dianggap semakin kuat seiring dengan kedekatan Presiden Soekarno dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok. CIA menyediakan pasokan senjata, amunisi, granat, kendaraan militer, hingga pesawat tempur dan pembom. Bantuan tersebut bahkan memungkinkan PRRI untuk memiliki angkatan udara sendiri, yang dikenal sebagai AUREV (Angkatan Udara Revolusioner).

Titik balik yang paling krusial dalam intervensi asing ini adalah insiden penembakan jatuh pesawat B-26 pada 18 Mei 1958 di Ambon, yang dikemudikan oleh pilot CIA, Allen Pope. Insiden ini memberikan bukti tak terbantahkan tentang keterlibatan AS secara rahasia dalam konflik internal Indonesia. Ketika Allen Pope berhasil ditangkap, hal ini menjadi aib diplomatik bagi Washington. Daripada melanjutkan dukungan yang berisiko, AS mengalihkan dukungannya kembali kepada pemerintah pusat Soekarno, yang dianggap sebagai pemenang yang lebih mungkin dari konflik ini. Pergeseran dukungan ini secara signifikan melemahkan kekuatan PRRI dan mempercepat kekalahan mereka, membuktikan bahwa bagi pihak asing, konflik ini adalah tentang kepentingan geopolitik, bukan tentang mendukung prinsip-prinsip yang diperjuangkan PRRI.

Akhir Pemberontakan dan Konsekuensi Jangka Pendek

Penyerahan Diri dan Janji Amnesti

Kekuatan PRRI secara bertahap melemah di hadapan operasi militer pemerintah pusat dan terputusnya dukungan asing. Penyerahan diri mulai terjadi pada April 1961, dan puncaknya adalah penyerahan diri Letkol Ahmad Husein dan sekitar 24.500 pengikutnya pada 29 Mei 1961. Sebagai upaya rekonsiliasi, pemerintah pusat secara resmi memberikan amnesti dan abolisi kepada para pelaku PRRI melalui Keputusan Presiden Nomor 322 Tahun 1961. Amnesti ini menjanjikan pengampunan dan kesempatan bagi para mantan pemberontak untuk kembali ke pangkuan NKRI.

Realitas Pahit Pasca-Konflik

Meskipun amnesti secara resmi diberikan, implementasinya dalam praktiknya sangatlah berbeda. Banyak sumber menunjukkan bahwa janji amnesti itu “hanyalah retorika”. Para pemimpin militer dan sipil PRRI, seperti Sjafruddin Prawiranegara, tidak langsung dibebaskan melainkan dikarantina atau ditahan selama bertahun-tahun hingga rezim Soekarno berakhir pada 1966. Selain itu, masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa yang mendukung gerakan ini, juga mengalami tekanan hidup yang berat selama bertahun-tahun. Kesenjangan antara kebijakan resmi dan realitas yang dialami menciptakan luka sosial dan ketidakpercayaan mendalam di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bersenjata tidak dapat berhenti pada perjanjian formal semata.

Dampak Sosial dan Politik

Konflik PRRI menyebabkan konsekuensi jangka pendek yang signifikan. Terjadi pertumpahan darah dan kerugian materi yang besar, dengan ribuan korban jiwa dari pihak militer maupun sipil. Kondisi ekonomi di daerah yang terkena dampak menjadi sangat tidak stabil, dan pasokan bahan makanan menjadi langka. Secara sosial, konflik ini menimbulkan perpecahan dan rasa trauma di kalangan masyarakat, yang paling jelas terlihat dari “eksodus besar-besaran” orang Minangkabau dari Sumatera Barat ke daerah lain karena ketakutan dan tekanan yang mereka alami. Perpecahan ini merusak hubungan persaudaraan dan menciptakan luka historis yang memengaruhi dinamika sosial di wilayah tersebut selama beberapa dekade.

Warisan dan Relevansi Jangka Panjang

PRRI sebagai Cikal Bakal Otonomi Daerah

Meskipun Gerakan PRRI gagal mencapai tujuannya melalui jalur militer, ideologi dan tuntutan yang mereka perjuangkan memiliki warisan yang abadi. Tuntutan utama mereka, yaitu otonomi daerah yang lebih luas dan pembagian pendapatan negara yang lebih adil, adalah ide-ide yang mendahului masanya. Tuntutan ini tidak mati setelah gerakan tersebut ditumpas, melainkan terus bergema dalam wacana politik nasional. Ide-ide tersebut akhirnya mendapatkan momentum kembali dan menjadi salah satu prinsip kunci dari reformasi pemerintahan pasca-1998. Oleh karena itu, Gerakan PRRI dapat dilihat sebagai “bibit” historis dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang modern di Indonesia.

Pembelajaran dari Konflik PRRI

Peristiwa PRRI memberikan beberapa pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Pertama, konflik tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan ekonomi antardaerah dapat memicu gejolak sosial dan politik yang serius. Kedua, gerakan ini menggarisbawahi urgensi desentralisasi dan pentingnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya mereka sendiri. Ketiga, peristiwa ini menunjukkan bahaya dominasi etnis dalam pemerintahan, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan rasa pengucilan di kalangan etnis lain. Akhirnya, PRRI menjadi pengingat bahwa penyelesaian konflik internal tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pendekatan militer, melainkan juga memerlukan dialog dan pendekatan persuasif untuk mencapai rekonsiliasi yang berkelanjutan.

Debat Sejarah yang Belum Selesai

Warisan dari Gerakan PRRI hingga kini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan dan akademisi. Pandangan yang mempolarisasi ini mencerminkan kompleksitas peristiwa tersebut, di mana terdapat berbagai perspektif dan kepentingan yang saling beradu. Sebagian melihatnya sebagai tindakan separatis yang mengancam persatuan, sementara yang lain menganggapnya sebagai sebuah “gerakan koreksi” yang berupaya menyelamatkan negara dari penyimpangan konstitusional. Debat yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa narasi sejarah PRRI bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah subjek yang kaya akan interpretasi dan pelajaran yang relevan hingga saat ini.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang komprehensif, Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tidak bisa disederhanakan sebagai pemberontakan separatis semata. Gerakan ini merupakan manifestasi dari ketidakpuasan multidimensi yang bersifat struktural dan ideologis, berakar pada ketidakadilan ekonomi, kekecewaan militer, dan krisis politik di era pasca-kemerdekaan. Para tokoh kuncinya, terutama Sjafruddin Prawiranegara, bertindak bukan karena motif separatisme, melainkan karena keyakinan yang mendalam akan pentingnya mengembalikan negara ke jalur konstitusional.

Selain itu, konflik PRRI juga berfungsi sebagai arena proxy dalam pertarungan Perang Dingin, dengan campur tangan tersembunyi dari Amerika Serikat yang berusaha membendung pengaruh komunisme. Insiden Allen Pope menjadi bukti nyata dari intervensi ini, sekaligus menjadi titik balik yang memaksa AS mengakhiri dukungannya dan mempercepat kekalahan PRRI. Meskipun gerakan ini berhasil ditumpas secara militer, janji amnesti yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya terwujud, meninggalkan luka sosial dan ketidakpercayaan yang mendalam.

Terlepas dari kegagalan militer dan dampak jangka pendeknya yang destruktif, PRRI meninggalkan warisan yang signifikan bagi perkembangan politik Indonesia. Tuntutan mereka terhadap desentralisasi dan otonomi daerah menjadi cikal bakal dari reformasi besar-besaran yang terjadi puluhan tahun kemudian. Dengan demikian, PRRI dapat dipahami sebagai sebuah babak penting dalam sejarah bangsa yang menyoroti ketegangan fundamental antara sentralisasi kekuasaan dan tuntutan keadilan regional, sebuah dinamika yang terus relevan dalam konteks hubungan pusat-daerah di Indonesia modern.

Daftar Pustaka :

1. Latar Belakang dan Tujuan Pemberontakan PRRI/Permesta …, diakses September 8, 2025, https://www.ruangguru.com/blog/latar-belakang-dan-tujuan-pemberontakan-prri-permesta
2. Pemberontakan PRRI Permesta – Latar Belakang, Kronologis, Tujuan, Dampak, dan Upaya Penumpasan, diakses September 8, 2025, https://www.pijarbelajar.id/blog/pemberontakan-prri-permesta
3. laporan penelitian pemerintahan revolusioner republik indonesia …, diakses September 8, 2025, http://repo.unand.ac.id/12211/1/Laporan%20Penelitian%20Eni%20May.pdf
4. 12483-55019-1-LE.docx, diakses September 8, 2025, https://journal.ummat.ac.id/journals/8/articles/12483/submission/layout/12483-55019-1-LE.docx
5. Memahami Tujuan Pemberontakan PRRI dan Latar Belakangnya …, diakses September 8, 2025, https://m.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/memahami-tujuan-pemberontakan-prri-dan-latar-belakangnya-21rxZtmbrCe
6. Pemberontakan PRRI Permesta: Tokoh, Latar Belakang, dan Penumpasan, diakses September 8, 2025, https://regional.kompas.com/read/2022/07/27/164942678/pemberontakan-prri-permesta-tokoh-latar-belakang-dan-penumpasan?page=all
7. Tujuan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta untuk Keadilan dan Otonomi Daerah – Feeds Liputan6.com, diakses September 8, 2025, https://www.liputan6.com/feeds/read/5830251/tujuan-permesta-perjuangan-rakyat-semesta-untuk-keadilan-dan-otonomi-daerah
8. Mengenal Operasi 17 Agustus yang Menumpas Gerakan PRRI …, diakses September 8, 2025, https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-operasi-17-agustus-yang-menumpas-gerakan-prri-21KOfAm9FDx
9. Revolutionary Government of the Republic of Indonesia – Wikipedia, diakses September 8, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Government_of_the_Republic_of_Indonesia
10. Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Pemerintah Darurat RI – Minanews.net, diakses September 8, 2025, https://minanews.net/jejak-syafruddin-prawiranegara-presiden-pemerintah-darurat-ri/
11. Peranan Sjafruddin Prawiranegara Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun 1945-1949, diakses September 8, 2025, https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104664
12. Sjafruddin Prawiranegara Presiden RI ke-2 yang Kerap Dilupakan | tempo.co, diakses September 8, 2025, https://www.tempo.co/politik/sjafruddin-prawiranegara-presiden-ri-ke-2-yang-kerap-dilupakan-442361
13. Syafruddin Prawiranegara: Biografi, Kebijakan, dan Pemberontakan – Kompas.com, diakses September 8, 2025, https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/14/140000279/syafruddin-prawiranegara–biografi-kebijakan-dan-pemberontakan
14. Belajar Membangun Integritas dari Syafrudin Prawiranegara – Masjid Salman ITB, diakses September 8, 2025, https://salmanitb.com/informasi-artikel/detail/belajar-membangun-integritas-dari-syafrudin-prawiranegara
15. PERJUANGAN DAN KEGIGIHAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA | Krinok – Jurnal Online Universitas Jambi, diakses September 8, 2025, https://online-journal.unja.ac.id/krinok/article/view/18507
16. Penumpasan Pemberontakan PRRI Pemerintah dengan Operasi Gabungan AD, AL, dan AU | kumparan.com, diakses September 8, 2025, https://kumparan.com/berita-terkini/penumpasan-pemberontakan-prri-pemerintah-dengan-operasi-gabungan-ad-al-dan-au-23OzCjZnsZV
17. Salah satu bukti keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis PRRI/Permesta adalah., diakses September 8, 2025, https://www.gauthmath.com/solution/1824449181934725/Salah-satu-bukti-keterlibatan-pihak-asing-dalam-gerakan-separatis-PRRI-Permesta-
18. AN INCIDENT IN THE PRRI/PERMESTA REBELLION OF 1958 Daniel F. Doeppers In February 1958 certain elements of the Indonesian Army p – Cornell eCommons, diakses September 8, 2025, https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/3479a161-3420-44a2-8f2b-f61be82e4086/download
19. Pemberontakan PRRI – Latar Belakang, Tujuan, dan Tokohnya – Zenius Education, diakses September 8, 2025, https://www.zenius.net/blog/pemberontakan-prri/
20. Amnesti Buat Para Tokoh PRRI – Historia.ID, diakses September 8, 2025, https://www.historia.id/article/amnesti-buat-para-tokoh-prri
21. KALA MANCA: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH, diakses September 8, 2025, https://jurnal.usbr.ac.id/KALA/article/download/356/251/