APBD Kabupaten Labuhanbatu 2024 dan 2025 serta Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Analisis komparatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 mengungkapkan pergeseran fiskal yang signifikan, menandakan lingkungan anggaran yang lebih terkendali. Perubahan paling menonjol adalah transisi dari defisit yang direncanakan pada tahun 2024 menuju anggaran yang sepenuhnya berimbang pada tahun 2025, menunjukkan peningkatan kehati-hatian fiskal.

Dari sisi pendapatan, terjadi restrukturisasi dramatis dengan peningkatan ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari Retribusi Daerah, dan penurunan substansial pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Pergeseran ini, yang kemungkinan besar melibatkan reklasifikasi pos pendapatan, menyoroti upaya pemerintah daerah untuk mencapai otonomi fiskal yang lebih besar.

Di sisi belanja, terdapat prioritas ulang yang tajam. Belanja Modal mengalami penurunan drastis, mengindikasikan perlambatan investasi pada infrastruktur dan aset jangka panjang. Sebaliknya, Belanja Operasi, khususnya untuk Belanja Pegawai, menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan peningkatan biaya birokrasi. Belanja Hibah juga menurun tajam, sementara Belanja Bantuan Sosial meningkat, menunjukkan pergeseran fokus dalam penyaluran dukungan sosial.

Implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Pengurangan belanja modal berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur vital, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan Retribusi Daerah, jika tidak dikelola dengan hati-hati, dapat menambah beban finansial bagi warga dan pelaku usaha lokal. Di sisi lain, peningkatan Belanja Bantuan Sosial menawarkan jaring pengaman yang lebih kuat bagi kelompok rentan, sementara peningkatan Belanja Transfer ke unit sub-regional dapat mendorong pembangunan yang lebih terdesentralisasi. Komitmen terhadap anggaran berimbang menunjukkan disiplin fiskal, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang, namun juga mengurangi fleksibilitas anggaran untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau peluang pembangunan yang tak terduga.

1. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan analisis komparatif yang komprehensif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun fiskal 2024 dan 2025. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pergeseran anggaran yang signifikan dan mengevaluasi potensi implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan regional. APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya, melaksanakan program pembangunan, dan menyediakan layanan publik, yang secara langsung berdampak pada kondisi sosial-ekonomi penduduknya.

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai unit pemerintahan daerah, APBD-nya mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah setempat, kapasitas mobilisasi sumber daya, dan komitmennya terhadap penyediaan layanan publik serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, memahami dinamika APBD dari tahun ke tahun sangat penting untuk menilai arah pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Gambaran Umum APBD Labuhanbatu 2024

Postur keuangan Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun anggaran 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2023, menunjukkan total APBD sebesar Rp. 1.455.189.105.000,- Anggaran ini direncanakan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.447.189.105.000,-  dan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.455.189.105.000,-. Kondisi ini menghasilkan defisit yang direncanakan sebesar Rp. (8.000.000.000,-) yang ditutupi oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp. 8.000.000.000,-

Rincian komponen utama APBD 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 220.477.000.000,-. Komponen PAD meliputi Pajak Daerah sebesar Rp. 80.600.000.000,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 9.877.000.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 15.000.000.000,-, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 115.000.000.000,-
• Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1.208.712.105.000,- Ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.118.712.105.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 90.000.000.000,-
• Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,-

Tabel 1. Struktur Pendapatan Daerah 2024

Belanja Daerah:

• Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 1.089.541.418.257, Rinciannya meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 599.908.355.657,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 451.168.686.600,-, Belanja Hibah sebesar Rp. 45.944.376.000,-, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.520.000.000,
• Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 210.014.222.843,-. Ini mencakup Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 65.244.858.971,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 61.819.982.940,-, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 68.614.974.200,, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 13.370.649.232,-, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 963.757.500,-.
• Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
• Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 143.633.463.900,-, yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 7.250.000.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 136.383.463.900,-

Pembiayaan Daerah:

• Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000,-, sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA.
• Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, untuk Penyertaan Modal Daerah .
• Pembiayaan Netto sebesar Rp. 8.000.000.000,-.

Tabel 2. Struktur Belanja Daerah 2024

3. Gambaran Umum APBD Labuhanbatu 2025

Postur keuangan Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun anggaran 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2024, menunjukkan total APBD sebesar Rp. 1.426.247.152.507,-. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah direncanakan pada jumlah yang sama, yaitu Rp. 1.426.247.152.507,-. Hal ini menghasilkan defisit/surplus nol (Rp. 0,00,-), dengan Pembiayaan Netto juga nol (Rp. 0,00,-).

Rincian komponen utama APBD 2025 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 282.804.503.507,-. Komponen PAD meliputi Pajak Daerah sebesar Rp. 138.679.503.507,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 122.625.000.000,-, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 12.500.000.000,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 9.000.000.000,-
• Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 1.125.442.649.000,-.  Ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.075.442.649.000,] dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,-.
• Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,- .

Belanja Daerah:

• Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 1.154.178.799.157,- (total dari komponen Pasal 8).¹ Rinciannya meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 709.832.125.433,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 432.254.821.724,-, Belanja Hibah sebesar Rp. 9.591.852.000,-, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 2.500.000.000,-.
• Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 97.271.566.699,- (total dari komponen Pasal 9) Ini mencakup Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 20.658.097.787,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 38.771.643.389], Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 37.574.008.753,-, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 207.816.770,-, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 60.000.000,-.
• Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-.
• Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 171.796.788.651,- (total dari komponen Pasal 11), yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 14.580.450.351,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 157.216.338.300,-

Pembiayaan Daerah:

• Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,-, berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
• Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,-, untuk Penyertaan Modal Daerah.
• Pembiayaan Netto sebesar Rp. 0,00,-

Tabel 3. APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025:

4. Analisis Komparatif Pendapatan

Bagian ini menganalisis pergeseran dalam perolehan pendapatan, mengidentifikasi tren yang mendasari dan potensi implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Tren Pendapatan Keseluruhan:

Total Pendapatan Daerah diproyeksikan menurun dari Rp. 1.447.189.105.000,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 1.426.247.152.507,- pada tahun 2025. Penurunan ini sekitar Rp. 20,94 miliar atau 1,45%. Penurunan pendapatan secara keseluruhan ini menunjukkan pandangan yang lebih konservatif terhadap perolehan pendapatan untuk tahun 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh proyeksi ekonomi yang lebih hati-hati atau penilaian yang lebih realistis terhadap kapasitas pengumpulan pendapatan. Berkurangnya total pendapatan berarti sumber daya yang lebih sedikit tersedia untuk pengeluaran publik, yang dapat mengarah pada pilihan sulit dalam alokasi anggaran dan berpotensi mempengaruhi cakupan atau kualitas layanan publik. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengantisipasi lingkungan fiskal yang lebih ketat, yang menuntut pengelolaan keuangan yang lebih ketat.

Perbandingan Rinci Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Total PAD diproyeksikan meningkat secara signifikan dari Rp. 220.477.000.000,- pada tahun 2024  menjadi Rp. 282.804.503.507,- pada tahun 2025, sebuah peningkatan substansial sekitar Rp. 62,33 miliar atau 28,27%.

• Pajak Daerah: Diproyeksikan meningkat dari Rp. 80.600.000.000,- menjadi Rp. 138.679.503.507,- peningkatan sekitar Rp. 58,08 miliar atau 72,06%. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang lebih agresif dalam pengumpulan pajak daerah atau antisipasi peningkatan basis pajak lokal.
• Retribusi Daerah: Diproyeksikan meningkat secara dramatis dari Rp. 9.877.000.000,- menjadi Rp. 122.625.000.000,-, sebuah peningkatan luar biasa sekitar Rp. 112,75 miliar atau 1141,56%. Peningkatan Retribusi Daerah yang sangat besar ini, bersamaan dengan penurunan drastis pada Lain-lain PAD yang Sah, sangat mengindikasikan reklasifikasi beberapa aliran pendapatan. Tidak mungkin bagi Retribusi untuk tumbuh secara organik lebih dari 1100% dalam satu tahun. Ini menunjukkan bahwa beberapa item pendapatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai “Lain-lain PAD yang Sah” pada tahun 2024 telah direklasifikasi sebagai “Retribusi Daerah” pada tahun 2025. Jika ini adalah reklasifikasi, peningkatan aktual dalam perolehan pendapatan lokal baru mungkin kurang menonjol daripada yang disarankan oleh angka-angka utama. Namun, peningkatan keseluruhan PAD (bahkan dengan reklasifikasi) menandakan dorongan strategis menuju otonomi fiskal yang lebih besar dan pengurangan ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Ini adalah langkah positif untuk kesehatan fiskal jangka panjang, tetapi mekanisme spesifik untuk peningkatan pengumpulan Retribusi perlu diteliti. Jika peningkatan Retribusi disebabkan oleh pungutan baru atau tarif yang jauh lebih tinggi, hal itu dapat membebankan beban keuangan tambahan pada warga dan pelaku usaha lokal, yang berpotensi mempengaruhi daya beli atau biaya operasional mereka. Hal ini perlu dipantau dengan cermat untuk menghindari dampak negatif pada aktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Diproyeksikan menurun dari Rp. 15.000.000.000,- menjadi Rp. 12.500.000.000,- , penurunan sebesar Rp. 2,5 miliar atau 16,67%.
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Diproyeksikan menurun drastis dari Rp. 115.000.000.000,- menjadi Rp. 9.000.000.000,-, penurunan sebesar Rp. 106 miliar atau 92,17%.

Perbandingan Rinci Pendapatan Transfer:

Total Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun dari Rp. 1.208.712.105.000,- pada tahun 2024  menjadi Rp. 1.125.442.649.000,- pada tahun 2025 , penurunan sekitar Rp. 83,27 miliar atau 6,89%.

• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Diproyeksikan menurun dari Rp. 1.118.712.105.000,- menjadi Rp. 1.075.442.649.000,- , penurunan sebesar Rp. 43,27 miliar atau 3,87%.
• Pendapatan Transfer Antar Daerah: Diproyeksikan menurun dari Rp. 90.000.000.000,-  menjadi Rp. 50.000.000.000,-, penurunan sebesar Rp. 40 miliar atau 44,44%.
  
  Penurunan keseluruhan dalam pendapatan transfer, terutama dari pemerintah pusat dan antar daerah, menunjukkan berkurangnya ketergantungan finansial pada sumber eksternal. Hal ini sejalan dengan peningkatan penekanan pada PAD. Meskipun otonomi emban yang lebih besar diinginkan, pengurangan transfer yang signifikan, terutama dari pemerintah pusat, berarti pemerintah daerah harus mengkompensasi melalui perolehan pendapatan sendiri atau dengan memangkas pengeluaran. Penurunan tajam dalam transfer antar daerah dapat mengindikasikan perubahan dalam program kolaborasi atau pengaturan pendanaan tertentu. Pengurangan pendanaan eksternal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatannya sendiri dan efisiensi pengeluaran. Jika tidak dikelola secara efektif, hal ini dapat menyebabkan tekanan pada layanan emban atau inisiatif embangunan yang sebelumnya didukung oleh dana transfer.

Perbandingan Rinci Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

Kategori ini tetap konstan pada Rp. 18.000.000.000,- untuk tahun 2024 dan 2025 . Stabilitas ini menunjukkan bahwa ini adalah aliran pendapatan yang konsisten, mungkin tetap, tetapi kontribusinya yang relatif kecil terhadap pendapatan keseluruhan berarti fleksibilitasnya terbatas untuk penyesuaian fiskal. Mengingat pergeseran signifikan dalam kategori pendapatan lainnya, sifat yang tidak berubah dari komponen ini menunjukkan bahwa itu adalah sumber yang sangat dapat diprediksi, tidak volatil, atau hanya sebuah placeholder yang tidak mencerminkan perolehan pendapatan yang dinamis.

Tabel 4: Perbandingan Rincian Pendapatan (2024 vs. 2025)

5. Analisis Komparatif Belanja

Bagian ini menganalisis pergeseran dalam alokasi belanja, mengidentifikasi tren yang mendasari dan potensi implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Tren Belanja Keseluruhan:

Total Belanja Daerah diproyeksikan menurun dari Rp. 1.455.189.105.000,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 1.426.247.152.507,- pada tahun 2025 1, sebuah penurunan sekitar Rp. 28,94 miliar atau 1,99%. Penurunan ini mencerminkan pengurangan pendapatan secara keseluruhan dan pendekatan anggaran berimbang untuk tahun 2025. Pengurangan belanja secara keseluruhan, yang sejalan dengan penurunan pendapatan dan pergeseran ke anggaran berimbang, menunjukkan periode kontraksi fiskal dan peningkatan disiplin. Anggaran yang lebih kecil berarti pemerintah harus membuat pilihan yang lebih sulit tentang di mana harus mengalokasikan sumber daya. Hal ini dapat mengarah pada pendekatan yang lebih terfokus pada layanan inti atau, sebaliknya, pada pemotongan di berbagai sektor jika tidak dikelola secara strategis.

Perbandingan Rinci Belanja Operasi:

Total Belanja Operasi diproyeksikan meningkat dari Rp. 1.089.541.418.257,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 1.154.178.799.157,- pada tahun 2025 (jumlah komponen Pasal 8), sebuah peningkatan sekitar Rp. 64,64 miliar atau 5,93%.

• Belanja Pegawai: Diproyeksikan meningkat secara signifikan dari Rp. 599.908.355.657,- menjadi Rp. 709.832.125.433,-, sebuah peningkatan sekitar Rp. 109,92 miliar atau 18,32%. Peningkatan substansial dalam Belanja Pegawai menunjukkan peningkatan biaya yang terkait dengan pegawai negeri sipil, kemungkinan karena penyesuaian gaji, perekrutan baru, atau promosi. Ini merupakan pendorong signifikan dari peningkatan keseluruhan dalam belanja operasional. Peningkatan proporsi anggaran yang dialokasikan untuk biaya personel dapat menghimpit bentuk pengeluaran lain, terutama investasi modal. Meskipun mendukung pegawai negeri sipil itu penting, kenaikan yang tidak terkendali dapat membatasi dana untuk implementasi program.
• Belanja Barang dan Jasa: Diproyeksikan menurun dari Rp. 451.168.686.600,- menjadi Rp. 432.254.821.724, sebuah penurunan sebesar Rp. 18,91 miliar atau 4,19%.
• Belanja Hibah: Diproyeksikan menurun drastis dari Rp. 45.944.376.000,- menjadi Rp. 9.591.852.000,-, sebuah penurunan sebesar Rp. 36,35 miliar atau 79,12%. Pengurangan tajam dalam Belanja Hibah menunjukkan evaluasi ulang program hibah, kemungkinan untuk merampingkan atau memprioritaskan kembali penerima. Pergeseran ini, bersama dengan peningkatan Belanja Bantuan Sosial, menunjukkan pergeseran dari dukungan tidak langsung (misalnya, melalui LSM, organisasi masyarakat) ke penyediaan kesejahteraan yang lebih langsung, yang mungkin lebih tepat sasaran tetapi juga dapat mempengaruhi kapasitas aktor non-pemerintah.
• Belanja Bantuan Sosial: Diproyeksikan meningkat dari Rp. 1.520.000.000,- menjadi Rp. 2.500.000.000,- sebuah peningkatan sebesar Rp. 0,98 miliar atau 64,47%. Peningkatan ini menunjukkan fokus langsung pada jaring pengaman sosial, meskipun dari basis yang lebih kecil.

Perbandingan Rinci Belanja Modal:

Total Belanja Modal diproyeksikan menurun drastis dari Rp. 210.014.222.843,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 97.271.566.699,- pada tahun 2025 (jumlah komponen Pasal 9), sebuah penurunan besar sekitar Rp. 112,74 miliar atau 53,68%. Ini merupakan pemotongan paling signifikan dalam anggaran. Semua sub-komponen Belanja Modal menunjukkan penurunan yang signifikan:

• Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Turun 68,35%
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Turun 37,28%
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi: Turun 45,26%
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: Turun 98,45%
• Belanja Modal Aset Lainnya: Turun 93,76%.

Pengurangan drastis dalam belanja modal di semua kategori menandakan de-prioritisasi yang jelas terhadap proyek infrastruktur baru dan akuisisi aset untuk tahun 2025. Ini adalah pergeseran strategis yang kritis. Belanja modal sangat penting untuk pembangunan jangka panjang, meningkatkan layanan publik (misalnya, sekolah baru, rumah sakit, jalan), dan merangsang aktivitas ekonomi lokal melalui konstruksi dan industri terkait. Pemotongan tajam menunjukkan penyelesaian proyek-proyek besar, kurangnya proyek baru yang layak, atau, kemungkinan besar, keharusan untuk mengalokasikan kembali dana untuk menutupi kenaikan biaya operasional mengingat kontraksi anggaran secara keseluruhan.

Perbandingan Rinci Belanja Tidak Terduga:

Kategori ini tetap konstan pada Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2024  dan 2025. Alokasi yang konsisten ini menunjukkan penyediaan yang stabil untuk peristiwa tak terduga dan keadaan darurat, yang merupakan langkah fiskal yang bijaksana. Mempertahankan dana ini memastikan pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menanggapi krisis (misalnya, bencana alam, keadaan darurat kesehatan masyarakat) tanpa memerlukan revisi anggaran segera.

Perbandingan Rinci Belanja Transfer:

Total Belanja Transfer diproyeksikan meningkat dari Rp. 143.633.463.900,- pada tahun 2024 menjadi Rp. 171.796.788.651,- pada tahun 2025 (jumlah komponen Pasal 11), sebuah peningkatan sekitar Rp. 28,16 miliar atau 19,61%.

• Belanja Bagi Hasil: Diproyeksikan meningkat dari Rp. 7.250.000.000,- menjadi Rp. 14.580.450.351,-, sebuah peningkatan sebesar Rp. 7,33 miliar atau 101,11%.
• Belanja Bantuan Keuangan: Diproyeksikan meningkat dari Rp. 136.383.463.900,- menjadi Rp. 157.216.338.300,- , sebuah peningkatan sebesar Rp. 20,83 miliar atau 15,27%.
  
  Peningkatan signifikan dalam Belanja Transfer, terutama untuk Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, menunjukkan kebijakan penguatan dukungan finansial kepada unit administratif yang lebih rendah (misalnya, desa, kecamatan) atau entitas regional lainnya. Desentralisasi pendanaan ini dapat memberdayakan komunitas lokal untuk mengatasi kebutuhan spesifik mereka secara lebih efektif, berpotensi mengarah pada inisiatif pembangunan yang lebih terarah dan berdampak pada tingkat akar rumput.

Tabel 5: Perbandingan Rincian Belanja (2024 vs. 2025)

6. Analisis Struktur Pembiayaan

Bagian ini akan mengkaji perubahan dalam struktur pembiayaan, khususnya pergeseran dalam pengelolaan defisit/surplus dan implikasinya terhadap stabilitas fiskal.

Perbandingan Pengelolaan Defisit/Surplus:

Pada tahun 2024, APBD memproyeksikan defisit sebesar Rp. 8.000.000.000,-, yang ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp. 8.000.000.000,-.Namun, pada tahun 2025, APBD direncanakan dengan defisit/surplus nol (Rp. 0,00,-), dan pembiayaan netto juga nol (Rp. 0,00,) .  Pergeseran dari defisit yang direncanakan (yang ditutupi oleh pembiayaan) pada tahun 2024 ke anggaran yang sepenuhnya berimbang pada tahun 2025 menunjukkan pendekatan fiskal yang lebih konservatif dan disiplin. Hal ini dapat didorong oleh keinginan untuk menghindari ketergantungan pada surplus tahun sebelumnya (SiLPA) atau untuk mematuhi aturan fiskal secara lebih ketat. Ini menunjukkan komitmen untuk hidup sesuai dengan kemampuan saat ini, yang dapat meningkatkan keberlanjutan fiskal. Meskipun bijaksana secara fiskal, anggaran yang sepenuhnya berimbang menyisakan sedikit ruang untuk pengeluaran tak terduga atau guncangan ekonomi tanpa harus melakukan revisi anggaran (seperti yang diizinkan oleh Pasal 16 dalam kedua dokumen untuk kebutuhan darurat/mendesak) atau memotong program yang sudah ada di tengah tahun.

Perbandingan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan:

• Penerimaan Pembiayaan: Menurun dari Rp. 13.000.000.000,- (terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya – SiLPA) pada tahun 2024 menjadi Rp. 3.000.000.000,- pada tahun 2025. Penurunan signifikan dalam Penerimaan Pembiayaan, terutama dari SiLPA, menunjukkan bahwa pemerintah mengantisipasi atau merencanakan surplus carry-over yang lebih kecil dari tahun fiskal sebelumnya, atau bertujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada SiLPA. SiLPA sering digunakan untuk menutupi defisit atau mendanai inisiatif baru. Proyeksi SiLPA yang lebih rendah menunjukkan eksekusi anggaran yang lebih baik pada tahun sebelumnya (dana yang tidak terpakai lebih sedikit) atau proyeksi yang lebih konservatif.
• Pengeluaran Pembiayaan: Menurun dari Rp. 5.000.000.000,- (untuk Penyertaan Modal Daerah) pada tahun 2024  menjadi Rp. 3.000.000.000,- pada tahun 2025. Pengurangan yang sesuai dalam Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Daerah) sejalan dengan pengurangan keseluruhan dalam pengeluaran terkait modal. Injeksi modal yang lebih rendah melalui pembiayaan dapat mempengaruhi pertumbuhan atau kapasitas operasional entitas milik pemerintah daerah yang berkontribusi pada pembangunan regional atau layanan publik.

Tabel 6: Perbandingan Rincian Pembiayaan (2024 vs. 2025)

7. Implikasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini menyintesis analisis komparatif untuk menilai dampak langsung dan tidak langsung dari pergeseran anggaran terhadap kesejahteraan penduduk Labuhanbatu.

Penilaian Alokasi Anggaran pada Layanan Publik Utama:

• Pembangunan Infrastruktur: Pemotongan drastis dalam Belanja Modal (pengurangan lebih dari 50%) untuk jalan, bangunan, dan peralatan  merupakan perhatian utama. Pengurangan ini menyiratkan perlambatan atau penghentian proyek infrastruktur baru. Ini dapat berarti penundaan perbaikan jaringan transportasi, fasilitas publik (misalnya, sekolah, pusat kesehatan), dan sistem irigasi. Infrastruktur yang memadai adalah fondasi bagi aktivitas ekonomi, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Pengurangan investasi yang signifikan di area-area ini dapat memiliki konsekuensi negatif jangka panjang, berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur yang ada jika pemeliharaan juga terpengaruh, atau melebarnya kesenjangan dalam penyediaan layanan. Warga dapat mengalami kondisi jalan yang lebih buruk, fasilitas publik yang tidak memadai, dan layanan publik yang kurang efisien. Bisnis yang bergantung pada infrastruktur mungkin menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
• Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan): Meskipun tidak dirinci secara eksplisit berdasarkan sektor dalam dokumen, pergeseran keseluruhan dari belanja modal ke belanja operasional, terutama peningkatan Belanja Pegawai, menunjukkan fokus pada personel. Peningkatan anggaran personel mungkin berarti lebih banyak guru, petugas kesehatan, atau staf administrasi, yang berpotensi meningkatkan kapasitas operasional layanan publik. Namun, tanpa investasi modal yang sesuai, infrastruktur fisik (misalnya, ruang kelas baru, tempat tidur rumah sakit, peralatan medis) mungkin tidak dapat mengimbangi permintaan atau peningkatan kualitas. Layanan publik yang efektif membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas/peralatan yang memadai. Ketidakseimbangan dalam pengeluaran dapat berarti lebih banyak staf tetapi di fasilitas yang rusak atau tidak memadai, membatasi peningkatan aktual dalam kualitas layanan. Oleh karena itu, dampaknya terhadap kualitas layanan dapat bervariasi. Meskipun lebih banyak personel dapat meningkatkan interaksi langsung dan penyampaian layanan, kurangnya fasilitas atau peralatan baru dapat membatasi potensi kemajuan signifikan dalam hasil pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.

Analisis Jaring Pengaman Sosial dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan:

• Belanja Bantuan Sosial: Peningkatan Belanja Bantuan Sosial dari Rp. 1,52 miliar menjadi Rp. 2,5 miliar  merupakan tanda positif untuk dukungan langsung kepada populasi rentan. Ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk memperkuat program bantuan sosial langsung, yang sangat penting untuk pengentasan kemiskinan dan dukungan rumah tangga rentan. Transfer tunai langsung atau bantuan non-tunai dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi kesulitan ekonomi. Peningkatan ini dapat memberikan jaring pengaman yang lebih kuat, meningkatkan ketahanan segmen masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.
• Belanja Hibah: Pengurangan drastis dalam Belanja Hibah (dari Rp. 45,94 miliar menjadi Rp. 9,59 miliar), memerlukan pertimbangan cermat. Pemotongan signifikan ini menunjukkan evaluasi ulang jenis organisasi atau program yang menerima hibah. Ini bisa menjadi langkah menuju implementasi pemerintah yang lebih langsung atau kontrol yang lebih ketat atas pencairan hibah. Banyak LSM dan organisasi berbasis komunitas bergantung pada hibah untuk memberikan layanan, melaksanakan proyek pembangunan, atau mengadvokasi tujuan tertentu. Pengurangan tajam dapat sangat mempengaruhi operasi mereka dan layanan yang mereka berikan, yang seringkali melengkapi upaya pemerintah. Pengurangan ini mungkin menciptakan kesenjangan pendanaan untuk inisiatif yang dipimpin komunitas, program budaya, kegiatan olahraga, atau upaya sosial lainnya yang sebelumnya didukung oleh hibah, berpotensi mengurangi vitalitas komunitas dan penyediaan kesejahteraan yang beragam.

Diskusi tentang Potensi Dampak pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal dan Ekuitas:

• Perolehan Pendapatan dan Beban Ekonomi: Peningkatan signifikan dalam Retribusi Daerah dapat, jika diimplementasikan melalui pungutan baru atau lebih tinggi, meningkatkan biaya berbisnis atau biaya hidup bagi warga. Meskipun peningkatan PAD sangat penting untuk kemandirian fiskal, pendekatan yang terlalu agresif terhadap pungutan lokal tanpa pertumbuhan ekonomi yang sesuai dapat membebani bisnis lokal dan rumah tangga. Bisnis yang menghadapi biaya lebih tinggi mungkin meneruskan biaya kepada konsumen atau mengurangi investasi, berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi. Rumah tangga yang menghadapi pungutan lebih tinggi mungkin memiliki pendapatan yang lebih sedikit, yang mempengaruhi konsumsi lokal. Jika beban peningkatan Retribusi ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok berpenghasilan rendah atau usaha kecil, hal itu dapat memperburuk ketidaksetaraan dan menghambat aktivitas kewirausahaan, yang berlawanan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
• Disiplin Fiskal dan Iklim Investasi: Pergeseran ke anggaran berimbang dan berkurangnya ketergantungan pada SiLPA  dapat menandakan tanggung jawab fiskal. Anggaran yang berimbang dapat dipersepsikan secara positif oleh investor dan pemerintah pusat, menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat. Stabilitas fiskal menarik bagi calon investor, karena menunjukkan lingkungan yang dapat diprediksi dan dikelola dengan baik. Ini secara tidak langsung dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Meskipun pemotongan belanja modal segera mungkin menghalangi beberapa investor, komitmen keseluruhan terhadap keseimbangan fiskal dapat menumbuhkan kepercayaan investor jangka panjang, yang berpotensi mengarah pada investasi sektor swasta di masa depan dan penciptaan lapangan kerja.

Identifikasi Risiko dan Peluang yang Timbul dari Pergeseran Anggaran:

• Risiko:
• Kurangnya Investasi dalam Infrastruktur Kritis: Pemotongan substansial dalam Belanja Modal menimbulkan risiko signifikan terhadap lintasan pembangunan jangka panjang dan kualitas layanan publik.
• Potensi Beban Ekonomi dari Retribusi: Jika peningkatan Retribusi tidak dikelola dengan hati-hati, hal itu dapat berdampak negatif pada aktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan rumah tangga.
• Berkurangnya Kapasitas Aktor Non-Pemerintah: Pemotongan tajam dalam Belanja Hibah dapat melemahkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan.
• Peluang:
• Otonomi Fiskal yang Ditingkatkan: Peningkatan PAD menandakan basis pendapatan lokal yang lebih kuat, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan berpotensi memungkinkan inisiatif pembangunan lokal yang lebih sesuai.
• Disiplin Fiskal yang Lebih Baik: Pendekatan anggaran berimbang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, yang sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan.
• Dukungan Sosial yang Bertarget: Peningkatan Belanja Bantuan Sosial memungkinkan dukungan yang lebih langsung dan berpotensi efisien kepada populasi rentan.

8. Analisis Berdasarkan Teori Keuangan Negara dan Peraturan yang Berlaku

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 dan Nomor 4 Tahun 2023, berlandaskan pada kerangka hukum keuangan negara di Indonesia. Kerangka ini mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) , dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019).

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara dan Tata Kelola yang Baik:

Menurut UU 17/2003, keuangan negara harus dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip-prinsip ini mencakup pengelolaan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. PP 12/2019 lebih lanjut merinci bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Konsep negara hukum kesejahteraan (welfare rechtstaat) juga relevan, menekankan peran penting negara dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat konstitusi seperti Pasal 33 UUDNRI. Pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan dan akuntabel dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik, yaitu peningkatan kesejahteraan umum, dan bahkan memperburuk ketidaksetaraan.

Fungsi Anggaran Negara (Alokasi, Distribusi, Stabilisasi):

APBD, sebagai bagian dari keuangan negara, memiliki tiga fungsi utama yang diatur dalam teori keuangan negara dan UU 17/2003 :

1. Fungsi Alokasi: Bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya. Pemotongan drastis dalam Belanja Modal pada APBD 2025 (lebih dari 50%) menimbulkan kekhawatiran terkait fungsi ini. Pengurangan investasi pada infrastruktur jalan, bangunan, dan peralatan dapat memperlambat pembangunan yang esensial untuk efisiensi ekonomi dan peningkatan layanan publik. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan efisiensi dan efektivitas ekonomi yang diamanatkan.
2. Fungsi Distribusi: Berfokus pada pembagian dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan untuk mencapai semua lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Peningkatan Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025  sejalan dengan fungsi ini, menunjukkan komitmen untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Namun, peningkatan signifikan pada Retribusi Daerah  perlu diawasi ketat. Jika peningkatan ini membebankan biaya yang tidak proporsional pada warga berpenghasilan rendah atau usaha kecil, hal itu dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam distribusi dan berpotensi memperburuk ketidaksetaraan. Pengurangan tajam Belanja Hibah juga dapat mempengaruhi distribusi dukungan melalui aktor non-pemerintah.
3. Fungsi Stabilisasi: Anggaran pemerintah berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan ekonomi fundamental. Transisi dari defisit pada tahun 2024 menjadi anggaran yang sepenuhnya berimbang pada tahun 2025  menunjukkan disiplin fiskal yang kuat. Pendekatan ini, meskipun mengurangi fleksibilitas anggaran jangka pendek, dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang, sejalan dengan fungsi stabilisasi.

Kepatuhan dan Implikasi:

Pergeseran menuju peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan ketergantungan pada Pendapatan Transfer sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang diamanatkan oleh UU 1/2022.10 UU 1/2022 bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, serta mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Peningkatan PAD menunjukkan upaya Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih besar.

Namun, re-klasifikasi pos pendapatan yang sangat besar, seperti lonjakan Retribusi Daerah yang disertai penurunan drastis pada Lain-lain PAD yang Sah , harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas penuh. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Secara keseluruhan, APBD 2025 Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan komitmen terhadap disiplin fiskal dan otonomi daerah. Namun, pemotongan belanja modal yang signifikan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menghambat pembangunan infrastruktur jangka panjang dan kualitas layanan publik, yang merupakan inti dari fungsi alokasi dan tujuan kesejahteraan masyarakat.

9. Kesimpulan dan Temuan Utama

APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pergeseran strategis yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024. Secara keseluruhan, anggaran mengalami kontraksi, dengan total belanja dan pendapatan yang sedikit menurun. Perubahan paling mencolok adalah transisi dari defisit yang direncanakan pada tahun 2024 menjadi anggaran yang sepenuhnya berimbang pada tahun 2025, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap disiplin fiskal dan pengelolaan keuangan yang hati-hati.

Restrukturisasi internal pendapatan sangat menonjol. Terdapat peningkatan ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang didorong oleh lonjakan dramatis pada Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Peningkatan Retribusi Daerah yang sangat besar ini kemungkinan besar disebabkan oleh reklasifikasi pos-pos pendapatan yang sebelumnya tercatat di bawah “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,” bukan semata-mata pertumbuhan organik. Bersamaan dengan itu, ketergantungan pada Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah menurun, menandakan dorongan menuju otonomi fiskal yang lebih besar.

Di sisi pengeluaran, terjadi prioritas ulang yang krusial. Belanja Modal mengalami pemotongan yang sangat besar, lebih dari 50%, di semua sub-komponennya. Hal ini mengindikasikan perlambatan signifikan dalam investasi pada infrastruktur baru dan aset jangka panjang. Sebaliknya, Belanja Operasi mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan substansial pada Belanja Pegawai, yang mencerminkan peningkatan biaya birokrasi. Belanja Hibah juga dipangkas tajam, sementara Belanja Bantuan Sosial ditingkatkan, menunjukkan pergeseran dari dukungan tidak langsung melalui organisasi ke penyediaan jaring pengaman sosial yang lebih langsung. Peningkatan Belanja Transfer ke unit sub-regional juga mengindikasikan upaya desentralisasi pendanaan.

Secara keseluruhan, APBD 2025 Kabupaten Labuhanbatu mencerminkan anggaran yang berhati-hati secara fiskal, namun berpotensi membatasi pembangunan. Komitmen terhadap anggaran berimbang menunjukkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Namun, pemotongan drastis pada belanja modal menimbulkan kekhawatiran serius tentang laju pembangunan infrastruktur, kualitas layanan publik di masa depan, dan potensi hambatan pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan ketergantungan pada PAD, khususnya Retribusi Daerah, perlu dipantau untuk memastikan tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha. Sementara itu, peningkatan belanja bantuan sosial dapat memberikan dukungan penting bagi kelompok rentan.

Keputusan anggaran ini akan membentuk lanskap sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbuan pada tahun mendatang dan seterusnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk memantau dengan cermat dampak dari pergeseran ini, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur, serta untuk mengelola potensi risiko dari peningkatan beban Retribusi. Adaptasi dan manajemen yang responsif akan sangat penting untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan peluang yang muncul dari kerangka anggaran yang baru ini.

Daftar Pustaka :

Kabupaten Labuhanbatu. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). Bimtek non perpajakan: Belanja daerah. https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/mod/book/view.php?id=79&chapterid=9

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Badan Pendapatan Daerah Papua Barat. https://bapenda.papuabaratprov.go.id/pages/peraturan-pemerintah-nomor-12-tahun-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Download/94590/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf

Sebayang, M. (n.d.). Prinsip hukum pengelolaan keuangan negara untuk mencegah tindak pidana korupsi. Repository UNAIR. https://repository.unair.ac.id/98271/4/4.%20BAB%201%20.pdf

Sebayang, M. (n.d.). Dampak maladministrasi pengelolaan keuangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Repository Universitas Sriwijaya. https://repository.unsri.ac.id/172822/4/RAMA_74201_02011282126267_0027098104_0001068806_01_front_ref.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Politeknik Negeri Lhokseumawe. https://pnl.ac.id/download/file/UU-no-17-thn-2003_Keuangan-negara.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Perpustakaan Pusat Mahkamah Agung. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=15167&keywords=