Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan: Sinergi Inovasi Pertanian Berkelanjutan dan Rantai Pasokan yang Adil

Kerangka Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan

Ketahanan pangan telah lama menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Dalam konteks strategis, ketahanan pangan merupakan pilar fundamental yang menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat, bahkan menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional. Stabilitas pasokan pangan yang kuat mampu mengurangi risiko ketergantungan pada impor, melindungi negara dari ancaman eksternal seperti embargo pangan, dan memitigasi dampak fluktuasi harga global terhadap akses pangan domestik.

Konsep ketahanan pangan telah mengalami evolusi signifikan. Awalnya, fokus utama adalah ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh umat manusia. Namun, definisi ini disempurnakan pada International Congress of Nutrition (ICN) di Roma tahun 1992, yang menekankan bahwa ketahanan pangan berpusat pada tingkat rumah tangga: kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Pergeseran fokus dari ketersediaan nasional total ke akses dan pemanfaatan di tingkat individu ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan sangat bergantung pada dimensi keadilan dan distribusi.

Pembangunan pedesaan, sebagai lokasi utama basis produksi pangan, memegang peranan krusial dalam mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui penguatan fondasi sosial dan ekonomi di pedesaan. Laporan ini bertujuan untuk mengulas bagaimana inovasi pertanian berkelanjutan, khususnya Smart Farming (SF), dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di hulu, dan secara paralel, bagaimana reformasi rantai pasokan dapat menjamin sistem yang tangguh, efisien, dan yang paling penting, adil bagi para pelaku utama, yaitu petani kecil di pedesaan.

Diagnosis Kerentanan Pangan dan Struktur Pertanian Indonesia

Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks, yang melampaui sekadar masalah volume produksi. Analisis kerentanan pangan harus mencakup dimensi akses dan keadilan. Secara teknis, kerentanan diukur tidak hanya dari rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan (undernourished), tetapi juga dari ketimpangan distribusi konsumsi energi, yang diukur melalui Koefisien GINI. Penggunaan metrik ketimpangan ini menggarisbawahi bahwa meskipun ketersediaan total pangan mungkin mencukupi, jika distribusi konsumsi energi tidak merata, ketahanan pangan nasional secara intrinsik tetap rentan.

Variasi regional dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan bahwa kerawanan pangan adalah masalah spesifik lokasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan disparitas yang nyata: pada beberapa provinsi, prevalensi mencapai angka 10,93% (seperti Riau), sementara provinsi lain, seperti Banten (2,55%) atau Jawa Timur (8,40%), menunjukkan tingkat kerentanan yang berbeda. Kenyataan ini menegaskan perlunya kebijakan yang terdesentralisasi dan terfokus pada penguatan akses di wilayah yang paling rentan.

Secara struktural, sektor pertanian menghadapi tiga tantangan utama yang mendesak adopsi teknologi:

1. Penurunan Produktivitas dan Lahan: Data FAO telah menunjukkan tren penurunan pertumbuhan produksi pangan di berbagai kawasan, salah satunya disebabkan oleh penurunan produktivitas lahan.
2. Isu Demografi dan Tenaga Kerja: Terjadi penurunan signifikan dalam jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Selain itu, migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan menyebabkan berkurangnya tenaga kerja muda yang kompeten. Kondisi demografi ini memaksa sektor pertanian mencari solusi teknologi untuk menggantikan tenaga kerja yang hilang, menempatkan Smart Farming bukan hanya sebagai pilihan efisiensi, tetapi sebagai kebutuhan strategis untuk keberlanjutan produksi.
3. Ancaman Perubahan Iklim: Perubahan iklim global secara drastis mengurangi potensi produktivitas dan efektivitas distribusi hasil pertanian, meningkatkan tekanan biotik (hama/penyakit) dan abiotik (kekeringan/banjir).

Tantangan-tantangan struktural ini menciptakan lingkaran setan. Penurunan tenaga kerja dan ketidakmampuan petani kecil membeli input (seperti pupuk non-subsidi)  dapat menyebabkan penurunan intensitas tanam dan produktivitas. Oleh karena itu, reformasi dan inovasi harus dirancang untuk memutus ketergantungan pada model pertanian konvensional yang intensif tenaga kerja dan rentan terhadap ketidakpastian iklim.

Revolusi Smart Farming: Landasan Inovasi dan Keberlanjutan

Inovasi Smart Farming (SF) atau pertanian presisi merupakan respons modern terhadap tantangan struktural dan tuntutan keberlanjutan. SF didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mengandalkan data dan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan optimal. Konsep Pertanian Presisi 4.0 ini memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan terutama, keberlanjutan dalam produksi tanaman dan ternak. Tujuan utama implementasi SF adalah mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meminimalkan penggunaan input produksi.

Implementasi Teknologi Kunci dalam Smart Farming

Penerapan SF didukung oleh berbagai teknologi canggih yang terintegrasi, yang seringkali berbasis pada Internet of Things (IoT):

1. Teknologi Sensor dan Pemantauan Real-time: Sensor-sensor canggih (sensor tanah, sensor cuaca) dipasang di lahan pertanian untuk memantau, mengukur, dan mencatat kondisi lingkungan secara real-time, termasuk kelembapan, suhu, kualitas tanah, dan ketersediaan nutrisi. Data ini kemudian dikirim untuk dianalisis, memberikan wawasan yang berharga bagi petani dalam mengambil keputusan.
2. Otomasi dan Mekanisasi: Sistem otomatisasi yang terintegrasi memungkinkan kontrol irigasi dan peralatan pertanian lainnya secara otomatis. Sistem irigasi otomatis dapat mengatur penyiraman pada waktu yang tepat dan volume yang sesuai berdasarkan kebutuhan spesifik tanaman. Selain itu, penggunaan drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan tanaman, serta robot pertanian untuk tugas penanaman dan pemanenan, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi operasional.
3. Pertanian Presisi dan Big Data: Pertanian presisi menggunakan citra satelit dan analisis data besar (big data analysis) yang didukung oleh infrastruktur cloud server yang kuat. Hal ini memungkinkan petani untuk mengamati dan merekam data, meminimalkan biaya input (pupuk dan pestisida) dan menghemat sumber daya, sambil memaksimalkan hasil produksi

Dampak Ekologis dan Ekonomi Smart Farming

Manfaat Smart Farming meluas dari efisiensi ekonomi hingga mitigasi dampak lingkungan:

• Efisiensi Sumber Daya: SF secara signifikan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya berharga seperti air dan pupuk. Pemantauan real-time dan sistem dosis yang tepat mengurangi pemborosan dan biaya produksi. Bagi petani skala kecil, pengurangan biaya input ini secara langsung meningkatkan modal kerja dan profitabilitas mereka.
• Keberlanjutan Lingkungan: Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memungkinkan deteksi dini hama/penyakit, SF mengurangi ketergantungan pada pestisida dan bahan kimia berbahaya. Ini sejalan dengan upaya global untuk menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
• Adaptasi Perubahan Iklim: SF adalah alat adaptasi yang vital terhadap perubahan iklim. Teknologi ini memberikan kemampuan kepada petani untuk merespons tekanan biotik dan abiotik yang meningkat dengan cepat dan tepat.

Potensi integrasi teknologi lanjutan, seperti Blockchain, juga mengemuka. Meskipun baru pada tahap konseptual, teknologi ini dapat menjadi jembatan antara efisiensi produksi SF dan keadilan rantai pasokan dengan meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan ketertelusuran produk.

Tantangan Adopsi dan Strategi Inklusi Smart Farming Skala Kecil

Meskipun Smart Farming menawarkan solusi transformatif, implementasinya di Indonesia menghadapi hambatan signifikan, terutama di kalangan petani skala kecil. Tantangan-tantangan ini memerlukan strategi inklusi yang terencana agar manfaat teknologi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar.

Tiga Hambatan Kritis Adopsi

1. Biaya Investasi Modal Awal yang Tinggi: Biaya pembelian alat dan teknologi SF, seperti sensor dan drone, masih relatif tinggi. Petani kecil dengan kemampuan modal terbatas kesulitan mengakses teknologi ini.
2. Keterbatasan Infrastruktur Digital Pedesaan: Penerapan SF berbasis IoT sangat bergantung pada konektivitas internet yang stabil dan infrastruktur cloud server yang kuat. Sayangnya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur internet masih terbatas di banyak daerah pedesaan.
3. Rendahnya Literasi Digital dan Resistensi Perubahan: Terdapat kekurangan literasi digital yang signifikan di kalangan petani tradisional. Selain masalah keterampilan, terdapat tantangan psikologis dan sosiologis untuk mengubah perilaku dan persepsi yang sudah mengakar dalam praktik pertanian konvensional.

Strategi Inklusi dan Penguatan Kapasitas Petani

Mengatasi hambatan ini membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak (pentahelix) dan dukungan kebijakan yang terarah:

• Penguatan Literasi dan Pendidikan: Penguatan literasi digital adalah fondasi utama, terutama bagi petani milenial atau agripreneur. Program pelatihan harus dirancang untuk membangun kemampuan menggunakan aplikasi pertanian, platform online, dan teknik agribisnis digital. Keberhasilan SF jangka panjang sangat bergantung pada transfer pengetahuan dan penarikan tenaga kerja muda yang kompeten ke sektor ini.
• Model Pembiayaan Kolektif dan Subsidi: Untuk mengatasi masalah biaya modal, pemerintah harus menyediakan mekanisme pembiayaan inovatif. Ini termasuk penyediaan subsidi pemerintah untuk teknologi SF. Model korporasi petani, yang didukung oleh Proyek Strategis Pemerintah (misalnya food estate), dapat memfasilitasi penerapan SF secara masif dengan menanggung biaya investasi awal secara kolektif.
• Pembangunan Infrastruktur Pendukung: Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Desa sangat penting untuk membangun dan memperkuat infrastruktur pendukung di daerah tertinggal, termasuk konektivitas internet dan layanan data yang andal.

Dengan mengalihkan fokus dari adopsi individu ke model kolektif yang didukung subsidi dan pelatihan, potensi besar Smart Farming dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pedesaan.

Analisis Kritis Rantai Pasokan Pangan Nasional: Titik-Titik Kerentanan

Setelah mengoptimalkan produksi melalui Smart Farming, langkah krusial berikutnya adalah memastikan efisiensi dan keadilan di sepanjang rantai pasokan. Analisis menunjukkan bahwa inefisiensi sistematis terbesar di Indonesia adalah fenomena Food Loss and Waste (FLW).

Skala dan Dampak Ekonomi Food Loss and Waste

Fenomena Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan, total FLW diperkirakan mencapai 115–184 kg per kapita per tahun dalam dua dekade terakhir. Kehilangan ini terjadi di seluruh tahapan, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Dampak finansial dari inefisiensi ini sangat besar. Kerugian ekonomi akibat FLW di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 213–551 triliun per tahun, yang setara dengan -5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran kerugian ini menunjukkan bahwa reformasi rantai pasokan bukan hanya masalah teknis pertanian, melainkan isu makroekonomi yang vital.

Meskipun sebagian besar kerugian total terjadi pada komoditas sereal, sektor yang paling tidak efisien adalah buah-buahan dan sayuran (hortikultura). Di kawasan Asia Pasifik, hampir separuh dari buah dan sayuran hilang atau terbuang sebelum mencapai konsumen.

Bottlenecks dan Penyebab Kerusakan Pascapanen

Penyebab utama kehilangan pangan (food loss) di tahap hulu dan tengah rantai pasokan adalah keterbatasan manajerial dan teknis, yaitu:

1. Penanganan Pascapanen yang Tidak Tepat: Ini mencakup teknik panen yang tidak tepat, yang menyebabkan kerusakan fisik pada produk, dan penanganan pascapanen yang buruk. Kementerian Pertanian telah berupaya menyediakan alat pascapanen seperti combine harvester dan mesin pengering, namun pemanfaatannya dan pembaruannya harus maksimal.
2. Infrastruktur Penyimpanan dan Pendinginan yang Tidak Memadai: Kondisi penyimpanan yang buruk, serta kurangnya fasilitas pendinginan (cold storage) dan logistik yang memadai, sangat menghambat pasokan komoditas yang mudah rusak (perishable), seperti sayur, buah, daging, dan ikan.
3. Disproporsi Antara Loss dan Waste: Penting untuk membedakan antara Food Loss (terjadi di tahap produksi, pascapanen, dan distribusi) dan Food Waste (terjadi di tahap ritel hingga konsumsi). Meskipun kerugian fisik terjadi di hulu, persentase Food Waste terbesar terjadi pada tahap konsumsi.

Kegagalan mengatasi kerugian pascapanen berarti peningkatan produksi yang dihasilkan oleh Smart Farming akan sia-sia. Untuk komoditas hortikultura yang bernutrisi tinggi, kerugian yang tinggi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga mengancam ketersediaan pangan bergizi. Oleh karena itu, Smart Farming harus disandingkan dengan smart logistics dan smart storage berbasis IoT untuk memantau kondisi lingkungan penyimpanan guna mempertahankan kualitas produk.

Pilar Rantai Pasokan yang Adil: Menguatkan Posisi Tawar Petani

Keadilan dalam rantai pasokan diukur dari kemampuan petani skala kecil untuk mendapatkan harga yang menguntungkan dan mengurangi eksploitasi perantara yang tidak efisien. Tantangan terbesar bagi petani adalah mendapatkan harga yang stabil dan adil.

Dinamika Harga dan Peran Tengkulak

Petani seringkali berada pada posisi tawar yang lemah, terutama saat panen raya ketika pasokan membanjiri pasar dan harga cenderung tertekan. Di Indonesia, tengkulak (pedagang perantara) memainkan peran ambigu. Secara tradisional, tengkulak menyediakan layanan penting, seperti menjamin penyerapan hasil panen dan seringkali memberikan pinjaman atau modal kerja kepada petani, membangun ikatan sosial yang kuat. Namun, peran ini sering kali diiringi dengan penentuan harga yang merugikan petani.

Petani skala kecil yang kekurangan modal kerja tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya segera setelah panen raya untuk memenuhi kebutuhan finansial. Strategi untuk memperoleh harga yang lebih baik, seperti menjual hasil panen secara bertahap atau menunda penjualan, hanya dapat dilakukan oleh petani yang memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko penyusutan kualitas dan memiliki fasilitas penyimpanan. Keberadaan tengkulak adalah gejala struktural dari ketiadaan modal, infrastruktur, dan kelembagaan formal yang kuat di tingkat petani.

Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi untuk Keadilan

Menggantikan peran perantara yang merugikan memerlukan penguatan kelembagaan yang terstruktur dan didukung oleh teknologi:

1. Kolektivisasi dan Korporasi Petani: Kelembagaan petani, seperti kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), atau koperasi, harus dikuatkan. Kelembagaan yang solid memungkinkan petani untuk melakukan pembelian input (misalnya pupuk dan benih) secara kolektif, menekan biaya produksi. Lebih penting lagi, kolektivisasi memberikan daya tawar yang lebih besar dalam negosiasi harga jual. Dengan kelembagaan yang kuat, petani tidak lagi sendirian menghadapi pasar.
2. Pengembangan Usaha Simpan Hasil (Gudang Kolektif): Keberadaan gudang penyimpanan milik kelompok tani atau koperasi adalah kunci untuk mengurangi tekanan harga saat panen raya. Fasilitas ini memungkinkan penundaan penjualan, sehingga petani dapat menjual pada saat harga pasar lebih baik.
3. Digitalisasi Rantai Pasokan: Mendorong petani dan koperasi untuk go digital melalui pelatihan strategis adalah langkah penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi inklusif. Platform digital dapat memangkas jalur distribusi yang tidak efisien, menghubungkan petani secara langsung dengan pasar atau pembeli skala besar. Integrasi blockchain dalam rantai pasokan juga dapat meningkatkan transparansi harga, memastikan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga pasar yang wajar dapat diakses dan dipertanggungjawabkan di tingkat petani.

Penguatan kelembagaan yang disertai digitalisasi berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi yang fundamental, memberdayakan petani secara finansial dan manajerial.

Strategi Pembangunan Rantai Pasokan yang Kuat dan Tangguh

Ketangguhan rantai pasokan memerlukan kebijakan yang berorientasi pada investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan harmonisasi kebijakan yang mendukung produksi domestik berkelanjutan.

Investasi Infrastruktur Kritis dan Strategis

Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan impor jangka pendek dengan investasi yang lebih kuat pada infrastruktur pertanian lokal.

• Pascapanen dan Logistik Dingin: Investasi harus difokuskan pada fasilitas pendinginan (cold storage) dan perbaikan jaringan logistik untuk meminimalisir kerugian pascapanen hortikultura dan komoditas perishable Pengembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan yang maju menjadi keharusan strategis.
• Penguatan Wilayah Perbatasan: Penguatan infrastruktur pangan di wilayah perbatasan sangat penting untuk mendukung ketahanan nasional. Pembangunan lumbung pangan lokal di wilayah perbatasan dapat menjadi cadangan strategis yang mengurangi ketergantungan pada distribusi dari pusat atau pasokan dari negara tetangga.

Harmonisasi Kebijakan Subsidi dan Regulasi

Kebijakan subsidi, terutama subsidi pupuk, memiliki peran krusial dalam mendukung petani kecil yang memiliki keterbatasan modal untuk menekan biaya tanam dan mempertahankan intensitas tanam. Tanpa dukungan ini, produktivitas pertanian nasional berpotensi menurun drastis.

Namun, kebijakan subsidi pupuk saat ini dihadapkan pada tantangan dalam tata kelola dan penyaluran. Mekanisme penyaluran masih mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang seringkali kurang efektif dan efisien dalam memastikan dosis yang tepat sesuai dengan rekomendasi pemupukan seimbang spesifik lokasi.

Terdapat kebutuhan mendesak untuk menyinkronkan kebijakan subsidi dengan kebutuhan Smart Farming. Pertanian presisi menuntut input yang tepat dosis (site-specific). Oleh karena itu, reformasi tata kelola subsidi harus memanfaatkan data pertanian presisi (misalnya, melalui digitalisasi RDKK) untuk memastikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan aktual lahan dan teknologi, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Ketergantungan berlebihan pada kebijakan impor jangka pendek, meskipun dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan, berisiko mengganggu ketahanan pangan nasional jangka panjang dan melemahkan sektor pertanian lokal. Oleh karena itu, stabilitas harga harus dicapai melalui peningkatan produksi domestik yang efisien dan berkelanjutan, didukung oleh SF dan rantai pasokan yang kuat.

Sinergi Kebijakan dan Peta Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan pangan yang sejati membutuhkan sinergi yang terencana antara inovasi teknologi dan reformasi struktural untuk keadilan ekonomi. Smart Farming meningkatkan efisiensi dan output di hulu, sementara rantai pasokan yang adil memastikan keuntungan finansial dari efisiensi tersebut terdistribusi ke petani dan kerugian pascapanen (FLW) diminimalisir.

Peta jalan menuju kedaulatan pangan berkelanjutan harus berfokus pada pengurangan risiko di setiap tahap rantai nilai. Smart Farming mengurangi risiko produksi (hama, iklim); investasi infrastruktur mengurangi risiko kerugian fisik (FLW); dan penguatan kelembagaan mengurangi risiko ekonomi (volatilitas harga).

Rekomendasi Kebijakan Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan analisis kerentanan dan potensi inovasi, direkomendasikan tiga pilar aksi kebijakan utama untuk lima tahun ke depan:

Peluncuran Roadmap Smart Farming Nasional 4.0 yang Inklusif

Kementerian Pertanian dan Bappenas perlu membuat roadmap Smart Farming yang jelas. Implementasinya harus fokus pada:

• Model Pembiayaan Kreatif: Menyediakan model pembiayaan seperti lease-to-own atau subsidi investasi modal awal yang ditargetkan untuk teknologi SF.
• Pengembangan Ekosistem Digital: Membangun ekosistem yang melibatkan kolaborasi pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, Petani) untuk menyediakan pelatihan, layanan teknologi, dan akses data yang andal di pedesaan

Reformasi Tata Kelola Rantai Pasokan untuk Efisiensi dan Transparansi

Reformasi harus diarahkan untuk mengatasi kerugian FLW yang setara dengan 5% PDB dan meningkatkan transparansi harga:

• Digitalisasi dan Sinkronisasi Subsidi: Melakukan digitalisasi total RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ²⁵ untuk mengintegrasikannya dengan data pertanian presisi, memastikan subsidi pupuk (dan input lainnya) tepat dosis, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan SF.²⁶
• Standarisasi Pascapanen dan Insentif Cold Storage: Mewajibkan standar penanganan pascapanen (post-harvest standards) untuk komoditas perishable dan menyediakan insentif pajak atau subsidi investasi untuk pembangunan fasilitas pendingin dan gudang penyimpanan kolektif di tingkat Gapoktan atau korporasi petani.²

Penguatan Kelembagaan Petani dan Inklusi Finansial

• Konsolidasi Skala Ekonomi: Mendorong petani skala kecil untuk berkonsolidasi menjadi korporasi yang mampu mengadopsi teknologi, bernegosiasi harga secara kolektif, dan mengelola logistik pascapanen secara mandiri.
• Adopsi Teknologi Rantai Nilai: Mendukung pemanfaatan teknologi blockchain dalam rantai nilai pangan untuk menjamin transparansi harga dan memverifikasi kualitas produk, sehingga membangun kepercayaan konsumen dan memberikan margin yang adil bagi petani.

Keberpihakan negara kepada petani harus diwujudkan dalam mekanisme yang efisien dan presisi. Melalui sinergi antara teknologi (SF) dan kelembagaan (rantai pasokan adil), Indonesia dapat membangun sistem pangan yang tidak hanya kuat dan tangguh terhadap guncangan eksternal, tetapi juga inklusif, memastikan bahwa peningkatan produktivitas mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.

Tabel 3: Sinkronisasi Kebijakan Smart Farming dan Rantai Pasokan Adil