GOWA, LB.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto, tidak boleh membuat umat Islam gamang. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Tematik bertajuk “Sadap-Menyadap Menurut Perspektif Islam” yang digelar Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PW Parmusi) Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026) di Rumah Makan Wong Solo, Jl. Sultan Alauddin, Makassar.
Diskusi dibuka secara resmi oleh Ketua DPW Parmusi Sulsel, Dr. H. Abubakar Wasahua, SH, M.H. Diskusi yang berlangsung alot ini menghadirkan pembicara H. Haris Abdurrahman (Anggota DPRD Sulsel), Dr. H. Andi Iqbal Parewangi (Ketua Dewan Pakar Parmusi Sulsel), dan Dr. H. Ridwan Al Bone (Ketua PD Parmusi Makassar). Diskusi dipandu Prof. Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum. (Wakil Ketua PW Parmusi Sulsel).
Sebelumnya, Polri telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi, termasuk ahli ITE, terkait kasus dugaan penyadapan tersebut. Kasus ini pun menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Dr. H. Andi Iqbal Parewangi menegaskan, kasus sadap-menyadap tidak perlu menjadikan diri kita gamang. Mantan anggota DPD RI ini beralasan, sadap-menyadap adalah fenomena sejarah yang sifatnya global.
Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjadi target penyadapan oleh badan intelijen Australia pada Agustus 2009. Ia juga mengisahkan bagaimana Kerajaan Majapahit melakukan spionase.
“Jadi ini adalah fakta sejarah yang fenomenal dan global,” katanya.
Meski demikian, episentrum dari aksi sadap-menyadap ini menunjukkan adanya kelemahan dan pelecehan terhadap konstitusi.
Bagi Iqbal, kondisi demikian tidak serta-merta menjadikan umat larut, tetapi harus merapatkan barisan dan melakukan konsolidasi yang solid dalam mengawal kepemimpinan di Indonesia.
Sementara itu, H. Haris Abdurrahman mengharapkan umat Islam dapat membangun pondasi politik yang kuat.
“Kita akan sulit meraih kemenangan, bila pondasi politik yang dibangun menjadi rapuh,” kata Haris.
Pada momen itu, ia juga mengingatkan agar banyak mendengar dan melihat fakta-fakta secara proporsional dan objektif.
“Jangan kita hanya bisa mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi lihatlah faktanya secara proporsional dan objektif. Bukan asbun,” harapnya.
Dalam kasus penyadapan ini, Dr. H. Ridwan Al Bone mengutip Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 12. Isi surah tersebut pada intinya terdapat larangan berprasangka buruk (su’uzhan), mencari kesalahan orang lain (tajassus), dan menggunjing atau ghibah.
Dalam perspektif Islam, penyadapan yang dilakukan secara ilegal, apalagi yang disadap adalah kepala negara dan sejumlah pejabat publik lainnya, bukan hanya terkait bagaimana teknologi itu disalahgunakan, tetapi sudah menyangkut jauh pada penyalahgunaan kekuasaan.
Diskusi kemudian melebar ke soal konsolidasi politik umat menjelang berakhirnya masa kekuasaan Prabowo pada 2029.
Iqbal menawarkan agar umat jangan selalu menjadi oposisi, tetapi bisa lebih tanggap menangkap peluang yang ada. Ia juga menilai, paket yang paling cocok dalam kepemimpinan Indonesia adalah Muhammadiyah-NU. Banyak tokoh Muhammadiyah yang bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Stoknya tidak kurang.
Hanya persoalannya, kata dia, paket umat ini tidak terkonsolidasi dengan baik karena adanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketidakmampuan menjaga kesolidan dan integritas ketika sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan.